GMSMEDIA.CO.ID-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi mencatat kinerja industri jasa keuangan di daerah ini tetap stabil dan menunjukkan pertumbuhan positif hingga Agustus 2025. Peningkatan tersebut didorong oleh aktivitas ekonomi yang menguat, membaiknya kepercayaan konsumen, serta inovasi di berbagai segmen industri keuangan.
Kepala OJK Provinsi Jambi, Yan Iswara Rosya, mengatakan pertumbuhan sektor jasa keuangan di daerah mencerminkan soliditas dan daya tahan ekonomi Jambi di tengah ketidakpastian global. “Kinerja industri jasa keuangan di Jambi secara umum berada dalam tren positif. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, sinergi antar-lembaga, serta komitmen sektor keuangan dalam menjaga stabilitas,” ujarnya di Jambi, Minggu (26/10).
Ia menambahkan, OJK akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga keuangan untuk memperluas akses keuangan masyarakat melalui program edukasi dan literasi keuangan. “Kami ingin memastikan agar pertumbuhan sektor keuangan ini dapat dirasakan secara merata, terutama oleh pelaku UMKM dan masyarakat di daerah,” kata Yan.
Kinerja intermediasi perbankan umum di Jambi tercatat tumbuh 7,79 persen (yoy) menjadi Rp56,86 triliun. Kredit konvensional naik 7,11 persen menjadi Rp50,10 triliun, sementara pembiayaan syariah tumbuh lebih tinggi sebesar 13,17 persen menjadi Rp6,75 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat 9,41 persen (yoy), didorong oleh kenaikan DPK bank konvensional sebesar 8,42 persen menjadi Rp44,40 triliun dan perbankan syariah sebesar 19,34 persen menjadi Rp4,85 triliun. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan umum mencapai 115,43 persen, lebih tinggi dibandingkan nasional yang berada di angka 87,18 persen, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) tetap terjaga di angka 1,80 persen, di bawah rata-rata nasional 2,25 persen.
Berdasarkan jenis penggunaan, penyaluran kredit masih didominasi sektor konsumsi sebesar 42,13 persen, diikuti investasi 30,26 persen, dan modal kerja 27,61 persen. Penyaluran kredit kepada UMKM tercatat sebesar 46,34 persen dari total pembiayaan. Di sisi lain, industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengalami penurunan kinerja akibat penggabungan tiga BPR di luar Jambi. Penyaluran kredit BPR menurun 8,46 persen menjadi Rp1,02 triliun dan DPK turun 9,91 persen menjadi Rp935,68 miliar. Meskipun demikian, 83,36 persen dari total kredit BPR masih disalurkan kepada sektor UMKM, terutama pada bidang konstruksi dan pertanian.
Pada sektor industri keuangan nonbank (IKNB), perusahaan pergadaian mencatat penurunan aset 9,97 persen (ytd) menjadi Rp2,02 miliar, namun pinjaman meningkat 18,10 persen menjadi Rp1,09 miliar. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menyalurkan pembiayaan sebesar Rp3,34 miliar dengan outstanding Rp354,56 juta dan NPF 1,99 persen. Sementara itu, perusahaan pembiayaan mencatat total pembiayaan Rp8,77 triliun atau turun tipis 2,20 persen (yoy), dengan NPF membaik menjadi 3,02 persen. Jumlah kontrak pembiayaan meningkat signifikan 49,89 persen menjadi 1,53 juta kontrak. Untuk industri modal ventura, total pembiayaan naik 17,11 persen menjadi Rp132,41 miliar, dengan rasio NPF terjaga di level 2,59 persen.
Sektor pasar modal di Jambi juga menunjukkan tren positif. Jumlah investor tercatat sebanyak 168.127 Single Investor Identification (SID), meningkat 32,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai transaksi saham naik 73,66 persen menjadi Rp1,62 triliun, sedangkan transaksi reksa dana tercatat Rp220,66 miliar atau turun tipis 0,71 persen (yoy). Meskipun belum ada perusahaan asal Jambi yang menjadi emiten di bursa, OJK terus mendorong pelaku usaha memanfaatkan pendanaan dari pasar modal, baik melalui penawaran umum saham (IPO) maupun Securities Crowd Funding (SCF).
Dari sisi edukasi dan perlindungan konsumen, hingga September 2025 OJK Jambi telah melaksanakan 137 kegiatan edukasi keuangan dengan total peserta 24.194 orang. Dalam periode yang sama, OJK menerima 184 pengaduan konsumen, terdiri dari 75 pengaduan perbankan, 106 pengaduan IKNB, dan 3 pengaduan pasar modal. Beberapa kasus masih dalam proses tindak lanjut oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
OJK mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap tawaran investasi ilegal dan memastikan legalitas perusahaan sebelum berinvestasi. Pengecekan legalitas dapat dilakukan melalui laman resmi OJK di https://www.ojk.go.id/waspada-investasi. Selain itu, permintaan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di OJK Jambi telah mencapai 7.878 permintaan, baik secara daring maupun langsung.
Dalam upaya memperluas akses keuangan masyarakat, OJK Jambi bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melaksanakan enam program kerja sepanjang 2025. Kegiatan tersebut mencakup product matching sektor perbankan bagi pelajar dan UMKM di Kota Jambi, product matching sektor pasar modal bagi mahasiswa di Kabupaten Tebo dan Sarolangun, serta Focus Group Discussion (FGD) Sertifikasi Halal untuk pelaku UMKM.
“Sinergi seluruh pemangku kepentingan di daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mempercepat inklusi keuangan, memperkuat ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi,” pungkasnya. (**)
![]()





































Discussion about this post