Oleh: Isralasmadi, Pemerhati Kebijakan Publik
RAPAT paripurna DPRD Provinsi Jambi beberapa waktu lalu berlangsung tegang ketika seorang anggota dewan menginterupsi jalannya sidang. Ia mempertanyakan keberadaan anggaran Rp57 miliar pada 12 organisasi perangkat daerah (OPD) yang disebut-sebut muncul tanpa melalui pembahasan di tingkat komisi. Isu ini kembali membuka perdebatan lama tentang dugaan adanya “penganggaran siluman”, yakni penyisipan program atau pos anggaran yang tidak dibahas secara terbuka dalam proses penyusunan APBD.
Praktik penganggaran siluman sejatinya bukan hal baru dalam tata kelola keuangan daerah. Ia kerap hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari program yang tiba-tiba muncul di tahap akhir pembahasan, lonjakan nilai anggaran tanpa dasar rasional, hingga proyek titipan yang minim manfaat bagi publik. Di Provinsi Jambi, kekhawatiran terhadap praktik semacam ini terus menguat seiring dengan lemahnya transparansi antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem penganggaran bukan lagi sekadar inovasi administratif, melainkan kebutuhan mendesak.
Penganggaran siluman tumbuh subur di ruang gelap birokrasi, ketika data anggaran sulit diakses publik, perubahan tidak tercatat secara terbuka, dan pembahasan berlangsung tertutup. DPRD sebagai lembaga representatif semestinya menjadi penjaga kepentingan rakyat. Namun dalam situasi seperti ini, muncul kekhawatiran bahwa lembaga tersebut justru berpotensi menjadi arena kompromi elite yang menyelipkan kepentingan sempit ke dalam APBD.
Modusnya cenderung berulang. Pada tahap akhir pembahasan, muncul program baru tanpa kajian teknis memadai, nilai anggaran membengkak tanpa penjelasan yang masuk akal, atau nomenklatur kegiatan dibuat kabur agar sulit ditelusuri. Celah ini dimungkinkan karena sistem penganggaran yang masih manual dan minim jejak digital yang bisa diaudit secara terbuka. Akibatnya, masyarakat sering kali baru mengetahui adanya program bermasalah setelah APBD disahkan, ketika semua sudah terlambat untuk dikoreksi.
Jika dibiarkan, praktik ini membawa dampak serius, mulai dari pemborosan APBD, proyek yang tidak tepat sasaran, meningkatnya potensi korupsi, hingga merosotnya kepercayaan publik terhadap DPRD. Dalam konteks inilah digitalisasi penganggaran harus dipahami sebagai alat kontrol, bukan sekadar simbol modernisasi. Sistem seperti e-budgeting, e-planning, dan keterbukaan data APBD memungkinkan setiap perubahan anggaran tercatat otomatis, dapat dipantau secara real time oleh publik, serta selaras dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan musrenbang. Dengan sistem digital, proses audit juga menjadi lebih mudah dan transparan bagi BPK maupun inspektorat.
Sejumlah daerah, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, telah menunjukkan bahwa penerapan sistem penganggaran digital mampu memangkas praktik anggaran fiktif dan proyek titipan. Jambi seharusnya dapat belajar dari pengalaman tersebut. Pertanyaannya kemudian, apakah DPRD Provinsi Jambi siap membuka diri terhadap sistem yang lebih transparan?
Tidak dapat dimungkiri, digitalisasi sering menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem tertutup. Alasan klasik seperti keterbatasan sumber daya manusia, mahalnya biaya, atau rumitnya sistem kerap dikemukakan. Namun di balik itu, yang sesungguhnya terancam bukanlah efektivitas kerja, melainkan ruang manipulasi. Jika DPRD benar-benar berpihak pada rakyat, seharusnya mereka berada di barisan terdepan dalam mendorong penganggaran berbasis digital, membuka akses publik terhadap dokumen APBD, dan menyediakan dashboard transparansi anggaran.
Namun digitalisasi saja tidak cukup tanpa pengawasan publik. Peran masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan media menjadi sangat penting untuk menganalisis perubahan anggaran, mengkritisi program yang janggal, serta mendorong diskusi publik tentang APBD. Teknologi hanyalah alat; tekanan dan partisipasi publiklah yang membuatnya efektif.
Pada akhirnya, penganggaran siluman merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Setiap rupiah APBD adalah uang publik yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat Jambi, bukan untuk kepentingan segelintir elite. Digitalisasi penganggaran bukan pilihan, melainkan keharusan moral dan politik.
Jika DPRD Provinsi Jambi menolak transparansi digital, publik berhak bertanya apa yang sebenarnya ingin disembunyikan. Sebaliknya, keberanian membuka sistem anggaran secara digital dan terbuka akan menjadi langkah besar menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kini bola ada di tangan para wakil rakyat: memilih transparansi atau mempertahankan ruang gelap. Rakyat Jambi tentu tidak akan lupa siapa yang benar-benar berdiri di pihak mereka.(**)
![]()






































Discussion about this post