GMSMEDIA.CO.ID-Sidang perkara dugaan pencurian buah kelapa sawit dengan terdakwa aktivis petani Thawaf Aly kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Jabung Timur, Senin (9/2/2025). Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Anselmus Vialino Sinaga, S.H., dengan anggota majelis Yessika Florencia, S.H., dan Amelia Amrina Rosyada, S.H., M.H.
Dalam agenda persidangan tersebut, penasihat hukum terdakwa menghadirkan saksi ahli hukum pidana dari Universitas Jambi, Prof. Dr. Usman.
Di hadapan majelis hakim, ahli memberikan pandangan terkait legalitas dokumen yang menjadi dasar laporan polisi dalam perkara tersebut.
Prof. Usman menyampaikan bahwa alas hak atau dokumen kepemilikan yang diterbitkan di dalam kawasan hutan secara hukum batal demi hukum. Menurutnya, dokumen yang cacat secara yuridis tidak dapat dijadikan dasar pelaporan pidana.
Juru bicara tim kuasa hukum Thawaf Aly, Abdullah Ihsan mengutip keterangan ahli usai sidang dengan menyatakan, alas hak yang batal demi hukum tidak seharusnya digunakan sebagai dasar laporan karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan, pihaknya menilai pelapor berpotensi tersangkut persoalan hukum apabila menggunakan dokumen yang tidak sah untuk memproses seseorang secara pidana.
Selain itu, ahli juga menyinggung unsur niat jahat (mens rea) dalam perkara tersebut. Berdasarkan keterangan yang disampaikan di persidangan, tindakan Thawaf Aly dinilai tidak memenuhi unsur pencurian karena yang bersangkutan bertindak atas dasar surat kuasa dari kelompok tani. Dalam konteks itu, aktivitas pengelolaan lahan disebut sebagai bentuk pendampingan masyarakat, bukan perbuatan pidana.
“Dengan adanya surat kuasa dari kelompok tani, unsur niat jahat tidak terpenuhi. Jika dipaksakan sebagai pencurian, maka unsur deliknya tidak lengkap,” ujarnya.
Agus Elfandri, S.H salah satu kuasa hukum juga menyoroti alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ia menyebut dokumen berupa sporadik dan sertifikat hak milik (SHM) yang menjadi landasan perkara diterbitkan di atas kawasan hutan konsesi PT WKS.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Agus menegaskan bahwa segala bentuk transaksi atau penerbitan surat di dalam kawasan hutan dinilai tidak memiliki kekuatan hukum.
“Menurut keterangan ahli, apabila suatu dokumen sudah batal menurut undang-undang, maka tidak perlu lagi diuji secara administratif. Bukti yang diajukan jaksa tidak autentik dan tidak memiliki kekuatan hukum,” ujarnya kepada awak media.
Tim penasihat hukum juga menilai dakwaan JPU terkait dugaan pemalsuan surat tidak didukung pembuktian yang memadai. Mereka menyatakan, tuduhan pemalsuan seharusnya diuji melalui pemeriksaan laboratorium kriminalistik. Namun, menurut mereka, langkah tersebut tidak dilakukan.
“Atas dasar itu, kami menilai dakwaan jaksa bersifat obscuur libel atau kabur. Dengan alat bukti yang tidak sah dan dakwaan yang tidak jelas, perkara ini sepatutnya berujung pada putusan bebas,” tegas Agus.
Menanggapi proses penyidikan yang dinilai janggal, tim kuasa hukum menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum lanjutan. Mereka berencana melaporkan oknum penyidik ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri serta mengajukan pengaduan ke pengawas internal kejaksaan atas dugaan penyimpangan prosedur.
“Kami akan menempuh langkah hukum yang diperlukan demi keadilan. Ini bukan persoalan pribadi, tetapi upaya mencari keadilan substantif bagi masyarakat,” ujarnya.
Perkara ini menyita perhatian publik karena berkaitan dengan sengketa lahan di kawasan konsesi dan penggunaan dokumen administratif desa sebagai dasar klaim kepemilikan. Penasihat hukum menyatakan optimistis majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta dan keterangan ahli yang terungkap di persidangan.(**)
![]()






































Discussion about this post