GMS-MEDIA.ID-Polemik pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Muaro Jambi kembali menjadi sorotan. Aktivis Jambi, Habib Hidayat, menuding proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sarat dugaan permainan dan persekongkolan yang terstruktur.
Habib meminta aparat penegak hukum (APH) tidak tinggal diam dan segera melakukan audit menyeluruh terhadap proses tender yang saat ini berlangsung di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Muaro Jambi.
Menurut Habib, dugaan permainan tersebut semakin menjadi perhatian setelah muncul nama Rendi, yang sebelumnya disebut-sebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Muaro Jambi dan sempat viral di ruang publik. Berdasarkan penelusuran yang diklaim dilakukan pihaknya, Habib menduga Rendi memiliki peran dalam pengaturan sejumlah proyek, khususnya pekerjaan perencanaan dan pengawasan di Kabupaten Muaro Jambi.
“Kami menduga ada pihak tertentu yang memiliki pengaruh besar dalam mengatur proyek perencanaan dan pengawasan di Muaro Jambi. Nama Rendi menjadi salah satu yang kami soroti,” ujar Habib.
Namun, Habib menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan audit oleh lembaga yang berwenang. Ia meminta seluruh proses pengadaan dibuka secara transparan sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan.
Sorotan juga diarahkan pada proses pengadaan jasa pengawasan di lingkungan Dinas PUPR Muaro Jambi. Habib mengaku memperoleh informasi dari internal PUPR bahwa dokumen maupun perusahaan pengawasan untuk sejumlah pekerjaan yang dimaksud belum tersedia.
Ia juga mengklaim telah melakukan pengecekan terhadap laman LPSE Kabupaten Muaro Jambi dan menyebut paket yang dipersoalkan belum terlihat pada sistem tersebut. Klaim ini, menurutnya, perlu segera diverifikasi oleh pihak berwenang.
“Kalau memang prosesnya sudah berjalan, tentu dokumen dan tahapan pengadaannya harus jelas. Jangan sampai ada proses yang tidak bisa diakses publik. Ini menyangkut uang negara dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Habib juga menyoroti sejumlah paket tender yang disebutnya telah memasuki tahapan “bintang satu”. Ia meminta seluruh tahapan tender, mulai dari perencanaan, dokumen pemilihan, peserta, evaluasi hingga penetapan pemenang, dapat dibuka sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik dan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurutnya, transparansi merupakan langkah penting untuk membantah sekaligus menguji dugaan adanya praktik kolusi, nepotisme, atau pengaturan pemenang tender.
“Kami meminta APH melakukan audit terhadap seluruh proses tender yang sedang berlangsung di ULP Muaro Jambi. Kalau prosesnya bersih, buka saja ke publik. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” kata Habib.
Ia bahkan menyatakan pihaknya tengah mempertimbangkan langkah hukum apabila dugaan tersebut tidak segera mendapatkan penjelasan yang memadai. Habib menyebut laporan resmi akan disampaikan kepada aparat penegak hukum, termasuk Kortastipidkor Polri dan KPK, apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum berdasarkan bukti yang dimiliki.
“Kami tidak ingin menuduh tanpa dasar. Karena itu kami meminta seluruh dokumen dibuka dan prosesnya diaudit. Jika ditemukan indikasi korupsi, kolusi, atau nepotisme, kami akan membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum,” ujarnya.
Di sisi lain, tudingan mengenai keterlibatan Rendi maupun dugaan adanya pengaturan proyek tersebut masih merupakan klaim dari Habib Hidayat dan belum merupakan kesimpulan hukum. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan adanya persekongkolan KKN dalam proses pengadaan yang dimaksud.
Karena itu, klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, ULP, Dinas PUPR, serta pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut menjadi penting untuk memastikan duduk perkara dan memberikan hak jawab atas tudingan yang disampaikan.
Publik kini menunggu transparansi pemerintah daerah serta langkah APH untuk memastikan apakah seluruh proses pengadaan di Muaro Jambi telah berjalan sesuai aturan, atau justru terdapat persoalan yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.(**)
![]()






































Discussion about this post