GMS-MEDIA.ID- Perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) terhadap Wali Kota Jambi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi memasuki sidang kelima, Rabu (19/8/2026).
Sidang yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Ovi Hanifah, S.H., dengan hakim anggota Fitri Hidayati, S.H. dan Boghi Megananda, S.H. Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan kesiapan gugatan.
Dalam persidangan, Majelis Hakim meminta pihak Penggugat mempertegas objek sengketa dan lokasi tempat penampungan sementara (TPS) yang menjadi pokok perkara. Penegasan tersebut diperlukan agar objek gugatan tidak dinilai kabur.
Perdebatan mengenai lokasi dan keberadaan TPS kembali mencuat dalam persidangan. Kuasa Hukum Pemerintah Kota Jambi membantah dalil bahwa TPS O1 di Kelurahan Belitung, Kecamatan Kota Baru, merupakan TPS kontainer yang dibongkar oleh Wali Kota Jambi.
Pihak Pemkot menyatakan pembongkaran dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), bukan langsung oleh Wali Kota Jambi. Namun, Penggugat melalui kuasa hukumnya, Yuskandar, S.H., tetap berpegang pada dalil gugatan bahwa tindakan DLH tersebut dilakukan atas perintah atau kewenangan yang bersumber dari Wali Kota Jambi.
Kuasa Hukum Penggugat dari LBH Siginjai, Yuskandar, S.H., mengatakan pihaknya menghormati arahan Majelis Hakim untuk memperjelas objek sengketa. Menurutnya, penggunaan titik koordinat merupakan langkah untuk memastikan tidak ada lagi perdebatan mengenai lokasi fasilitas yang menjadi objek perkara.
“Bantahan pihak Tergugat terkait keberadaan maupun lokasi objek sengketa justru kami jawab dengan memperjelas secara faktual dan spasial. Kami sudah melakukan verifikasi ulang di lapangan dan mengunci lokasi objek sengketa dengan titik koordinat,” ujar Yuskandar usai persidangan.
Menurut Yuskandar, dua bangunan beton TPS Sampah Komunal di Kecamatan Jelutung yang menjadi bagian dari objek gugatan merupakan fasilitas yang menurut Penggugat pernah berdiri dan kemudian dibongkar.
“Jadi objeknya konkret, lokasinya jelas dan bisa diverifikasi. Tidak hanya berdasarkan keterangan warga, tetapi juga dapat ditunjukkan melalui data koordinat, citra satelit, dokumentasi dan bukti lainnya,” katanya.
Yuskandar menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk menjawab dalil pihak Tergugat yang mempertanyakan keberadaan fisik objek sengketa.
“Kami tidak ingin perkara ini berhenti pada perdebatan mengenai istilah atau lokasi. Karena itu, kami pertegas dengan data geospasial. Ini sekaligus untuk menghindari adanya upaya mengaburkan objek yang sebenarnya menjadi pokok sengketa,” tegasnya.
Dalam perbaikan gugatan, dua bangunan beton TPS Sampah Komunal di Kecamatan Jelutung yang menurut Penggugat telah diratakan oleh pemerintah dijelaskan menggunakan titik koordinat geografis berupa garis lintang (latitude) dan garis bujur (longitude).
Yuskandar mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan alat bukti elektronik untuk menghadapi agenda pembuktian berikutnya.
“Bukti yang kami siapkan antara lain tangkapan layar peta digital dan citra satelit, rekaman video saat pembongkaran, serta dokumentasi kondisi fisik dan sisa bangunan di lokasi. Semua itu akan kami ajukan sesuai dengan tahapan pembuktian dalam persidangan,” jelasnya.
Selain memperjelas lokasi objek sengketa, Yuskandar mengatakan Penggugat tetap mempertahankan substansi gugatan mengenai tindakan pemerintah dalam pengelolaan fasilitas persampahan.
Menurutnya, persoalan yang dipersoalkan warga tidak hanya menyangkut bangunan TPS, tetapi juga dampak kebijakan pemerintah terhadap pelayanan persampahan masyarakat.
“Yang kami persoalkan adalah tindakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Ketika fasilitas persampahan yang selama ini digunakan warga dibongkar, harus ada kepastian mengenai tanggung jawab pemerintah dan bagaimana pelayanan kepada masyarakat setelah fasilitas tersebut dibongkar,” ujarnya.
Yuskandar juga menyebut Penggugat mempersoalkan penumpukan sampah domestik, pungutan iuran oleh organisasi swadaya, serta dugaan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp4,7 miliar yang menurut Penggugat tidak tepat peruntukannya untuk proyek fisik depo sampah komersial.
“Semua dalil tersebut akan kami buktikan dalam proses persidangan. Kami tidak ingin perkara ini hanya menjadi perdebatan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi harus diuji berdasarkan bukti-bukti yang ada,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai bukti dan dalil masing-masing pihak secara objektif.
“Kami optimistis Majelis Hakim akan melihat perkara ini berdasarkan fakta dan alat bukti yang kami ajukan. Yang paling penting bagi kami adalah objek sengketa jelas, lokasi jelas, tindakan yang dipersoalkan jelas, dan seluruhnya dapat dibuktikan dalam persidangan,” ujar Yuskandar.
Melalui gugatan tersebut, Penggugat meminta agar tindakan pembongkaran fasilitas TPS yang dipersoalkan dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum serta meminta Wali Kota Jambi memulihkan pelayanan persampahan dengan menyediakan kembali fasilitas yang mudah dijangkau masyarakat di lingkungan permukiman.
Sementara itu, pihak Pemerintah Kota Jambi tetap membantah dalil Penggugat terkait keterlibatan langsung Wali Kota dalam pembongkaran TPS dan menyatakan pembongkaran dilakukan oleh DLH.
Perbedaan dalil kedua pihak tersebut selanjutnya akan diuji melalui tahapan pembuktian dalam persidangan PTUN Jambi.(**)
![]()





































Discussion about this post