GMSMEDIA.CO.ID– Penambahan anggaran sebesar Rp57 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 menuai kritik keras. Anggaran tersebut diduga dimasukkan tanpa melalui pembahasan resmi di tingkat Komisi DPRD maupun Badan Anggaran (Banggar), sehingga dinilai melanggar mekanisme dan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
Kritik tajam disampaikan Sony Zainul H, mantan Anggota DPRD Kota Jambi periode 2014–2019. Pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi ini menilai, masuknya anggaran tersebut sebagai bentuk “dana siluman” yang mencederai fungsi legislasi dan pengawasan DPRD.
Menurut Sony, tidak ada dasar pembenaran atas penambahan anggaran yang tidak pernah dibahas dan disepakati dalam forum resmi DPRD. Ia menegaskan, sikap diam anggota dewan justru memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap praktik penyimpangan anggaran.
“DPRD Provinsi Jambi seharusnya menggunakan hak dan kewenangannya. Tidak ada penguasa yang bisa semena-mena mencopot anggota DPRD karena menjalankan fungsi pengawasan. Jika memilih diam, itu sama artinya dengan mendukung pelanggaran,” tegasnya.
Sony juga secara khusus menyoroti fraksi-fraksi besar di DPRD, termasuk Fraksi Golkar, agar tidak bungkam. Ia menilai DPRD saat ini kehilangan nyali politik “Seperti Ayam Sayur” dan terkesan membiarkan eksekutif bertindak tanpa kontrol.
Penambahan anggaran Rp57 miliar tersebut dinyatakan tidak pernah dibahas dalam rapat Banggar, sebagaimana tercantum dalam berita acara rapat resmi DPRD Provinsi Jambi. Dalam dokumen tersebut, Banggar secara tegas menolak penambahan anggaran karena tidak melalui prosedur penganggaran yang sah.
Secara regulasi, setiap perubahan atau penambahan anggaran wajib dibahas secara terbuka antara eksekutif dan legislatif, melalui Komisi DPRD sesuai mitra kerja organisasi perangkat daerah serta Banggar DPRD. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2026.
Pemaksaan penambahan anggaran meskipun telah ditolak Banggar dinilai mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas, sekaligus melemahkan sistem check and balances antara eksekutif dan legislatif. APBD sebagai instrumen kebijakan publik dinilai tidak boleh disusun secara sepihak dan bertentangan dengan keputusan forum resmi DPRD.
Praktik tersebut membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah, serta menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan di Provinsi Jambi.
Atas kondisi itu, DPRD Provinsi Jambi didesak segera melakukan koreksi dan pembatalan terhadap penambahan anggaran Rp57 miliar tersebut, sekaligus meminta pertanggungjawaban administratif dan politik kepada pihak-pihak yang terlibat.
Selain itu, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) diminta turun tangan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses penambahan anggaran tersebut, guna memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan uang rakyat, kata Sony, tidak boleh dilakukan secara serampangan. Setiap pelanggaran prosedur dalam penyusunan APBD merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan taat aturan.(**)
![]()






































Discussion about this post