GMSMEDIA.CO.ID-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI merilis data terbaru Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di 38 provinsi se-Indonesia. Dalam rilis tersebut, Provinsi Jambi tercatat berada pada peringkat ke-23 nasional dengan nilai KHL sebesar Rp3.931.596 per bulan.
Angka tersebut mencerminkan estimasi biaya minimum yang diperlukan seorang pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. KHL menjadi salah satu indikator penting dalam penyusunan kebijakan pengupahan, termasuk penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Secara regional, posisi Jambi berada di kelompok menengah dalam peta biaya hidup nasional. Dibandingkan sejumlah provinsi di Pulau Sumatera, nilai KHL Jambi lebih rendah dari Kepulauan Riau yang mencapai Rp5,7 juta per bulan, Bangka Belitung Rp4,7 juta, Riau Rp4,15 juta, serta Sumatera Barat sebesar Rp4,07 juta.
Namun demikian, biaya hidup layak di Jambi tercatat lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi tetangga lainnya. Bengkulu berada pada angka Rp3.714.932, Sumatera Utara Rp3.599.803, Lampung Rp3.343.494, dan Sumatera Selatan Rp3.299.907 per bulan.
Kemnaker menjelaskan bahwa perhitungan KHL mencakup berbagai kebutuhan dasar pekerja. Komponen tersebut meliputi kebutuhan pangan untuk pemenuhan gizi, sandang berupa pakaian dan alas kaki, serta papan yang mencakup biaya tempat tinggal, listrik, air, dan perlengkapan rumah tangga.
Selain itu, KHL juga memasukkan aspek kesehatan dan pendidikan, termasuk biaya pengobatan dasar serta sarana pendukung pengetahuan. Komponen lainnya adalah transportasi, rekreasi, dan alokasi tabungan sebagai bagian dari jaminan keberlangsungan hidup pekerja.
Bagi pekerja di Provinsi Jambi, angka KHL sebesar Rp3,9 juta ini dinilai krusial sebagai bahan pertimbangan Dewan Pengupahan Daerah dalam pembahasan upah tahun berikutnya. Selisih antara upah minimum yang berlaku saat ini dengan nilai KHL diperkirakan akan menjadi perhatian utama serikat pekerja, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.
Sementara itu, bagi masyarakat umum, data tersebut dapat menjadi gambaran realistis mengenai besaran pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk hidup layak di Provinsi Jambi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.(**)
![]()






































Discussion about this post