Oleh: Syaiful Iskandar
PENGGUNAAN dana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membiayai tenaga ahli Gubernur Jambi kini memasuki ranah yang tidak lagi sekadar teknis birokrasi. Persoalan ini telah bergerak ke wilayah tata kelola anggaran daerah dan kepatuhan terhadap kebijakan nasional yang justru sedang diperketat pemerintah pusat. Karena itu, desakan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit khusus bukan hanya wajar, tetapi sudah sangat mendesak.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) di bawah koordinasi Kemenpan RB menegaskan larangan pengangkatan tenaga ahli maupun staf khusus oleh kepala daerah terpilih. Kepala BKN, Zudan Arif Fakhrulloh, secara terbuka menyebut bahwa kepala daerah dilarang mengangkat tenaga ahli baru, terutama bagi mereka yang dilantik setelah 20 Februari 2025. Larangan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin menekan pembengkakan anggaran daerah, menghindari praktik rekrutmen berbasis kepentingan politik, dan memastikan kebutuhan profesional kepala daerah sudah dipenuhi oleh OPD serta perangkat birokrasi yang sah.
Kebijakan tersebut sejalan dengan norma kepegawaian nasional. Undang-Undang ASN menegaskan bahwa pegawai pemerintah hanya mencakup PNS dan PPPK. PP 49/2018 memperketat manajemen pegawai non-ASN agar tidak direkrut secara sembarangan. Sementara itu, Permendagri Nomor 134 Tahun 2018 memang membuka ruang keberadaan staf khusus kepala daerah, namun dalam batasan tertentu dan bukan untuk dijadikan jalur pembiayaan alternatif di luar mekanisme APBD yang semestinya.
Karena itu, bila Gubernur Jambi tetap menggunakan dana OPD untuk membiayai tenaga ahli, muncul dua persoalan mendasar yang harus dijelaskan kepada publik. Pertama, apakah posisi tenaga ahli tersebut masih sejalan dengan regulasi yang membolehkan keberadaannya? Kedua, apakah skema pendanaannya sesuai dengan aturan APBD, atau justru memanfaatkan pos OPD yang tidak dirancang untuk kebutuhan lingkar kekuasaan gubernur?
Di sinilah peran BPK menjadi krusial. Audit rutin tidak cukup menjawab potensi penyimpangan. BPK perlu melakukan audit terarah untuk memastikan apakah dana OPD memang dipaksa menanggung pembiayaan tenaga ahli gubernur, apakah ada instruksi informal, atau bahkan manipulasi administrasi yang mengalihkan anggaran program untuk kepentingan personal maupun politik kepala daerah. Jika penyimpangan benar terjadi, BPK bukan hanya berwenang memberikan rekomendasi tetapi juga dapat membuka jalan bagi proses penegakan hukum, karena pengalihan anggaran tanpa dasar sah berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Pemeriksaan ini tidak boleh dipersepsikan sebagai upaya mencari-cari kesalahan. Audit BPK justru menjadi instrumen penting memastikan pemerintahan berjalan berdasarkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas anggaran. Kebijakan pemerintah pusat sudah jelas: pengangkatan tenaga ahli baru oleh kepala daerah tengah dibatasi dan diarahkan untuk dihentikan. Maka, setiap pembiayaan tenaga ahli melalui dana OPD terang bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi nasional.
Pada akhirnya, publik Jambi berhak atas kejelasan. Anggaran OPD adalah uang rakyat yang harus kembali dalam bentuk pelayanan publik, bukan untuk menopang struktur penasihat yang justru telah diperingatkan pemerintah pusat sebagai sumber pemborosan. Audit BPK merupakan langkah paling objektif untuk menutup ruang abu-abu itu dan memastikan setiap rupiah anggaran Jambi digunakan sesuai aturan, kepentingan, dan amanah publik.(**)
![]()






































Discussion about this post