GMS–MEDIA.ID-Persoalan semrawutnya lalu lintas angkutan batu bara dan Crude Palm Oil (CPO) di Provinsi Jambi kembali menjadi sorotan. Di tengah keluhan masyarakat terhadap kemacetan yang kerap dipicu kendaraan angkutan berat, Dewan Pimpinan Unit (DPU) Organda Khusus Angkutan Batu Bara mengambil langkah konkret dengan menggelar audiensi bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Rabu (5/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam merumuskan skema baru penataan arus angkutan logistik agar aktivitas distribusi tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan umum.
Audiensi dipimpin Ketua DPU Organda Khusus Batu Bara, Dedy Yansi, didampingi Sekretaris DPD Organda Provinsi Jambi, Nardik. Dalam kesempatan itu, Organda memaparkan sejumlah program strategis yang dinilai mampu menjadi solusi atas persoalan klasik angkutan batu bara dan CPO yang selama ini kerap memicu kemacetan di berbagai ruas jalan.
Skema yang diajukan tidak hanya berorientasi pada kelancaran distribusi logistik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan serta penertiban armada agar operasional angkutan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Dpu organda sepakat dengan kadishub provinsi jambi terkait program menggunakan aplikasi serta melibatkan semua dpc se propinsi jambi
Selain itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Dr. Drs. H. John Eka Powa, M.E., menyatakan apresiasi atas inisiatif yang disampaikan Organda. Menurutnya, gagasan tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola angkutan barang yang lebih tertib dan berkelanjutan.
«”Kami mendukung penuh program yang ditawarkan DPU Organda. Langkah ini sangat krusial untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan di Provinsi Jambi,” tegas John
Ia memastikan hasil pertemuan tersebut tidak akan berhenti di tingkat pembahasan. Dalam waktu dekat, seluruh usulan akan dibawa ke tingkat pengambil kebijakan melalui koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Gubernur Jambi.
«”Kami meminta semua pihak bersabar. Hasil audiensi ini akan segera kami koordinasikan dengan Pak Sekda dan Pak Gubernur untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.»
Pemerintah Provinsi Jambi pun menargetkan skema baru penataan angkutan batu bara dan CPO tersebut dapat mulai diterapkan secara optimal pada Desember 2026. Harapannya, kebijakan ini mampu menjadi titik balik dalam mengurai kemacetan, meningkatkan disiplin operasional armada, sekaligus menghadirkan sistem transportasi logistik yang lebih tertib, aman, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (ers)
![]()






































Discussion about this post