GMSMEDIA.CO.ID- Sidang lanjutan kasus pencurian buah sawit yang melibatkan terdakwa Thawaf Aly, seorang aktivis tani, kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada Jumat (6/2/2025). Dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum terdakwa mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Abdullah Ihsan, kuasa hukum Thawaf Aly, menyoroti ketidakcocokan antara kesaksian saksi-saksi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang tercatat di kepolisian. “Kami mencatat adanya perbedaan signifikan antara keterangan yang disampaikan oleh saksi dalam persidangan dan yang ada dalam BAP. Hal ini menunjukkan bahwa kesaksian mereka tidak konsisten,” ujar Ihsan.
Salah satu contoh yang disoroti adalah kesaksian saksi Azis dan Murtako, yang dianggap hanya mengandalkan informasi yang mereka dengar dari pihak lain (testimonium de auditu).
Selain itu, kuasa hukum juga mengungkapkan fakta baru terkait status lahan yang menjadi objek sengketa. Menurut mereka, lahan yang sebelumnya merupakan kawasan hutan, ternyata telah berubah status menjadi Area Penggunaan Lain (APL) pada tahun 2021, berdasarkan SK 6613. “Pelapor, Sujipto, menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang atas nama orang lain, Heri Candra, serta dokumen sporadik yang diajukan tidak terdaftar atas nama pelapor,” ungkap Ihsan.
Lebih jauh, tim kuasa hukum menduga adanya praktik mafia tanah yang melibatkan upaya penguasaan lahan hutan oleh pihak tertentu, yang kemudian mengubah status lahan menjadi APL, yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Setelah perubahan status tersebut, pihak pelapor berusaha menguasai kembali lahan itu. “Yang menguasai lahan ini bukan perusahaan, melainkan individu yang tidak terdaftar sebagai perusahaan perkebunan. Mereka menguasai lebih dari 100 hektar tanah tanpa izin yang sah. Ini jelas merugikan masyarakat setempat,” tegas kuasa hukum.
Dalam sidang ini, JPU menghadirkan dua saksi terakhir, Murtako dan Abdul Aziz, yang berperan sebagai petugas keamanan kebun. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Anselmus Vialino Sinaga, dengan hakim anggota Yessika Florencia dan Amelia Amrina Rosyada.
Azhari, pengacara lainnya dari tim kuasa hukum terdakwa, menanggapi kesaksian saksi Murtako dan Abdul Aziz yang mengaku mengalami amnesia dan tidak bisa membaca. Azhari menegaskan, “Kewajiban saksi adalah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika keterangan mereka menyatakan bahwa mereka tidak dapat memberikan keterangan yang benar, maka keterangan tersebut dianggap palsu dan dapat berimplikasi pada pidana.”
Sidang berikutnya dijadwalkan untuk memeriksa sembilan saksi dari pihak terdakwa, yang akan memberikan keterangan mengenai sejarah kepemilikan tanah tersebut dan membantah tuduhan terhadap klien mereka. Salah satu saksi kunci juga akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perubahan status tanah dari kawasan hutan menjadi APL.(**)
![]()






































Discussion about this post