GMS-MEDIA.ID- Susanawati membantah tegas adanya informasi yang mengaitkan dirinya maupun organisasi Masyarakat Peduli Lalu Lintas Batu Bara (MPLLBB) dengan dugaan penerimaan aliran dana dari aktivitas angkutan batu bara di kawasan Kilometer 39, Muaro Jambi.
Bantahan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi yang dinilai tidak sesuai fakta dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kamis (7/8/2026), Susanawati menegaskan bahwa hingga saat ini struktur maupun kepengurusan MPLLBB belum terbentuk, baik di lokasi yang disebutkan maupun di wilayah Kota Jambi. Atas dasar itu, ia mempertanyakan sumber informasi yang mengaitkan MPLLBB dengan dugaan aliran dana tersebut.
Ia juga menyayangkan adanya publikasi tanpa proses konfirmasi kepada pihak yang disebut. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menimbulkan fitnah serta merugikan nama baik pihak tertentu. Ia menegaskan pentingnya verifikasi agar informasi yang disampaikan tidak menyesatkan.
Selain memberikan klarifikasi, Susanawati turut memaparkan data kegiatan penertiban lalu lintas angkutan batu bara yang pernah dilakukan di kawasan Km 32 hingga Km 39 Tanjung Pauh, Kabupaten Muaro Jambi. Ia menjelaskan, pada 31 Mei 2025 telah dilaksanakan rapat di Balai Desa Km 39 yang melibatkan perangkat desa, unsur lalu lintas, masyarakat, serta pengurus organisasi lokal guna menata mobilisasi armada batu bara.
Dari pertemuan tersebut disepakati sejumlah langkah penertiban, antara lain penerapan sistem buka-tutup jalan dengan pengaturan jam operasional armada mulai pukul 20.00 WIB hingga 05.00 WIB, dengan opsi penyesuaian waktu. Pengawasan tersebut ditegaskan bersifat non-komersial dan tidak bertujuan memperoleh keuntungan materi.
Pengaturan arus kendaraan dilakukan secara bertahap dengan jeda pelepasan sekitar 2 hingga 5 menit per kelompok armada guna mencegah kemacetan. Koordinasi lintas wilayah juga dilakukan, khususnya dengan Batanghari dan Tembesi sebagai pengendali arus kendaraan. Selain itu, pengemudi yang melanggar aturan, termasuk berkendara ugal-ugalan atau menerobos antrean, menjadi fokus pengawasan.
Penanganan dampak debu, penggunaan bahu jalan, hingga kesiapan tim lapangan juga menjadi bagian dari kesepakatan. Tim tersebut dilengkapi sarana evakuasi, pos komunikasi bersama aparat lalu lintas, serta relawan untuk penanganan kecelakaan maupun kendaraan bermasalah.
Selanjutnya, pada pertemuan lanjutan 28 Juli 2025 di Kantor Desa Km 32 Tanjung Pauh, dibahas persoalan kerusakan jalan di turunan Krong. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa perbaikan ruas jalan akan dilaksanakan oleh pihak yang memiliki data lintasan armada serta kemampuan teknis dalam pemetaan jalur kendaraan perusahaan.
Susanawati kembali menegaskan bahwa seluruh kegiatan penertiban yang dilakukan di kawasan tersebut murni bertujuan untuk menjaga ketertiban lalu lintas serta keselamatan masyarakat, bukan untuk kepentingan ekonomi. Ia berharap seluruh pihak, termasuk media, mengedepankan prinsip verifikasi dan klarifikasi dalam menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak di tengah masyarakat. (**)
![]()






































Discussion about this post