GMSMEDIA.CO.ID-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi dokumen pertanahan lintas lembaga guna mempercepat proses penyaluran kredit perbankan secara aman dan efisien. Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam Focus Group Discussion (FGD) nasional bertema “Penguatan Sinergi Digitalisasi Dokumen Pertanahan dalam Mendukung Penyaluran Kredit Perbankan yang Aman, Efisien, dan Terintegrasi” di Jakarta, Senin (17/11).
FGD ini dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, perwakilan ATR/BPN, pimpinan OJK, notaris/PPAT, asosiasi perbankan, dan pimpinan bank umum. Dian menegaskan digitalisasi dokumen pertanahan menjadi kunci mempercepat proses kredit tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian. Upaya tersebut dinilai dapat memperkuat keamanan agunan sekaligus memitigasi risiko administrasi dan operasional.
“OJK menginisiasi forum lintas sektor ini sebagai fasilitator dengan harapan terbangun kolaborasi yang lebih erat antara otoritas pertanahan, regulator keuangan, industri perbankan, notaris-PPAT, serta institusi terkait lainnya demi terciptanya ekosistem kredit yang terintegrasi secara digital, aman, dan andal,” ujar Dian. Ia memastikan OJK terus memperkuat dukungan melalui penyempurnaan regulasi, pengawasan adaptif, dan inisiatif digitalisasi keuangan. Transformasi digital pertanahan juga disebutnya penting untuk memperluas pembiayaan, khususnya bagi sektor produktif, UMKM, dan perumahan.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan dukungan legislatif terhadap percepatan digitalisasi pertanahan sebagai bagian dari reformasi tata kelola nasional. Ia menekankan pentingnya verifikasi sejak hulu, termasuk pengecekan kondisi geospasial lahan, yang disebut sangat bergantung pada kesiapan daerah sebagai “kota lengkap”. Rifqi juga menyoroti perlunya penguatan kewenangan BPN, terutama dalam aspek penegakan hukum.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berharap proses transisi menuju digitalisasi dapat berjalan lancar. Ia menekankan pentingnya penyelarasan antara ATR/BPN, OJK, dan perbankan, mengingat dokumen pertanahan menjadi instrumen utama dalam hak tanggungan. “Kita garap bersama supaya masalah ini menjadi clean and clear, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya. Nusron juga meminta perbankan lebih proaktif dalam melakukan verifikasi dokumen yang digunakan sebagai jaminan kredit.
FGD tersebut menjadi wadah penyelarasan persepsi dalam implementasi Sertipikat Tanah Elektronik (Sertipikat-el) dan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). Forum ini juga membahas regulasi, prosedur operasional, akses data verifikasi, pencegahan agunan ganda, hingga peran notaris/PPAT sebagai penjaga keautentikan dokumen. Selain itu, forum dimanfaatkan industri perbankan untuk menyampaikan berbagai kendala, termasuk belum seragamnya pemahaman terkait legalitas dokumen elektronik, perbedaan standar verifikasi, serta belum optimalnya integrasi sistem perbankan dengan sistem pertanahan. Dukungan operasional seperti SLA dan helpdesk juga dinilai masih perlu diperkuat.
OJK mencatat bahwa kinerja intermediasi perbankan tetap berada pada tren positif sepanjang 2025. Hingga September 2025, kredit tumbuh 7,70 persen secara tahunan menjadi Rp8.162,8 triliun, sementara kredit pemilikan rumah (KPR) mencatat pertumbuhan 7,22 persen per Agustus 2025. Pertumbuhan ini ditopang oleh kondisi likuiditas yang kuat dan kebijakan moneter yang akomodatif.
Sejak 2023, OJK telah membuka ruang pembiayaan bagi bank untuk mendukung pengadaan lahan dan proyek perumahan sejak tahap awal, serta menurunkan bobot Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) kredit perumahan menjadi 20 persen. Kebijakan ini meringankan kebutuhan permodalan bank dan meningkatkan kapasitas penyaluran kredit, terutama untuk sektor perumahan dan UMKM, sejalan dengan program prioritas nasional.
Di akhir forum, Ketua Komisi II DPR RI, Menteri ATR/BPN, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK sepakat melanjutkan langkah koordinasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan sistem digitalisasi pertanahan sebagai penunjang dokumen jaminan kredit perbankan.(**)
![]()






































Discussion about this post