Oleh: Firmansyah, SH., MH
(Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Pendiri LBH Siginjai)
KETERLAMBATAN bahkan belum dibayarkannya gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Batang Hari dan Sarolangun memunculkan persoalan serius, bukan hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari perspektif hukum dan keadilan publik. Kondisi ini berpotensi menyeret pemerintah daerah ke ranah gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dalam kerangka hukum administrasi negara, kebijakan yang menunda atau bahkan menghilangkan hak pegawai dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. ASN yang dirugikan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan, terutama jika kebijakan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa dasar yang jelas dan transparan.
Gaji ke-13 bukan sekadar tambahan penghasilan. Secara historis, kebijakan ini telah ada sejak 1969 dengan tujuan membantu ASN, TNI, dan Polri dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru. Di sisi lain, kebijakan ini juga merupakan bentuk penghargaan negara atas kinerja aparatur serta instrumen untuk menjaga motivasi dan kualitas pelayanan publik.
Oleh karena itu, ketika hak tersebut tidak diberikan tepat waktu, dampaknya tidak hanya dirasakan secara ekonomi oleh ASN dan keluarga mereka, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Terlebih lagi, saat ini momentum tahun ajaran baru tinggal menghitung hari, di mana kebutuhan biaya pendidikan meningkat signifikan.
Dalam konteks ini, publik berhak mendapatkan penjelasan yang jujur dan terbuka dari Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Sarolangun. Apa kendala yang dihadapi? Apakah persoalan anggaran, manajemen keuangan, atau faktor lainnya? Transparansi menjadi kunci untuk meredam kegelisahan sekaligus menjaga akuntabilitas.
Di sisi lain, pernyataan Bupati Sarolangun yang menyebut gaji ke-13 sebagai “sunah” patut disayangkan. Dalam tata kelola pemerintahan, terminologi tersebut tidak tepat digunakan untuk menjelaskan kebijakan publik yang telah memiliki dasar hukum dan regulasi yang jelas. Gaji ke-13 bukanlah kebijakan opsional yang bisa diabaikan, melainkan bagian dari hak normatif ASN yang telah diatur negara.
Pernyataan tersebut justru berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pemerintah daerah tidak memiliki komitmen kuat dalam memenuhi hak pegawainya. Padahal, kepercayaan ASN terhadap pemerintah merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas birokrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai solusi, pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret. Jika terdapat kendala fiskal, maka harus disampaikan secara terbuka disertai dengan rencana penyelesaian yang jelas dan terukur. Penundaan tanpa kepastian hanya akan memperbesar potensi konflik, termasuk gugatan hukum yang tentu akan merugikan semua pihak.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang gaji ke-13, tetapi tentang bagaimana pemerintah menjalankan kewajibannya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Ketika hak ASN terabaikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kesejahteraan pegawai, tetapi juga integritas pemerintahan itu sendiri.(**)
![]()






































Discussion about this post