• Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
GMS Media
No Result
View All Result
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah
GMS Media
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah

Beranda » Digitalisasi Anggaran untuk Antisipasi “Penganggaran Siluman” di DPRD Provinsi Jambi

Digitalisasi Anggaran untuk Antisipasi “Penganggaran Siluman” di DPRD Provinsi Jambi

by admin
27/01/2026
in Opini
Isralasmadi, Pengamat Kebijakan Publik

Isralasmadi, Pengamat Kebijakan Publik

PostTweetSendScan

Oleh: Isralasmadi, Pemerhati Kebijakan Publik

RAPAT paripurna DPRD Provinsi Jambi beberapa waktu lalu berlangsung tegang ketika seorang anggota dewan menginterupsi jalannya sidang. Ia mempertanyakan keberadaan anggaran Rp57 miliar pada 12 organisasi perangkat daerah (OPD) yang disebut-sebut muncul tanpa melalui pembahasan di tingkat komisi. Isu ini kembali membuka perdebatan lama tentang dugaan adanya “penganggaran siluman”, yakni penyisipan program atau pos anggaran yang tidak dibahas secara terbuka dalam proses penyusunan APBD.

Praktik penganggaran siluman sejatinya bukan hal baru dalam tata kelola keuangan daerah. Ia kerap hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari program yang tiba-tiba muncul di tahap akhir pembahasan, lonjakan nilai anggaran tanpa dasar rasional, hingga proyek titipan yang minim manfaat bagi publik. Di Provinsi Jambi, kekhawatiran terhadap praktik semacam ini terus menguat seiring dengan lemahnya transparansi antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem penganggaran bukan lagi sekadar inovasi administratif, melainkan kebutuhan mendesak.

Penganggaran siluman tumbuh subur di ruang gelap birokrasi, ketika data anggaran sulit diakses publik, perubahan tidak tercatat secara terbuka, dan pembahasan berlangsung tertutup. DPRD sebagai lembaga representatif semestinya menjadi penjaga kepentingan rakyat. Namun dalam situasi seperti ini, muncul kekhawatiran bahwa lembaga tersebut justru berpotensi menjadi arena kompromi elite yang menyelipkan kepentingan sempit ke dalam APBD.

Modusnya cenderung berulang. Pada tahap akhir pembahasan, muncul program baru tanpa kajian teknis memadai, nilai anggaran membengkak tanpa penjelasan yang masuk akal, atau nomenklatur kegiatan dibuat kabur agar sulit ditelusuri. Celah ini dimungkinkan karena sistem penganggaran yang masih manual dan minim jejak digital yang bisa diaudit secara terbuka. Akibatnya, masyarakat sering kali baru mengetahui adanya program bermasalah setelah APBD disahkan, ketika semua sudah terlambat untuk dikoreksi.

Jika dibiarkan, praktik ini membawa dampak serius, mulai dari pemborosan APBD, proyek yang tidak tepat sasaran, meningkatnya potensi korupsi, hingga merosotnya kepercayaan publik terhadap DPRD. Dalam konteks inilah digitalisasi penganggaran harus dipahami sebagai alat kontrol, bukan sekadar simbol modernisasi. Sistem seperti e-budgeting, e-planning, dan keterbukaan data APBD memungkinkan setiap perubahan anggaran tercatat otomatis, dapat dipantau secara real time oleh publik, serta selaras dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan musrenbang. Dengan sistem digital, proses audit juga menjadi lebih mudah dan transparan bagi BPK maupun inspektorat.

Sejumlah daerah, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, telah menunjukkan bahwa penerapan sistem penganggaran digital mampu memangkas praktik anggaran fiktif dan proyek titipan. Jambi seharusnya dapat belajar dari pengalaman tersebut. Pertanyaannya kemudian, apakah DPRD Provinsi Jambi siap membuka diri terhadap sistem yang lebih transparan?

Tidak dapat dimungkiri, digitalisasi sering menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem tertutup. Alasan klasik seperti keterbatasan sumber daya manusia, mahalnya biaya, atau rumitnya sistem kerap dikemukakan. Namun di balik itu, yang sesungguhnya terancam bukanlah efektivitas kerja, melainkan ruang manipulasi. Jika DPRD benar-benar berpihak pada rakyat, seharusnya mereka berada di barisan terdepan dalam mendorong penganggaran berbasis digital, membuka akses publik terhadap dokumen APBD, dan menyediakan dashboard transparansi anggaran.

Namun digitalisasi saja tidak cukup tanpa pengawasan publik. Peran masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan media menjadi sangat penting untuk menganalisis perubahan anggaran, mengkritisi program yang janggal, serta mendorong diskusi publik tentang APBD. Teknologi hanyalah alat; tekanan dan partisipasi publiklah yang membuatnya efektif.

Pada akhirnya, penganggaran siluman merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Setiap rupiah APBD adalah uang publik yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat Jambi, bukan untuk kepentingan segelintir elite. Digitalisasi penganggaran bukan pilihan, melainkan keharusan moral dan politik.

Jika DPRD Provinsi Jambi menolak transparansi digital, publik berhak bertanya apa yang sebenarnya ingin disembunyikan. Sebaliknya, keberanian membuka sistem anggaran secara digital dan terbuka akan menjadi langkah besar menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kini bola ada di tangan para wakil rakyat: memilih transparansi atau mempertahankan ruang gelap. Rakyat Jambi tentu tidak akan lupa siapa yang benar-benar berdiri di pihak mereka.(**)

Loading

Tags: AnggotaDPRDProvinsiJambiAPBDProvinsiJambiDana SilumanGubernurJambiAlharisIsraLasmadi
Previous Post

Eksepsi Ditolak, Thawaf Aly Hadapi Pembuktian Penuh di PN Tanjung Jabung Timur

Next Post

Yunus Nusi: Plt Asprov PSSI Jambi dari Pusat

Next Post
Sekjen PSSI Pusat, Yunus Nusi saat menghadiri Penutupan Gubernur Cup 2026 di Jambi, Minggu (25/1/2026)

Yunus Nusi: Plt Asprov PSSI Jambi dari Pusat

Tuntutan Karyawan PT SPHI

Karyawan PT Super Home Indonesia Demo Tuntut Upah Sesuai UMP dan Hak Normatif

Sony Zainul H

Dana Rp57 Miliar Diduga Masuk APBD Jambi Tanpa Pembahasan, DPRD Dinilai Mandul

Sidang Thawaf Ali di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Jumat (30/1/2025)

Sidang Thawaf Aly Ditunda, JPU Gagal Hadirkan Saksi Pelapor pada Agenda Pembuktian

Nazli, Budak Dusun dan foto korban keracunan MBG

Tragedi Sengeti dan Alarm Keras Kegagalan Tata Kelola Pangan Anak

Discussion about this post

Iklan

  • Trending
  • Comments
  • Latest

In Memoriam dr. H. Abdul Hamid Syam: Arsitek Kesehatan Jambi Telah Berpulang

29/07/2025
foto dokumen aset Pertamina

Ribuan Warga Kota Jambi Terkepung Zona Merah Pertamina, SHM Tak Bisa Dialihkan

09/08/2025
Foto Berkas Laporan di Bareskrim Mabes Polri. foto: istimewa

Gubernur Jambi Dilaporkan ke Bareskrim Polri

13/06/2025
Nukman (35), saat melaporkan AS ke Polsek Merlung. foto : gmsmedia

Tak Terima Ditegur karena Pukul Istri, Oknum Wartawan Diadukan ke Polisi

06/06/2025
Kantor Satpol PP Provinsi Jambi. foto : Facebook

Isu Hibah Kantor Satpol PP ke Kejati Jambi Menguat, Publik Pertanyakan Transparansi dan Prosedur Aset

05/07/2025
Yuskandar, SH

Warga Gugat Wali Kota Jambi ke Pengadilan TUN, Soal Perwali Pengelolaan Sampah dan Kampung Bahagia

13/07/2026
DPP Gersuma Gelar Rapat Pembentukan Panitia Pelantikan. foto : istimewa.

DPP Gerakan Sumatera Maju (GERSUMA) Jadwalkan Deklarasi dan Pelantikan

15/03/2025
Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah dan Gubernur Alharis. Foto Kantor Satpol-PP. foto : Istimewa

Ketua DPRD Jambi: Belum Ada Permintaan Persetujuan Hibah Kantor Satpol PP

05/07/2025
Firmansyah, SH.MH

Gaji ke-13 Tak Dibayar, Pemkab Batang Hari dan Sarolangun Berpotensi Digugat: Antara Hak ASN dan Tanggung Jawab Pemerintah

27/06/2026
Direktur Eksekutif LSM Tegar, Erwin Munas dan foto Karcis Parkir RSUD H Hanafie Bungo. foto : istimewa

Pungutan Liar di RSUD H. Hanafie? LSM TEGAR Desak Bupati Copot Pengelola Parkir

26/07/2025
Rakernas dan Deklarasi HMTN-MP

38 DPW Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih (HMTN-MP) Hadiri Deklarasi dan Rakernas

0

Pentingnya Governansi Dalam Pengelolaan Industri Jasa Keuangan

0
Oplus_131072

UM Jambi Gelar Launching PMB 2025: Komitmen Pengembangan Pendidikan Berkualitas

0
Kegiatan Media Gathering BEI Provinsi Jambi yang digelar di Hotel Grand Makmur, Jelutung. foto : BEI

Tahun ini, BEI Jambi Targetkan  25.000 Investor Baru

0
Santri PKP Al Hidayah Foto Bersama Usai Melakukan Kunjungan Belajar ke DPRD Provinsi Jambi. foto I Istimewa

Santri PKP Al Hidayah Provinsi Jambi Kunjungan Belajar ke DPRD Provinsi Jambi

0
National Geographic Apparel - lifestyle brand terkemuka bagi para Urban Explorers - membuka pintunya hari ini di Pondok Indah Mall 1, Lantai Dasar.

National Geographic Apparel Memulai Debutnya di Indonesia di Pondok Indah Mall 1

0
Kolaborasi Eklusif Oppo bersama Timnas Indonesia. foto : Oppo

Beli Reno13 F 5G dan Dapatkan Phone Case & Wallet Edisi Spesial Timnas Indonesia!

0
Spotify menghadirkan ‘This Is Taylor Swift: A Spotify Playlist Experience’ ke Jakarta! Mulai 14-17 Februari 2025 di SCBD,

This Is Taylor Swift: A Spotify Playlist Experience’ hadir di Jakarta

0
Al Haris dan Abdullah Sani usai pelantikan di Istana Negara. Foto I Istimewa

Sah, Al Haris dan Abdullah Sani Jabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Periode 2025 – 2030

0
Touring Bersama Sepeda Motor Yamaha. foto: Yamaha Jambi

Fitur-Fitur Canggih yang Dukung Pengalaman Touring Semakin Nyaman & Menyenangkan

0
foto : ilustrasi

Polda Akui Hibah Gedung Dinsos Masih Penjajakan, YLBH Firman Keadilan Desak Gubernur Jambi Kaji Ulang

20/11/2026
Foto : ilustrasi

Proyek JBC Diduga Abaikan Standar K3, Erwin Munas Soroti Keselamatan, PERMAJA JAYA Desak Evaluasi

19/11/2026
Tim Damkartan Kota Jambi Evakuasi Korban Tenggelam

Kolam Retensi JBC Jambi Telan Korban, Bocah 8 Meninggal Dunia

19/11/2026
Founder YLBH Firman Keadilan, Dr (c).Firmansyah, S.H., M.H dan Foto bersama Rektor Universitas Batanghari, Dr. Yunan Surono, S.E., M.M.

Siapa Pemilik Unbari?

08/11/2026
Gubernur Jambi Al Haris saat menyerahkan Juara 1 kepada Bank Jambi sebagai Bank Terinklusi.

Jambi Financial Fest 2026: Bank Jambi Juara 1 Bank Terinklusi, Direktur Operasional Raih Juara 3

28/10/2026
Karyawan Distrik Selaro bersama mitra kontraktor PT Bumi Persada Permai (BPP) menggelar salat Istisqa dan doa bersama di Lapangan Sepak Bola Distrik Selaro, Jumat (23/10/2026).

Hadapi Kemarau, Distrik Selaro Gelar Salat Istisqa dan Doa Bersama

24/10/2026
Bank Jambi Sabet Predikat "Sangat Bagus" di The  Finance Award 2026.
Foto dok Bank Jambi

Bank Jambi Raih Predikat “Sangat Bagus” di The Finance Award 2026, Catat Nilai 83,54

23/10/2026
Suasana Salat Istisqa yang digelar PT Buma Persada Permai di Halaman Parkir Kantor, Jumat (23/10/2026)

PT Bumi Persada Permai Gelar Salat Istisqa, Santuni 44 Anak Yatim Piatu di Tengah Ancaman Karhutla

23/10/2026
Firmansyah, SH, MH, Founder YLBH Firman Keadilan

Bola Panas Zona Merah Jambi Beralih dari BPN ke Perbankan, Warga Masih Dibayangi Ketidakpastian

21/10/2026
Kuasa Hukum Penggugat dari YLBH Firman Keadilan, Firmansyah foto bersama dengan saksi usai sidang di PTUN Jambi, Rabu (21/10/2026)

Warga Minta TPS Sampah Dibangun Kembali, Terpaksa Bakar dan Timbun Sampah di Rumah

21/10/2026

Beranda -- Disclaimer -- Redaksi -- Pedoman Media Siber -- Kode Etik -- SOP Perlindungan Wartawan

No Result
View All Result
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah