GMS-MEDIA.ID-Polemik hukum terkait pengangkatan Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah (TSB) Kabupaten Sarolangun kembali mencuat. Hal ini menyusul adanya pernyataan bahwa sengketa tersebut belum final karena terdapat dua perkara dengan objek Surat Keputusan (SK) Bupati yang sama.
Praktisi hukum, Firmansyah, S.H., M.H., menegaskan bahwa persoalan tersebut harus dilihat secara objektif dan tidak boleh mencampuradukkan satu perkara dengan perkara lainnya. Menurutnya, meskipun kedua perkara menggunakan objek SK yang sama, masing-masing memiliki nomor register, para pihak, kedudukan hukum, proses pemeriksaan, hingga putusan yang berbeda.
“Karena itu harus dibedakan. Jangan sampai publik digiring pada kesimpulan bahwa karena dalam satu perkara putusan tingkat banding membatalkan putusan PTUN Jambi, lalu seolah-olah seluruh persoalan terhadap SK tersebut otomatis selesai. Setiap perkara harus dilihat secara utuh, amar demi amar,” ujar Firmansyah.
Ia menjelaskan, putusan banding yang disebut memenangkan Bupati tidak serta-merta menghapus atau menegasikan putusan dalam perkara lain. Dalam perkara yang diajukan Yuskandar, terdapat putusan PTUN Jambi, sementara perkara yang diajukan Darmawan memiliki proses hukum berbeda.
“Tidak tepat apabila putusan satu perkara digunakan untuk mengabaikan begitu saja putusan perkara lainnya, meskipun objeknya sama,” katanya.
Firmansyah juga mengingatkan bahwa dua gugatan terhadap satu objek SK memang dapat menimbulkan kompleksitas hukum. Namun, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus menjadikan putusan pengadilan sebagai rujukan utama dalam mengambil langkah administratif.
“Negara kita adalah negara hukum. Ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemerintah wajib menghormati dan melaksanakannya. Jika terdapat persoalan hukum lain terhadap objek yang sama, hal itu dapat ditempuh melalui mekanisme hukum yang tersedia,” ujarnya.
Terkait salinan lengkap putusan, Firmansyah menyebut hal tersebut memang penting untuk memahami pertimbangan hukum secara menyeluruh. Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan amar putusan tidak boleh ditunda hanya karena menunggu salinan lengkap.
“Harus dibedakan antara memahami pertimbangan hukum dan melaksanakan amar putusan. Kewajiban untuk melaksanakan putusan tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai persoalan ini bukan sekadar soal menang atau kalah, melainkan menyangkut keteladanan kepala daerah dalam menegakkan hukum.
“Bupati harus menunjukkan bahwa pemerintah tunduk pada hukum dan menghormati lembaga peradilan,” katanya.
Firmansyah menambahkan, apabila pada akhirnya SK pengangkatan Direktur Perumda tersebut harus dicabut berdasarkan putusan pengadilan, Bupati tetap memiliki kewenangan untuk mengambil langkah administratif baru.
“Pengangkatan dapat dilakukan kembali sepanjang melalui mekanisme yang benar, objektif, transparan, jujur, dan adil sesuai ketentuan hukum,” jelasnya.
Ia menilai langkah tersebut merupakan solusi paling konstruktif untuk menyelesaikan polemik yang terjadi. Selain itu, putusan PTUN Jambi pada tingkat pertama juga dinilai memberikan pelajaran penting bagi Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Dalam putusan tersebut, selain menyatakan batal SK Bupati Nomor 148/PSDA/2025, pengadilan juga memerintahkan pencabutan SK serta pelaksanaan seleksi ulang secara objektif dan transparan.
Firmansyah pun mengingatkan agar polemik ini tidak diarahkan menjadi pertarungan opini di ruang publik.
“Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, bukan perang opini. Karena itu, hormati proses peradilan dan jangan menggiring publik pada kesimpulan yang tidak utuh,” tutupnya. (**)
![]()






































Discussion about this post