GMSMEDIA.CO.ID-Pemerintah Kota Jambi mulai menggulirkan Program Rp100 Juta per Rukun Tetangga (RT) pada tahun anggaran 2026. Dalam pelaksanaannya, besaran dana yang diterima setiap RT ditetapkan berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK) di wilayah masing-masing.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, Noverentiwi Dewanti, mengatakan program tersebut menyasar 1.583 RT di seluruh Kota Jambi. Penyaluran dana direncanakan mulai April 2026, setelah seluruh tahapan administrasi dan teknis diselesaikan.
Menurutnya, RT dengan jumlah KK di atas 100 akan menerima dana sebesar Rp100 juta per tahun. Sementara RT dengan jumlah 60 hingga 99 KK memperoleh Rp70 juta, dan RT dengan jumlah KK di bawah 60 menerima Rp50 juta.
“Seluruh tahapan telah disiapkan secara menyeluruh, mulai dari rekrutmen pendamping, sosialisasi, pembentukan kelompok kerja, hingga mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban,” ujar Noverentiwi, Senin (2/2/2026).
Ia menjelaskan, tahapan awal program telah dimulai sejak Januari 2026 melalui rekrutmen tenaga pendamping serta sosialisasi kepada ketua RT, organisasi perangkat daerah terkait, camat, lurah, dan tim pelaksana di tingkat kelurahan.
Memasuki Februari, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan rembuk warga, pembentukan kelompok kerja (Pokja), pemetaan swadaya, serta penyusunan rencana kerja kegiatan di masing-masing RT. Penyusunan proposal dijadwalkan berlangsung pada Maret, sebelum pencairan dana ke rekening Pokja pada April.
“Pelaksanaan kegiatan direncanakan berlangsung pada April hingga Mei, kemudian ditutup dengan serah terima hasil kegiatan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pada Juni 2026,” katanya.
Setiap RT diwajibkan membentuk Pokja sebagai pelaksana program sekaligus penanggung jawab kegiatan. Pokja terdiri dari ketua RT, bendahara RT, unsur pemuda, unsur perempuan, serta tokoh masyarakat. Ketua RT tidak menerima honor sebagai anggota Pokja karena telah memperoleh gaji bulanan.
Dalam program ini, gaji ketua RT ditetapkan sebesar Rp1 juta per bulan selama satu tahun, meningkat dari sebelumnya Rp750 ribu per bulan. Selain itu, dialokasikan pula gaji sekretaris RT sebesar Rp200 ribu per bulan, serta anggaran operasional berupa biaya makan minum dan alat tulis kantor sebesar Rp3 juta.
“Total komponen tersebut mencapai Rp17,4 juta. Sisanya sekitar Rp82,6 juta ditransfer ke rekening Pokja untuk pelaksanaan kegiatan,” jelas Noverentiwi. Meski demikian, pembayaran gaji ketua dan sekretaris RT tetap dilakukan setiap bulan melalui pihak kelurahan.
Sementara itu, bendahara RT akan menerima honor sebagai bagian dari Pokja sebesar Rp250 ribu per bulan selama tiga bulan masa kegiatan.
Untuk tahun 2026, penggunaan dana Program Rp100 Juta per RT diprioritaskan pada pengelolaan sampah dan peningkatan keamanan lingkungan. Setiap RT diwajibkan menganggarkan pengadaan gerobak motor pengangkut sampah serta pemasangan kamera pengawas (CCTV).
Namun, RT yang telah memiliki fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS 3R atau depo sampah tidak diwajibkan membeli gerobak motor. RT dengan jumlah 300 hingga 350 KK diwajibkan melakukan pembelian secara mandiri, sedangkan RT dengan jumlah KK lebih kecil dapat melakukan pembelian secara bersama atau berbagi dengan RT lain.
Ketentuan serupa juga diterapkan dalam pengadaan CCTV. RT dengan jumlah KK besar diwajibkan memasang dua unit CCTV, sementara RT dengan jumlah KK lebih kecil cukup memasang satu unit di lokasi yang dinilai paling strategis.
Adapun sisa dana program dapat dimanfaatkan untuk peningkatan infrastruktur lingkungan, seperti perbaikan drainase dan jalan lingkungan. Jika kebutuhan infrastruktur dasar telah terpenuhi, dana dapat dialihkan untuk pengembangan kegiatan kemasyarakatan, termasuk pengadaan sarana olahraga, perlengkapan kegiatan keagamaan, serta kebutuhan sosial lainnya.(**)
![]()






































Discussion about this post