GMSMEDIA.CO.ID-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menyatakan siap sepenuhnya mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang mulai diberlakukan secara nasional pada 2 Januari 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Sugeng Hariadi, saat memimpin rapat paripurna pemantapan penerapan KUHP dan KUHAP baru di Ruang Rapat Kejati Jambi, Kamis (2/1/2026).
Rapat tersebut diikuti Wakil Kepala Kejati Jambi, para asisten, Kepala Bagian Tata Usaha, para koordinator, kepala seksi, kepala subbagian, serta seluruh jajaran pegawai Kejati Jambi.
Dalam arahannya, Sugeng menjelaskan bahwa KUHP dan KUHAP baru membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional. Sejumlah pembaruan mencakup perluasan kewenangan upaya paksa, penguatan perlindungan hak korban dan tersangka, serta penguatan penerapan keadilan restoratif.
Selain itu, KUHP terbaru juga mengatur alternatif pemidanaan berupa kerja sosial serta mempertegas pertanggungjawaban pidana korporasi melalui mekanisme double track system, yakni pengenaan sanksi pidana dan tindakan secara bersamaan.
Sementara dari sisi hukum acara, KUHAP baru memperkenalkan skema penyelesaian perkara yang lebih adaptif, seperti Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau perjanjian penuntutan yang ditangguhkan, serta penerapan denda damai ekonomi sebagai perluasan instrumen penanganan tindak pidana tertentu.
Sugeng menegaskan, Kejati Jambi telah melakukan berbagai langkah persiapan untuk memastikan penerapan regulasi baru tersebut berjalan optimal. Upaya yang dilakukan meliputi kajian komprehensif, kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, hingga penyusunan dan publikasi karya ilmiah. Selain itu, Kejati Jambi juga telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jambi melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait pelaksanaan sanksi kerja sosial.
“Langkah-langkah ini dilakukan agar seluruh aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama dan mampu menerapkan KUHP serta KUHAP baru secara seragam dan konsisten,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Sugeng menekankan bahwa berlakunya KUHP dan KUHAP baru menuntut perubahan pola pikir, pendekatan kerja, serta metode penegakan hukum.
“Saya optimistis dan memastikan bahwa seluruh aparatur penegak hukum di lingkungan Kejati Jambi siap menjalankan KUHP dan KUHAP baru,” tegasnya.
Sebagai informasi, KUHP baru yang terdiri atas tiga buku dan 369 pasal ini resmi menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda dan mulai berlaku efektif secara nasional sejak 2 Januari 2026.(**)
![]()






































Discussion about this post