GMSMEDIA.CO.ID-Kuasa hukum Thawaf Aly melayangkan surat resmi kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, menyoal dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan laporan pencurian yang dilakukan oleh Sucipto dkk di lahan konsesi milik kliennya.
Dalam surat bernomor ___/PA-LF/X/2025, pihak kuasa hukum menilai Dinas Kehutanan telah menyimpang dari kewenangan hukum dan mengaburkan substansi laporan pidana yang seharusnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Laporan klien kami jelas mengenai dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi secara ketangkap tangan, namun Dinas Kehutanan justru menjawab dengan surat SP2HP yang berisi uraian tentang verifikasi peta kawasan hutan. Ini bukan jawaban hukum, tapi pembelokan arah perkara,” ujar kuasa hukum Thawaf Aly, Agus Elfandri,SH Dkk.
Surat yang dimaksud adalah SP2HP-PPNS/DISHUT-JB/2025 tertanggal 17 Oktober 2025, ditandatangani oleh Kabid PKSDAE atas nama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Dalam surat tersebut, Dinas Kehutanan menyebut telah melakukan verifikasi titik koordinat, pengumpulan bahan keterangan, serta koordinasi dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan tanpa menyinggung tindak lanjut proses hukum atas peristiwa pencurian yang dilaporkan.
Kuasa hukum menilai langkah tersebut bukan hanya penyalahgunaan wewenang administratif, tetapi juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Ada indikasi kuat tindakan ini dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu, yakni pihak yang dilaporkan, dengan cara mengaburkan fakta hukum. Ini bukan sekadar maladministrasi, tapi bisa mengarah pada penyalahgunaan jabatan yang merugikan kepentingan hukum klien kami,” tegasnya.
Pihak kuasa hukum mendesak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi segera melakukan pemeriksaan internal terhadap pejabat pembuat SP2HP, serta memberikan klarifikasi resmi mengenai dasar hukum dan alasan tidak adanya proses hukum terhadap pelaku pencurian ketangkap tangan tersebut.
Mereka juga mengingatkan bahwa tindakan melampaui kewenangan bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta mencederai prinsip AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik).
“Kami akan menindaklanjuti masalah ini ke Gubernur Jambi, Kejaksaan Tinggi, dan Ombudsman RI Perwakilan Jambi agar dilakukan pengawasan dan penegakan hukum yang objektif dan transparan,” tambahnya.
Kasus ini berawal dari laporan Thawaf Aly terkait dugaan pencurian di lahan konsesinya. Pelaku Sucipto dkk disebut tertangkap tangan melakukan pencurian tersebut, namun hingga kini belum ada kejelasan terkait tindak lanjut penyidikan dari Dinas Kehutanan maupun aparat terkait.
Kuasa hukum Thawaf Aly menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas dan memastikan setiap bentuk penyimpangan hukum yang merugikan masyarakat dapat diungkap secara terang.(**)
![]()






































Discussion about this post