GMS-MEDIA.ID-Proses tender sejumlah proyek pemerintah di Kabupaten Muaro Jambi kembali menjadi sorotan. Sejumlah kejanggalan dalam proses evaluasi hingga pembuktian kualifikasi peserta tender memunculkan pertanyaan serius: apakah seluruh tahapan pengadaan telah berjalan sesuai ketentuan, atau justru ada permainan di balik proses tender?
Sorotan tersebut diarahkan kepada Pokja pemilihan/ULP Kabupaten Muaro Jambi setelah muncul dugaan ketidaksesuaian dalam proses tender Pembangunan Workshop Kumpe Ulu dan Pembangunan Simpang Tiga Desa Petaling Jaya–Desa Sido Mukti.
Informasi yang dihimpun dari laman LPSE Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan adanya sejumlah peserta dalam paket pekerjaan tersebut dengan nilai penawaran yang berbeda.
Dua Peserta di Paket Workshop Kumpe Ulu
Pada paket Pembangunan Workshop Kumpe Ulu, tercatat dua peserta yang memasukkan penawaran.
CV Icha Lestari tercatat mengajukan penawaran sebesar Rp1.680.726.965,07, sedangkan CV Hasil Jasa Nusantara mengajukan penawaran sebesar Rp1.793.729.835,75.
Namun, persoalan kemudian muncul ketika CV Icha Lestari disebut tidak hadir dalam tahapan pembuktian kualifikasi.
Kondisi tersebut menjadi pertanyaan besar karena tahapan pembuktian kualifikasi merupakan bagian penting dalam proses pemilihan penyedia. Ketidakhadiran peserta seharusnya memiliki konsekuensi sesuai ketentuan apabila alasan yang disampaikan tidak dapat diterima.
Lebih jauh, muncul dugaan bahwa kedua perusahaan tersebut memiliki hubungan atau keterkaitan tertentu yang oleh pihak pelapor disebut sebagai “sister company” atau satu komando.
Namun, dugaan tersebut tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen resmi perusahaan, data kepemilikan, pengurus, alamat, hubungan pengendalian, serta dokumen tender lainnya.
Dugaan Pola Serupa Terjadi Lagi
Persoalan serupa juga disebut terjadi pada paket Pembangunan Simpang Tiga Desa Petaling Jaya–Desa Sido Mukti.
Dalam paket ini, CV Usaha Rizki disebut tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi.
Yang menjadi pertanyaan, menurut informasi yang diterima, perusahaan tersebut sebelumnya diduga telah dinyatakan memenuhi evaluasi administrasi, teknis, dan harga.
Pada akhirnya, paket tersebut dimenangkan oleh CV Gemilang Bersaudara.
Pihak yang mempersoalkan proses ini menduga keputusan tersebut berkaitan dengan pertimbangan harga penawaran yang lebih rendah.
Jika benar demikian, pertanyaan berikutnya adalah: apakah seluruh persyaratan dan tahapan evaluasi telah diterapkan secara konsisten kepada seluruh peserta?
Sebab, dalam pengadaan pemerintah, bukan hanya persoalan siapa yang menawarkan harga paling rendah. Konsistensi penerapan persyaratan, pembuktian kualifikasi, evaluasi, serta dasar penetapan pemenang juga harus dapat dipertanggungjawabkan.
Aturan LKPP Dipertanyakan
Ketua PW SEMI Jambi, Muhammad Muhlisin Yusuf, menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele.
Ia menyoroti ketentuan yang mengatur calon pemenang yang tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi.
Menurutnya, apabila calon pemenang tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi tanpa alasan yang dapat diterima, maka harus ada konsekuensi sesuai ketentuan pengadaan yang berlaku, termasuk pembatalan sebagai calon pemenang dan kemungkinan pengenaan sanksi daftar hitam sesuai ketentuan yang relevan.
“Kalau memang benar peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan alasannya tidak dapat diterima, aturan harus diterapkan secara tegas. Jangan sampai aturan hanya tajam kepada peserta tertentu,” ujar Muhammad Muhlisin Yusuf.
Ia meminta agar dokumen kedua paket pekerjaan tersebut diperiksa secara menyeluruh, mulai dari proses pendaftaran, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, pembuktian kualifikasi hingga penetapan pemenang.
“Ada Apa di Balik Penetapan Pemenang?”
Menurut Muhammad Muhlisin Yusuf, dugaan kejanggalan tersebut harus dijawab secara terbuka oleh Pokja.
Bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi juga mengapa peserta tertentu dinyatakan gugur, mengapa peserta yang tidak hadir dalam pembuktian tetap dapat berada dalam proses, serta apa dasar hukum yang digunakan Pokja dalam mengambil keputusan.
“Kalau semuanya sudah sesuai aturan, silakan buka dan jelaskan berdasarkan dokumen. Tetapi kalau ada indikasi permainan, harus diperiksa. Jangan sampai uang negara menjadi objek permainan segelintir pihak,” tegasnya.
Ia bahkan meminta perhatian serius dari aparat pengawasan dan aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti awal adanya persekongkolan atau manipulasi dalam proses pengadaan.
Minta APH dan APIP Turun Tangan
PW SEMI Jambi mendorong agar persoalan ini tidak berhenti pada polemik di ruang publik.
Menurutnya, APIP/Inspektorat dan aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan apabila terdapat laporan dan bukti yang mendukung dugaan pelanggaran.
Pemeriksaan juga dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat:
– ketidaksesuaian prosedur dalam evaluasi;
– perlakuan berbeda terhadap peserta tender;
– hubungan atau afiliasi antarperusahaan peserta;
– ketidaksesuaian dalam pembuktian kualifikasi;
– konflik kepentingan;
– atau dugaan persekongkolan dalam proses tender.
“Jangan langsung menyimpulkan siapa yang salah. Periksa dokumennya. Kalau bersih, sampaikan kepada publik bahwa prosesnya memang sesuai aturan. Kalau ditemukan pelanggaran, tindak sesuai hukum,” kata Muhlisin.
Publik Berhak Tahu
Tender proyek pemerintah menggunakan anggaran negara atau daerah. Karena itu, prosesnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Dugaan adanya “satu komando” antarperusahaan maupun dugaan adanya hubungan antara Pokja dengan peserta atau pemenang tender merupakan tuduhan serius yang tidak boleh dibiarkan tanpa klarifikasi dan pemeriksaan.
Karena itu, publik kini menunggu penjelasan resmi dari Pokja/ULP Kabupaten Muaro Jambi, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, serta perusahaan-perusahaan yang disebut dalam proses tender tersebut.
Apakah seluruh tahapan sudah sesuai aturan?
Mengapa peserta yang disebut tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dapat menimbulkan persoalan dalam proses penetapan pemenang?
Kami minta kedua perusahaan ini di blacklist sesuai Aturan LKPP Apabila calon pemenang tidak hadir pada pembuktian kualifikasi sebagai mana dimaksud butir 30.8 dengan alasan tidak dapat diterima, peserta di anggap mengundurkan diri, Maka :
a. Dibatalkan sebagai calon pemenang
b. Dikenakan sanksi Daftar Hitam
Dan yang paling penting:
Apakah benar terdapat hubungan atau persekongkolan antarperusahaan maupun dengan pihak Pokja?
Jawaban atas pertanyaan tersebut seharusnya tidak berdasarkan opini, melainkan dibuktikan melalui dokumen tender, pemeriksaan administrasi, serta audit dan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini masih perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab atas dugaan tersebut.(**)
![]()






































Discussion about this post