• Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
GMS Media
No Result
View All Result
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah
GMS Media
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah

Beranda » Diduga Pokja ULP Muaro Jambi Kangkangi Aturan LKPP, Dua Paket Tender Disorot: Ada Apa?

Diduga Pokja ULP Muaro Jambi Kangkangi Aturan LKPP, Dua Paket Tender Disorot: Ada Apa?

by admin
11/08/2026
in Pemerintahan
Kantor Dinas PUPR Muaro Jambi

Kantor Dinas PUPR Muaro Jambi

PostTweetSendScan

GMS-MEDIA.ID-Proses tender sejumlah proyek pemerintah di Kabupaten Muaro Jambi kembali menjadi sorotan. Sejumlah kejanggalan dalam proses evaluasi hingga pembuktian kualifikasi peserta tender memunculkan pertanyaan serius: apakah seluruh tahapan pengadaan telah berjalan sesuai ketentuan, atau justru ada permainan di balik proses tender?

Sorotan tersebut diarahkan kepada Pokja pemilihan/ULP Kabupaten Muaro Jambi setelah muncul dugaan ketidaksesuaian dalam proses tender Pembangunan Workshop Kumpe Ulu dan Pembangunan Simpang Tiga Desa Petaling Jaya–Desa Sido Mukti.

Informasi yang dihimpun dari laman LPSE Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan adanya sejumlah peserta dalam paket pekerjaan tersebut dengan nilai penawaran yang berbeda.

Dua Peserta di Paket Workshop Kumpe Ulu

Pada paket Pembangunan Workshop Kumpe Ulu, tercatat dua peserta yang memasukkan penawaran.

CV Icha Lestari tercatat mengajukan penawaran sebesar Rp1.680.726.965,07, sedangkan CV Hasil Jasa Nusantara mengajukan penawaran sebesar Rp1.793.729.835,75.

Namun, persoalan kemudian muncul ketika CV Icha Lestari disebut tidak hadir dalam tahapan pembuktian kualifikasi.

Kondisi tersebut menjadi pertanyaan besar karena tahapan pembuktian kualifikasi merupakan bagian penting dalam proses pemilihan penyedia. Ketidakhadiran peserta seharusnya memiliki konsekuensi sesuai ketentuan apabila alasan yang disampaikan tidak dapat diterima.

Lebih jauh, muncul dugaan bahwa kedua perusahaan tersebut memiliki hubungan atau keterkaitan tertentu yang oleh pihak pelapor disebut sebagai “sister company” atau satu komando.

Namun, dugaan tersebut tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen resmi perusahaan, data kepemilikan, pengurus, alamat, hubungan pengendalian, serta dokumen tender lainnya.

Dugaan Pola Serupa Terjadi Lagi

Persoalan serupa juga disebut terjadi pada paket Pembangunan Simpang Tiga Desa Petaling Jaya–Desa Sido Mukti.

Dalam paket ini, CV Usaha Rizki disebut tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi.

Yang menjadi pertanyaan, menurut informasi yang diterima, perusahaan tersebut sebelumnya diduga telah dinyatakan memenuhi evaluasi administrasi, teknis, dan harga.

Pada akhirnya, paket tersebut dimenangkan oleh CV Gemilang Bersaudara.

Pihak yang mempersoalkan proses ini menduga keputusan tersebut berkaitan dengan pertimbangan harga penawaran yang lebih rendah.

Jika benar demikian, pertanyaan berikutnya adalah: apakah seluruh persyaratan dan tahapan evaluasi telah diterapkan secara konsisten kepada seluruh peserta?

Sebab, dalam pengadaan pemerintah, bukan hanya persoalan siapa yang menawarkan harga paling rendah. Konsistensi penerapan persyaratan, pembuktian kualifikasi, evaluasi, serta dasar penetapan pemenang juga harus dapat dipertanggungjawabkan.

Aturan LKPP Dipertanyakan

Ketua PW SEMI Jambi, Muhammad Muhlisin Yusuf, menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele.

Ia menyoroti ketentuan yang mengatur calon pemenang yang tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi.

Menurutnya, apabila calon pemenang tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi tanpa alasan yang dapat diterima, maka harus ada konsekuensi sesuai ketentuan pengadaan yang berlaku, termasuk pembatalan sebagai calon pemenang dan kemungkinan pengenaan sanksi daftar hitam sesuai ketentuan yang relevan.

“Kalau memang benar peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan alasannya tidak dapat diterima, aturan harus diterapkan secara tegas. Jangan sampai aturan hanya tajam kepada peserta tertentu,” ujar Muhammad Muhlisin Yusuf.

Ia meminta agar dokumen kedua paket pekerjaan tersebut diperiksa secara menyeluruh, mulai dari proses pendaftaran, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, pembuktian kualifikasi hingga penetapan pemenang.

“Ada Apa di Balik Penetapan Pemenang?”

Menurut Muhammad Muhlisin Yusuf, dugaan kejanggalan tersebut harus dijawab secara terbuka oleh Pokja.

Bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi juga mengapa peserta tertentu dinyatakan gugur, mengapa peserta yang tidak hadir dalam pembuktian tetap dapat berada dalam proses, serta apa dasar hukum yang digunakan Pokja dalam mengambil keputusan.

“Kalau semuanya sudah sesuai aturan, silakan buka dan jelaskan berdasarkan dokumen. Tetapi kalau ada indikasi permainan, harus diperiksa. Jangan sampai uang negara menjadi objek permainan segelintir pihak,” tegasnya.

Ia bahkan meminta perhatian serius dari aparat pengawasan dan aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti awal adanya persekongkolan atau manipulasi dalam proses pengadaan.

Minta APH dan APIP Turun Tangan

PW SEMI Jambi mendorong agar persoalan ini tidak berhenti pada polemik di ruang publik.

Menurutnya, APIP/Inspektorat dan aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan apabila terdapat laporan dan bukti yang mendukung dugaan pelanggaran.

Pemeriksaan juga dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat:

– ketidaksesuaian prosedur dalam evaluasi;
– perlakuan berbeda terhadap peserta tender;
– hubungan atau afiliasi antarperusahaan peserta;
– ketidaksesuaian dalam pembuktian kualifikasi;
– konflik kepentingan;
– atau dugaan persekongkolan dalam proses tender.

“Jangan langsung menyimpulkan siapa yang salah. Periksa dokumennya. Kalau bersih, sampaikan kepada publik bahwa prosesnya memang sesuai aturan. Kalau ditemukan pelanggaran, tindak sesuai hukum,” kata Muhlisin.

Publik Berhak Tahu

Tender proyek pemerintah menggunakan anggaran negara atau daerah. Karena itu, prosesnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Dugaan adanya “satu komando” antarperusahaan maupun dugaan adanya hubungan antara Pokja dengan peserta atau pemenang tender merupakan tuduhan serius yang tidak boleh dibiarkan tanpa klarifikasi dan pemeriksaan.

Karena itu, publik kini menunggu penjelasan resmi dari Pokja/ULP Kabupaten Muaro Jambi, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, serta perusahaan-perusahaan yang disebut dalam proses tender tersebut.

Apakah seluruh tahapan sudah sesuai aturan?

Mengapa peserta yang disebut tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dapat menimbulkan persoalan dalam proses penetapan pemenang?
Kami minta kedua perusahaan ini di blacklist sesuai Aturan LKPP Apabila calon pemenang tidak hadir pada pembuktian kualifikasi sebagai mana dimaksud butir 30.8 dengan alasan tidak dapat diterima, peserta di anggap mengundurkan diri, Maka :
a. Dibatalkan sebagai calon pemenang
b. Dikenakan sanksi Daftar Hitam

Dan yang paling penting:

Apakah benar terdapat hubungan atau persekongkolan antarperusahaan maupun dengan pihak Pokja?

Jawaban atas pertanyaan tersebut seharusnya tidak berdasarkan opini, melainkan dibuktikan melalui dokumen tender, pemeriksaan administrasi, serta audit dan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini masih perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab atas dugaan tersebut.(**)

Loading

Tags: aphDinasPUPRMuaroJambiULP
Previous Post

Aktivis Bongkar Persekongkolan KKN yang Terstruktur Era BBS Bupati Muaro Jambi

Next Post

Mobil Angkutan Batubara Milik PT PDN Rusak di Tanjung Pauh, Jalan Utama Macet Panjang

Next Post
Kemacetan Terjadi di KM 39 Desa Tanjung Pauh

Mobil Angkutan Batubara Milik PT PDN Rusak di Tanjung Pauh, Jalan Utama Macet Panjang

Bank Jambi Raih Dua Penghargaan pada Infobank Award 2026

Bank Jambi Raih Dua Penghargaan pada Infobank Award 2026

TPS di RT 51, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung Salah Satu Objek Perkara. foto : Nof_LBHSiginjai

Sidang Kelima Gugatan Wali Kota Jambi, Hakim Minta Lokasi TPS Dipertegas dengan Titik Koordinat

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di RT 16, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Berlangsung Meriah

Semarak HUT ke-81 RI di RT 16 Solok Sipin, Pererat Silaturahmi Antarwarga

Ketua IAC Indonesia DPW Sumatera Selatan, Andika Pratama saat melaporkan Bupati Banyuasin ke KPK,Rabu (26/8/2026).

IAC Sumsel Laporkan ke KPK, Soroti Dugaan Lonjakan Harta Bupati Banyuasin hingga Rp24,9 Miliar

Discussion about this post

Iklan

  • Trending
  • Comments
  • Latest

In Memoriam dr. H. Abdul Hamid Syam: Arsitek Kesehatan Jambi Telah Berpulang

29/07/2025
foto dokumen aset Pertamina

Ribuan Warga Kota Jambi Terkepung Zona Merah Pertamina, SHM Tak Bisa Dialihkan

09/08/2025
Foto Berkas Laporan di Bareskrim Mabes Polri. foto: istimewa

Gubernur Jambi Dilaporkan ke Bareskrim Polri

13/06/2025
Nukman (35), saat melaporkan AS ke Polsek Merlung. foto : gmsmedia

Tak Terima Ditegur karena Pukul Istri, Oknum Wartawan Diadukan ke Polisi

06/06/2025
Kantor Satpol PP Provinsi Jambi. foto : Facebook

Isu Hibah Kantor Satpol PP ke Kejati Jambi Menguat, Publik Pertanyakan Transparansi dan Prosedur Aset

05/07/2025
Yuskandar, SH

Warga Gugat Wali Kota Jambi ke Pengadilan TUN, Soal Perwali Pengelolaan Sampah dan Kampung Bahagia

13/07/2026
DPP Gersuma Gelar Rapat Pembentukan Panitia Pelantikan. foto : istimewa.

DPP Gerakan Sumatera Maju (GERSUMA) Jadwalkan Deklarasi dan Pelantikan

15/03/2025
Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah dan Gubernur Alharis. Foto Kantor Satpol-PP. foto : Istimewa

Ketua DPRD Jambi: Belum Ada Permintaan Persetujuan Hibah Kantor Satpol PP

05/07/2025
Firmansyah, SH.MH

Gaji ke-13 Tak Dibayar, Pemkab Batang Hari dan Sarolangun Berpotensi Digugat: Antara Hak ASN dan Tanggung Jawab Pemerintah

27/06/2026
Direktur Eksekutif LSM Tegar, Erwin Munas dan foto Karcis Parkir RSUD H Hanafie Bungo. foto : istimewa

Pungutan Liar di RSUD H. Hanafie? LSM TEGAR Desak Bupati Copot Pengelola Parkir

26/07/2025
Rakernas dan Deklarasi HMTN-MP

38 DPW Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih (HMTN-MP) Hadiri Deklarasi dan Rakernas

0

Pentingnya Governansi Dalam Pengelolaan Industri Jasa Keuangan

0
Oplus_131072

UM Jambi Gelar Launching PMB 2025: Komitmen Pengembangan Pendidikan Berkualitas

0
Kegiatan Media Gathering BEI Provinsi Jambi yang digelar di Hotel Grand Makmur, Jelutung. foto : BEI

Tahun ini, BEI Jambi Targetkan  25.000 Investor Baru

0
Santri PKP Al Hidayah Foto Bersama Usai Melakukan Kunjungan Belajar ke DPRD Provinsi Jambi. foto I Istimewa

Santri PKP Al Hidayah Provinsi Jambi Kunjungan Belajar ke DPRD Provinsi Jambi

0
National Geographic Apparel - lifestyle brand terkemuka bagi para Urban Explorers - membuka pintunya hari ini di Pondok Indah Mall 1, Lantai Dasar.

National Geographic Apparel Memulai Debutnya di Indonesia di Pondok Indah Mall 1

0
Kolaborasi Eklusif Oppo bersama Timnas Indonesia. foto : Oppo

Beli Reno13 F 5G dan Dapatkan Phone Case & Wallet Edisi Spesial Timnas Indonesia!

0
Spotify menghadirkan ‘This Is Taylor Swift: A Spotify Playlist Experience’ ke Jakarta! Mulai 14-17 Februari 2025 di SCBD,

This Is Taylor Swift: A Spotify Playlist Experience’ hadir di Jakarta

0
Al Haris dan Abdullah Sani usai pelantikan di Istana Negara. Foto I Istimewa

Sah, Al Haris dan Abdullah Sani Jabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Periode 2025 – 2030

0
Touring Bersama Sepeda Motor Yamaha. foto: Yamaha Jambi

Fitur-Fitur Canggih yang Dukung Pengalaman Touring Semakin Nyaman & Menyenangkan

0
foto : ilustrasi

Polda Akui Hibah Gedung Dinsos Masih Penjajakan, YLBH Firman Keadilan Desak Gubernur Jambi Kaji Ulang

20/11/2026
Foto : ilustrasi

Proyek JBC Diduga Abaikan Standar K3, Erwin Munas Soroti Keselamatan, PERMAJA JAYA Desak Evaluasi

19/11/2026
Tim Damkartan Kota Jambi Evakuasi Korban Tenggelam

Kolam Retensi JBC Jambi Telan Korban, Bocah 8 Meninggal Dunia

19/11/2026
Founder YLBH Firman Keadilan, Dr (c).Firmansyah, S.H., M.H dan Foto bersama Rektor Universitas Batanghari, Dr. Yunan Surono, S.E., M.M.

Siapa Pemilik Unbari?

08/11/2026
Gubernur Jambi Al Haris saat menyerahkan Juara 1 kepada Bank Jambi sebagai Bank Terinklusi.

Jambi Financial Fest 2026: Bank Jambi Juara 1 Bank Terinklusi, Direktur Operasional Raih Juara 3

28/10/2026
Karyawan Distrik Selaro bersama mitra kontraktor PT Bumi Persada Permai (BPP) menggelar salat Istisqa dan doa bersama di Lapangan Sepak Bola Distrik Selaro, Jumat (23/10/2026).

Hadapi Kemarau, Distrik Selaro Gelar Salat Istisqa dan Doa Bersama

24/10/2026
Bank Jambi Sabet Predikat "Sangat Bagus" di The  Finance Award 2026.
Foto dok Bank Jambi

Bank Jambi Raih Predikat “Sangat Bagus” di The Finance Award 2026, Catat Nilai 83,54

23/10/2026
Suasana Salat Istisqa yang digelar PT Buma Persada Permai di Halaman Parkir Kantor, Jumat (23/10/2026)

PT Bumi Persada Permai Gelar Salat Istisqa, Santuni 44 Anak Yatim Piatu di Tengah Ancaman Karhutla

23/10/2026
Firmansyah, SH, MH, Founder YLBH Firman Keadilan

Bola Panas Zona Merah Jambi Beralih dari BPN ke Perbankan, Warga Masih Dibayangi Ketidakpastian

21/10/2026
Kuasa Hukum Penggugat dari YLBH Firman Keadilan, Firmansyah foto bersama dengan saksi usai sidang di PTUN Jambi, Rabu (21/10/2026)

Warga Minta TPS Sampah Dibangun Kembali, Terpaksa Bakar dan Timbun Sampah di Rumah

21/10/2026

Beranda -- Disclaimer -- Redaksi -- Pedoman Media Siber -- Kode Etik -- SOP Perlindungan Wartawan

No Result
View All Result
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah