GMSMEDIA.CO.ID– Ratusan karyawan PT Super Home Product Indonesia (SPHI) menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang perusahaan yang berlokasi di Desa Bajubang Laut, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Rabu (28/1/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan pelanggaran hak normatif pekerja, terutama terkait pengupahan yang dinilai belum sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi tahun 2026.
Dalam aksi itu, para pekerja menyampaikan lima tuntutan utama kepada manajemen perusahaan. Mereka mendesak agar gaji karyawan produksi disesuaikan dengan UMP Jambi 2026, meminta perusahaan mendaftarkan karyawan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta menuntut agar kerja pada hari Minggu dan tanggal merah dihitung sebagai lembur, bukan sistem borongan.
Selain itu, massa aksi menolak penerapan sistem kerja 24 jam dan menuntut adanya perbedaan upah yang jelas antara kerja siang dan kerja malam. Para pekerja juga meminta perusahaan menghentikan kebijakan pemotongan gaji terhadap karyawan yang mengambil izin resmi maupun sakit.
Aksi demonstrasi ini disebut sebagai puncak kekecewaan karyawan yang telah berlangsung sejak akhir Desember 2025. Para pekerja menilai perusahaan belum melakukan penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan meskipun pemerintah telah menetapkan kenaikan UMP untuk tahun 2026. “Kami hanya menuntut hak sesuai aturan pemerintah. UMP sudah ditetapkan, tetapi gaji kami tidak pernah disesuaikan,” ujar salah satu perwakilan karyawan di sela aksi.
Berdasarkan ketentuan Pemerintah Provinsi Jambi, UMP 2026 bersifat wajib dan mengikat, khususnya bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan tersebut berpotensi dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Super Home Product Indonesia belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan para pekerja. Aparat keamanan tampak berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan aksi berlangsung tertib dan kondusif.
Para pekerja berharap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batanghari segera turun tangan melakukan pengawasan serta memfasilitasi mediasi guna memastikan pemenuhan hak-hak normatif karyawan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(**)
![]()






































Discussion about this post