GMSMEDIA.CO.ID-Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Jabung Timur menolak seluruh eksepsi yang diajukan terdakwa Thawaf Aly dalam perkara pidana nomor 111/Pid.B/2025/PN Tjt pada sidang putusan sela yang digelar Senin (26/1/2026). Dengan putusan tersebut, majelis memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian.
Sidang dipimpin Hakim Ketua Anselmus Vialino Sinaga, S.H., dengan anggota majelis Yessika Florencia, S.H., dan Amelia Amrina Rosyada, S.H., M.H. Dalam persidangan, Thawaf Aly hadir dan didampingi oleh 13 orang kuasa hukum.
Majelis hakim menilai surat dakwaan JPU telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Keberatan yang diajukan penasihat hukum terdakwa dinilai telah memasuki pokok perkara sehingga tidak dapat dipertimbangkan pada tahap eksepsi dan harus dibuktikan melalui proses persidangan.
“Menyatakan nota keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Thawaf Aly,” ujar Hakim Ketua saat membacakan amar putusan sela.
Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, terdakwa kini menghadapi pembuktian atas dakwaan berlapis, yakni Pasal 363 ayat (1) KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara serta Pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara. Tahap pembuktian akan menentukan peran terdakwa dalam perkara tersebut.
Menanggapi putusan sela, Thawaf Aly menyatakan menghormati keputusan majelis hakim dan menegaskan kesiapannya mengikuti seluruh proses hukum. Ia menyatakan keyakinannya bahwa fakta-fakta persidangan akan mengungkap kebenaran materiil atas perkara yang menjeratnya.
“Saya menghormati putusan majelis hakim. Kami akan membuka seluruh fakta di persidangan agar kebenaran menjadi terang,” kata Thawaf Aly kepada wartawan usai sidang.
Sementara itu, salah satu kuasa hukum terdakwa, Agus, menyatakan pihaknya tetap pada pendirian bahwa terdapat ketidaktelitian redaksional dalam putusan sela, khususnya terkait penyebutan Pengadilan Negeri, yang menurutnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 156 KUHAP. Meski demikian, tim penasihat hukum menyatakan siap menghadapi tahap pembuktian.
Dalam pokok perkara, tim kuasa hukum berencana menghadirkan bukti surat serta sekitar 50 hingga 70 orang saksi guna membantah dakwaan Pasal 363 dan Pasal 480 KUHP. Mereka juga menyoroti status objek perkara yang disebut berada di kawasan hutan serta mempertanyakan legal standing pelapor karena adanya perbedaan nama antara pemberi kuasa pelapor dengan pihak yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik objek lahan.
Selain itu, tim penasihat hukum telah mengajukan permohonan pengalihan penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah yang hingga kini masih menunggu penetapan majelis hakim. Sidang dijadwalkan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum.(zir)
![]()






































Discussion about this post