GMSMEDIA.CO.ID-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengembangan industri keuangan syariah nasional melalui berbagai inisiatif strategis di semua sektor, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan PVML (Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya). Upaya ini diharapkan dapat semakin mendorong perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan ini merupakan kesimpulan dari hari kedua perhelatan Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 yang diselenggarakan OJK di Surabaya, Selasa (4/11). Agenda hari itu mencakup Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah, Sarasehan Sektoral Keuangan Syariah, dan beberapa side event tematik.
Perbankan Syariah Fokus Skala Usaha dan Integritas
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2025 menyampaikan bahwa OJK berkomitmen mewujudkan industri perbankan syariah yang tangguh dan berdaya saing, sejalan dengan visi dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027.
“Peningkatan skala usaha dan economic of scale perbankan syariah adalah prasyarat untuk dapat menguatkan peran perbankan syariah dalam keuangan nasional,” ujar Dian Ediana Rae, seraya menyoroti pentingnya peran perbankan syariah dalam pengembangan UMKM serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Dalam rangka pengembangan yang lebih mendasar, OJK telah menyusun roadmap dan mengeluarkan POJK spin-off untuk menjadikan bank syariah lebih inklusif. Selain itu, OJK juga membentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam menjalankan prinsip syariah secara konsisten.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan hasil Kode Etik Bankir Syariah yang disusun oleh Ikatan Bankir Indonesia (IBI) kepada Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) dan Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia (HIMBARSI). Kode etik ini diharapkan menjadi pedoman moral dan tata kelola untuk memastikan praktik usaha yang berintegritas.
OJK juga meluncurkan tiga pedoman produk syariah baru yaitu Salam, Istishna’, dan Multijasa yang memperkuat karakteristik dan keunikan produk syariah sekaligus memperluas pembiayaan sektor riil. Pedoman baru ini melengkapi enam pedoman produk sebelumnya, termasuk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) dan Sharia Restricted Investment Account (SRIA).
Penguatan di Sektor PVML, IAKD, PPDP, dan Pasar Modal
Kepala Eksekutif PVML OJK, Agusman, menyampaikan bahwa OJK mendorong pengembangan PVML Syariah agar semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM. Penguatan tata kelola dan manajemen risiko ditekankan untuk memastikan keberlangsungan bisnis dan aspek perlindungan konsumen. Diskusi sarasehan PVML menyimpulkan perlunya komitmen bersama seluruh stakeholder dan penyusunan roadmap pengembangan.
Di bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) Syariah, Kepala Eksekutif IAKD OJK, Hasan Fawzi, mendorong pemanfaatan inovasi teknologi yang sesuai prinsip syariah untuk membuka peluang inklusi keuangan. OJK memfasilitasi dukungan ini melalui mekanisme sandbox yang diatur dalam POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.
Terkait aset kripto, ketentuan syariah masih merujuk pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2021 yang menetapkan bahwa penggunaannya sebagai mata uang tidak diperbolehkan, namun aset kripto yang memiliki underlying dan manfaat jelas dapat diperdagangkan. Teknologi blockchain dan smart contract dinilai berpotensi memperkuat transparansi dalam pengelolaan dana sosial umat, termasuk melalui tokenisasi aset wakaf (Real World Asset Tokenization/RWA).
Sementara itu, di bidang Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan PPDP OJK, Retno Wulandari, menyampaikan bahwa penguatan ekosistem terus didorong melalui peningkatan literasi, inklusi, dan kolaborasi. PPDP Syariah diminta fokus pada pengembangan produk khas syariah berbasis nilai ibadah seperti zakat, wakaf, dan sedekah, serta membangun diferensiasi yang kuat terhadap produk konvensional.
Terakhir, di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) Syariah, OJK menggelar Workshop Sukuk Daerah untuk pembangunan Jawa Timur dan Workshop Series serta Business Matching “Pengembangan Aset Wakaf Melalui Pasar Modal Syariah”. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman pemerintah daerah mengenai potensi penerbitan Sukuk Daerah dan meningkatkan kesadaran para nazhir (pengelola wakaf) terhadap berbagai instrumen pasar modal syariah.(**)
![]()






































Discussion about this post