GMSMEDIA.CO.ID– Sidang perkara pidana dengan terdakwa Thawaf Aly di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Jabung Timur yang digelar Jumat (30/1) pukul 10.00 WIB ditunda. Penundaan dilakukan karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat menghadirkan saksi korban atau saksi pelapor dalam agenda pembuktian penuntut umum.
Agenda sidang tersebut merupakan pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum, bukan pembuktian dari pihak terdakwa. Dalam persidangan, JPU menyatakan berencana menghadirkan tiga orang saksi, yakni Budiman, Murtadho, dan Abdul Aziz. Namun, saksi pelapor yang menurut ketentuan hukum acara wajib diperiksa terlebih dahulu tidak dapat dihadirkan dengan alasan berada di luar kota.
Di hadapan majelis hakim, JPU menyampaikan telah berupaya melakukan pemanggilan terhadap saksi pelapor. Meski demikian, jaksa mengakui bahwa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mewajibkan saksi korban atau saksi pelapor untuk diperiksa pertama kali dalam tahap pembuktian.
Ketidakhadiran saksi pelapor tersebut mendapat keberatan tegas dari tim penasihat hukum terdakwa. Pengacara Thawaf Aly, Abdullah Ihsan, menilai pemeriksaan saksi tanpa menghadirkan saksi pelapor berpotensi menimbulkan cacat formil dalam persidangan.
“Agenda hari ini adalah pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum. Namun Jaksa tidak menghadirkan saksi sebagaimana diperintahkan Pasal 160 KUHAP, yang menyatakan saksi korban atau saksi pelapor harus diperiksa pertama. Ini ketentuan hukum yang tidak bisa dikesampingkan,” kata Ihsan kepada wartawan usai sidang.
Ihsan menegaskan, pihaknya menolak apabila persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran saksi pelapor. Ia menyebut, apabila dipaksakan, langkah tersebut akan merugikan hak pembelaan terdakwa.
“Kalau itu dipaksakan, persidangan bisa cacat secara formil. Sikap kami jelas menolak. Bahkan jika tetap dilanjutkan, kami siap walkout,” tegasnya.
Menanggapi keberatan tersebut, majelis hakim menyatakan saksi pelapor diketahui sedang tidak berada di Kota Jambi. Meski demikian, majelis menekankan bahwa kehadiran saksi pelapor merupakan bagian penting dalam pembuktian perkara.
Majelis hakim kemudian memerintahkan JPU untuk wajib menghadirkan saksi korban atau saksi pelapor pada sidang lanjutan yang dijadwalkan Selasa (3/2). Sidang tersebut sekaligus ditetapkan sebagai agenda pembuktian terakhir dari Jaksa Penuntut Umum.
Hakim juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum apabila perintah tersebut tidak dipenuhi.
“Apabila saksi tidak dihadirkan, terdapat risiko pembuktian bagi penuntut umum. Kesempatan pembuktian bisa dianggap habis,” ujar hakim di persidangan.
Ikhsan menegaskan bahwa beban pembuktian sepenuhnya berada di tangan Jaksa Penuntut Umum. Menurutnya, apabila JPU kembali gagal menghadirkan saksi pelapor, maka konsekuensi hukum harus ditanggung oleh penuntut umum.
“Pembuktian itu kewajiban Jaksa. Kalau saksi tidak hadir, maka kesaksiannya tidak bisa dinilai. Itu tentu berdampak langsung terhadap posisi hukum klien kami,” ujarnya.
Dalam perkara ini, JPU disebut telah mengajukan sekitar 18 orang saksi. Namun, keterangan saksi pelapor dinilai memiliki peran sentral dalam menguji pembuktian di persidangan.
Sebelumnya, Majelis Hakim PN Tanjung Jabung Timur telah menolak seluruh eksepsi yang diajukan terdakwa Thawaf Aly dalam perkara pidana nomor 111/Pid.B/2025/PN Tjt pada sidang putusan sela yang digelar Senin (26/1). Dengan putusan tersebut, majelis memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian.
Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Anselmus Vialino Sinaga, S.H., dengan hakim anggota Yessika Florencia, S.H., dan Amelia Amrina Rosyada, S.H., M.H.. Terdakwa Thawaf Ali hadir dan didampingi oleh 13 orang penasihat hukum.(zir)
![]()






































Discussion about this post