GMS-MEDIA.ID– Institute Anti Corruption (IAC) Indonesia DPW Sumatera Selatan melaporkan Bupati Banyuasin kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidakwajaran peningkatan harta kekayaan Bupati Banyuasin berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2019 hingga 2024.
Hal tersebut disampaikan Ketua IAC Indonesia DPW Sumatera Selatan, Andika Pratama, kepada awak media, Rabu (26/8/2026).
Andika mengatakan, pihaknya menyoroti adanya peningkatan nilai harta kekayaan Bupati Banyuasin yang dalam laporan yang mereka jadikan dasar disebut sekitar Rp16,45 miliar pada 2019, kemudian meningkat menjadi sekitar Rp24,93 miliar pada 2024.
Menurut IAC, peningkatan tersebut perlu diklarifikasi dan ditelusuri oleh aparat penegak hukum, khususnya berkaitan dengan sumber dan kewajaran pertambahan harta selama periode tersebut.
«“Berdasarkan LHKPN dari tahun 2019 sampai 2024, terdapat peningkatan harta kekayaan yang cukup signifikan. Karena itu kami meminta KPK melakukan penelusuran secara transparan,” ujar Andika.»
IAC juga menyoroti laporan yang mereka jadikan dasar, yang menyebut Bupati Banyuasin tidak memiliki utang. Menurut IAC, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mereka meminta dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi lebih lanjut mengenai asal-usul peningkatan kekayaan.
Meski demikian, IAC menegaskan bahwa kenaikan nilai LHKPN tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Pertambahan kekayaan dapat berasal dari berbagai sumber yang sah. Karena itu, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen, transaksi, aset, penghasilan, serta sumber kekayaan yang bersangkutan untuk memastikan kewajaran harta tersebut.
Empat Tuntutan IAC kepada KPK
Dalam laporan tersebut, IAC Sumsel menyampaikan empat tuntutan kepada KPK, yakni:
1. Meminta KPK menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan ketidakwajaran pertambahan harta kekayaan Bupati Banyuasin.
2. Meminta KPK memanggil dan memeriksa Bupati Banyuasin untuk memberikan klarifikasi terkait LHKPN periode 2019–2024.
3. Meminta proses hukum dilakukan apabila dalam hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindak pidana korupsi.
4. Meminta KPK menelusuri seluruh badan usaha yang diduga dimiliki atau memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Bupati Banyuasin.
IAC Sumsel menyatakan laporan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
IAC berharap KPK dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.(**)
![]()





































Discussion about this post