GMSMEDIA.CO.ID-Sidang praperadilan yang diajukan oleh Thawaf Aly terhadap penetapan status tersangkanya oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jambi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi, Jumat (24/10/2025). Sidang yang dimulai pukul 08.30 WIB itu dipimpin oleh Hakim Tunggal Muhammad Deny Firdaus, S.H., dengan agenda penyampaian kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon.
Dalam sidang yang teregister dengan Nomor: 14/Pid.Pra/2025/PN Jmb, tim kuasa hukum Thawaf Aly dari PANTASIRU ABISATYA LAW FIRM, terdiri dari Agus Efandri, S.H., Ringkot Nedy Harahap, S.H., dan Ahmad Azhari, S.H., menyampaikan kesimpulan akhir permohonan. Mereka meminta majelis hakim tunggal menyatakan penetapan tersangka terhadap Thawaf Aly tidak sah dan tidak berdasar hukum.
Kuasa hukum menilai proses penyidikan terhadap Thawaf Aly mengandung cacat formil dan materiil, baik dalam aspek penetapan tersangka maupun pelaksanaan tindakan penyidikan. Mereka menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam kesimpulannya, tim kuasa hukum menyoroti sejumlah hal, antara lain terkait keterangan saksi, keabsahan penyitaan barang bukti, serta tidak terpenuhinya unsur alat bukti yang sah. Menurut kuasa hukum, keterangan saksi pemohon Basko Alang tidak didukung alat bukti lain dan tidak menunjukkan adanya unsur perbuatan pidana. Lokus lahan yang disebut dalam perkara merupakan hak kelompok tani namun dikelola secara pribadi, sehingga kesaksian tersebut dinilai tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 84 KUHAP.
Sementara itu, keterangan saksi termohon Satriyo Handoro, S.AP., dianggap tidak relevan karena bersifat tidak langsung dan hanya berdasarkan informasi dari pihak lain, sehingga dinilai tidak memiliki relevansi faktual.
Kuasa hukum juga menegaskan adanya pelanggaran prosedur dalam proses penyidikan. Mereka menyebut penyitaan barang bukti dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana disyaratkan Pasal 95 KUHAP. Selain itu, penetapan tersangka disebut dilakukan tanpa pemeriksaan mendalam dan tidak didukung minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
Kuasa hukum juga menilai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan penyidik tidak sesuai ketentuan hukum, sehingga seluruh proses penyidikan dianggap cacat formil dan tidak sah.
Berdasarkan uraian tersebut, tim kuasa hukum meminta hakim tunggal mengabulkan permohonan praperadilan Thawaf Aly dengan amar putusan, antara lain menyatakan proses penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Thawaf Aly tidak sah dan tidak berdasar hukum, menyatakan seluruh tindakan penyidik termasuk penyitaan dan penangkapan tidak sah karena tidak sesuai prosedur, serta memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Thawaf Aly.
Usai sidang, kuasa hukum Thawaf Aly, Agus Efandri, S.H., menyampaikan bahwa pihaknya optimistis hakim akan melihat fakta hukum yang muncul selama persidangan. “Kami telah menguraikan secara jelas bahwa penetapan tersangka terhadap klien kami cacat prosedur dan tidak memenuhi syarat dua alat bukti yang sah. Kami berharap hakim dapat mengabulkan permohonan ini demi tegaknya keadilan,” ujarnya.
Agus juga menegaskan, upaya hukum ini bukan untuk menghambat proses penegakan hukum, melainkan untuk memastikan agar penyidikan dilakukan sesuai dengan aturan. “Kami menghormati proses hukum, tetapi hukum juga harus ditegakkan dengan cara yang benar dan adil. Tidak boleh ada pelanggaran prosedur dalam menentukan seseorang sebagai tersangka,” tegasnya.
Sidang praperadilan ini menjadi tahap penentu dalam upaya hukum yang diajukan Thawaf Aly untuk memperoleh keadilan atas penetapan status tersangkanya. Keputusan akhir kini berada di tangan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jambi, yang dijadwalkan akan membacakan putusan selasa pekan depan. Thawaf Aly melalui tim kuasa hukumnya berharap permohonan ini dikabulkan demi tegaknya keadilan dan perlindungan hak asasi warga negara.(**)
![]()





































Discussion about this post