GMSMEDIA.CO.ID-Ribuan warga di Kota Jambi kini menghadapi ketidakpastian setelah lebih dari 5.600 sertifikat tanah dan rumah mereka dinyatakan masuk ke dalam “zona merah” aset Pertamina. Penetapan ini memicu keresahan luas, terutama di kalangan pemilik tanah yang selama bertahun-tahun mengurus sertifikat, membayar pajak, dan menempati lahan tersebut secara sah.
Anggota DPR RI, Rocky Candra, mengungkapkan kondisi tersebut setelah bertemu langsung dengan masyarakat pada Jumat, 25 Juli 2025. Ia menyebut banyak warga terkejut ketika mendapati tanah bersertifikat yang mereka miliki tiba-tiba dipetakan sebagai bagian dari aset Pertamina.
“Warga sudah patuh pada negara, mengurus sertifikat, membayar pajak, merawat tanah itu. Ketika mendadak masuk ‘zona merah’, mereka merasa kehilangan rasa aman,” ujar Rocky.
Menurut Rocky, persoalan ini tidak dapat dilihat hanya sebagai masalah administrasi pertanahan. Ia menilai, persoalan tersebut menyangkut hak dasar warga atas tempat tinggal, martabat keluarga, serta kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh negara.
Dalam Rapat dengan Direktur Utama Pertamina di Komisi XII DPR RI, Senin, 17 November 2025, Rocky menyampaikan langsung aspirasi warga dan mendesak adanya langkah tegas untuk menyelesaikan polemik ini. Ia meminta agar Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Kota Jambi, dan Pertamina duduk bersama membuka data peta aset secara transparan.
“Sinkronisasi data sangat penting. Jangan sampai warga menjadi korban tumpang-tindih administrasi. Negara wajib hadir memastikan kepastian hukum yang adil,” tegasnya.
Rocky menambahkan bahwa ia akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan status tanah bagi seluruh warga yang terdampak. Ia juga meminta doa dan dukungan agar masalah pertanahan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, dan tanpa merugikan masyarakat.
“Tanah bukan sekadar bidang di atas kertas. Ini tentang masa depan dan rasa aman keluarga,” ujarnya.(**)
![]()






































Discussion about this post