Oleh: Nazli (Budak Dusun)
KASUS Helen’s Play Mart bukan sekadar soal satu tempat hiburan. Ia telah menjelma menjadi ujian nyali negara dan pemerintah daerah: apakah hukum benar-benar ditegakkan, atau justru tunduk di hadapan modal dan kompromi kepentingan.
Enam alasan yang dipaparkan ke publik tentang keniscayaan penutupan permanen Helen’s Play Mart seharusnya sudah lebih dari cukup untuk mengakhiri polemik. Namun yang kita saksikan justru tarik-menarik kepentingan, sikap setengah hati, dan kecenderungan membiarkan masalah berlarut. Padahal, pelanggaran tidak pernah menjadi sah hanya karena dibiarkan lama.
Mari kita jujur.
Usaha ini berdiri di lokasi yang secara moral, sosial, dan tata ruang jelas bermasalah, berseberangan dengan Rumah Dinas Gubernur, berada di kawasan strategis yang diarahkan sebagai wisata religi Kota Seberang, serta berdekatan dengan rumah sakit yang semestinya dijaga ketenangan dan martabat lingkungannya. Ini bukan sekadar “kurang etis”, tapi salah secara konseptual dan kebijakan.
Lebih jauh, persoalan perizinan dan operasionalnya memperlihatkan pola klasik pembangkangan terhadap aturan daerah. Jika benar izin belum lengkap, jika benar aktivitasnya bertentangan dengan Perda Ketertiban Umum dan pengendalian minuman beralkohol, maka satu-satunya sikap yang benar dari pemerintah adalah menutup permanen, bukan menegosiasikan pelanggaran.
Negara tidak boleh bernegosiasi dengan kesalahan.
Dukungan DPRD Kota Jambi, khususnya rekomendasi Komisi I, adalah langkah politik yang patut diapresiasi. Namun rekomendasi tanpa eksekusi hanyalah dokumen mati. Publik menunggu keberanian Wali Kota dan seluruh perangkat penegak Perda untuk membuktikan bahwa hukum tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Lebih mengkhawatirkan, jika kasus ini dibiarkan berlarut, maka pesan buruk akan terkirim ke publik: bahwa aturan bisa dinegosiasikan, bahwa uang bisa mengalahkan norma, dan bahwa ketertiban hanya berlaku bagi rakyat kecil.
Kota Jambi tidak boleh menjadi kota yang tumbuh dengan mengorbankan nilai. Pembangunan ekonomi tidak boleh berdiri di atas kegaduhan sosial, kerusakan moral, dan pembiaran hukum. Jika pemerintah daerah gagal bersikap tegas dalam kasus ini, maka publik berhak bertanya: siapa sebenarnya yang dilayani oleh kekuasaan?
Penutupan permanen Helen’s Play Mart bukan tindakan berlebihan. Ia adalah langkah korektif untuk mengembalikan wibawa hukum, menjaga ketertiban umum, dan menghormati aspirasi masyarakat. Menunda atau melunakkan sanksi justru akan memperpanjang luka kepercayaan publik.
Pada titik ini, diam adalah keberpihakan.
Ragu adalah pembiaran.
Dan kompromi adalah pengkhianatan terhadap amanat jabatan.
Tutup permanen Helen’s Play Mart.
Tegakkan Perda tanpa tawar-menawar.
Selamatkan martabat Kota Jambi.(**)
![]()






































Discussion about this post