Oleh: Nazli
PERNYATAAN Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa pemangkasan dana transfer ke daerah disebabkan karena “rapatnya terlalu banyak” terdengar sederhana, tetapi menimbulkan gema yang tidak sederhana. Kalimat itu seolah ingin menegaskan bahwa pemborosan birokrasi daerah menjadi biang utama di balik keputusan pemangkasan anggaran fiskal. Namun benarkah sesederhana itu?
Menurut pemberitaan DetikFinance (1/11/2025), pemerintah pusat memangkas alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dari sekitar Rp919,9 triliun menjadi Rp650 triliun dalam rancangan APBN 2026. Artinya, ada pengurangan hampir 30 persen dari tahun sebelumnya. Pemangkasan ini diklaim sebagai upaya efisiensi belanja dan pengetatan aktivitas birokrasi daerah yang dianggap terlalu konsumtif, seperti rapat, perjalanan dinas, dan pemeliharaan.
Namun, di balik narasi efisiensi, tersimpan sejumlah persoalan mendasar yang layak dikritisi secara jernih.
Efisiensi memang mutlak. Kita tidak menutup mata bahwa sebagian pemerintah daerah memang terjebak dalam budaya birokrasi seremonial: rapat berulang tanpa hasil, perjalanan dinas tanpa output, hingga pengadaan kegiatan yang sekadar formalitas. Tetapi menjadikan hal itu sebagai alasan utama pemangkasan dana transfer justru menyederhanakan persoalan kompleks.
Pemangkasan anggaran sebesar hampir sepertiga tidak dapat dijelaskan hanya dengan alasan “rapat yang terlalu banyak”. Kebijakan fiskal adalah keputusan strategis yang berdampak luas, bukan sekadar soal gaya kerja birokrasi. Tanpa data audit yang terbuka mengenai pemborosan di tiap daerah, argumen efisiensi lebih tampak seperti alibi ketimbang hasil analisis yang obyektif.
Kita perlu mengingat bahwa bagi sebagian besar daerah, terutama yang PAD nya rendah, dana transfer dari pusat merupakan tulang punggung keuangan. Ia menjadi sumber utama pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ketika transfer ini dipangkas besar-besaran, kemampuan daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik akan terganggu.
Akibatnya, kepala daerah dipaksa untuk membuat pilihan sulit: mempertahankan pelayanan dasar, atau menunda program pembangunan. Di titik inilah keadilan fiskal diuji. Pemerintah pusat tidak bisa memperlakukan semua daerah dengan kacamata yang sama. Efisiensi yang diberlakukan seragam tanpa mempertimbangkan kapasitas fiskal dan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah justru akan memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Persoalan sesungguhnya bukan pada kuantitas rapat, melainkan kualitas tata kelola anggaran. Jika belanja birokrasi dianggap tidak efisien, solusinya bukan memangkas transfer, melainkan memperkuat mekanisme perencanaan, pengawasan, dan akuntabilitas di daerah.
Apalagi, sebagian kegiatan yang dianggap “rapat berlebihan” justru merupakan bentuk koordinasi vertikal yang diwajibkan oleh kementerian. Maka, ketika anggaran daerah dipangkas tanpa koreksi terhadap tumpang tindih kebijakan pusat, daerah justru akan semakin terjepit. Pemerintah pusat perlu mencontohkan efisiensi itu di level kementerian, bukan sekadar menuntutnya di daerah.
Dalam negara kesatuan, efisiensi harus tetap berpijak pada prinsip keadilan. Pemangkasan TKD tanpa desain kompensasi yang jelas sama saja dengan menggeser beban tanggung jawab negara ke pundak daerah. Negara tidak boleh berlindung di balik retorika efisiensi sementara tanggung jawab pelayanan dasar masyarakat diabaikan.
Kebijakan fiskal seharusnya menjadi instrumen pemerataan, bukan alat penyeragaman. Pusat boleh menuntut disiplin anggaran, tetapi juga wajib memastikan daerah tidak kehilangan kemampuan menjalankan fungsi konstitusionalnya: menyejahterakan rakyat.
Pernyataan “rapatnya terlalu banyak” mungkin terdengar ringan, tetapi dampaknya bisa berat. Efisiensi memang perlu, tetapi efisiensi tanpa empati hanya akan melahirkan ketimpangan baru. Pemerintah pusat seharusnya tidak sekadar memotong anggaran, tetapi menata ulang sistem yang membuat belanja daerah menjadi tidak produktif.
Sebab pada akhirnya, yang dinilai bukan berapa banyak rapat yang dikurangi, melainkan seberapa besar kesejahteraan rakyat yang meningkat.
(Penulis adalah pemerhati kebijakan publik, berdomisili di Jambi).(**)
![]()






































Discussion about this post