GMSMEDIA.CO.ID-Persidangan kasus tuduhan pencurian sawit yang melibatkan Thawaf Aly dan rekan-rekannya semakin terungkap dengan fakta-fakta baru. Sidang lanjutan digelar pada Selasa, 3 Februari 2026, mulai pukul 10.40 WIB hingga dini hari, pukul 2.45 WIB. Dalam sidang tersebut, tiga saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU), yaitu Asman, Hendra, dan Bahtiar, memberikan kesaksian yang mengungkapkan bahwa pemanenan sawit yang dituduhkan kepada mereka bukanlah tindakan ilegal.
Ketiga saksi tersebut menyatakan bahwa mereka berani melakukan pemanenan karena lahan yang menjadi objek sengketa telah diserahkan oleh Sucipto kepada pihak desa. Pihak desa kemudian menyerahkan pengelolaan lahan kepada Kelompok Tani (KT) Maju Bersama, yang dibina oleh Thawaf Aly sebagai pembina dan penasehat kelompok tersebut.
“Kami berani memanen sawit tersebut karena sudah ada serah terima dari pihak Sucipto,” ujar Asman, Ketua KT Maju Bersama, saat ditanya oleh JPU dan majelis hakim di persidangan.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Hendra, bendahara KT Maju Bersama, serta Bahtiar, seorang warga Desa Merbau. Kesaksian mereka diperkuat dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Lahan yang dibawa oleh tim kuasa hukum Thawaf Aly dan disaksikan oleh majelis hakim serta JPU. Dokumen tersebut mengungkapkan bahwa pada tahun 2016, Sucipto melalui wakilnya, Budiman, telah menyerahkan lahan tersebut kepada pihak desa. Proses serah terima itu juga disaksikan oleh perangkat desa saat itu.
Azhari, tim kuasa hukum Thawaf Aly, menegaskan bahwa kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh anggota Kelompok Tani Maju Bersama bukanlah tindakan ilegal. “Apa yang dilakukan kawan-kawan kelompok tani di kebun sawit tersebut sama sekali bukan kegiatan ilegal, apalagi disebut mencuri, karena lahan tersebut sudah diserahkan kepada pihak desa sejak tahun 2016,” jelas Azhari.
Lebih lanjut Azhari menjelaskan bahwa kelompok tani tersebut belum berani memanen sawit tersebut karena mereka harus menunggu perubahan status lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perubahan status lahan baru terjadi pada tahun 2021 melalui Permenhut Nomor 6613. “Meski lahan sudah diserahkan kepada desa, kami belum berani memanen karena status lahan tersebut masih dalam kawasan hutan produksi. Baru setelah status berubah, kami melanjutkan pemanenan pada Juni 2024,” ungkap Azhari.
Azhari juga mengungkapkan bahwa tindakan Sucipto yang mengklaim kembali lahan tersebut setelah statusnya berubah sangat mencurigakan. “Setelah lahan berubah status, tiba-tiba Sucipto mengklaim kembali dan malah melaporkan anggota kelompok tani atas tuduhan pencurian. Ini benar-benar licik,” tambahnya.
Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan dokumen yang dimiliki, tim kuasa hukum Thawaf Aly berencana untuk melaporkan balik Sucipto dan kelompoknya atas tuduhan membuat cerita bohong dan mengaburkan fakta persidangan. “Kami akan melaporkan Sucipto beserta kelompoknya atas tuduhan membuat cerita bohong dan mengaburkan fakta sesungguhnya, yang jelas-jelas terungkap dalam persidangan dan dokumen penyerahan lahan,” tegas Azhari.(jai)
![]()






































Discussion about this post