Oleh; Nazli (Budak Dusun)
Keracunan massal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari SPPG Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, yang telah menelan lebih dari seratus korban “mulai dari balita, pelajar, hingga guru” bukanlah sekadar kecelakaan dapur. Ini adalah alarm keras kegagalan tata kelola, yang jika tidak ditangani serius, akan berulang dan memakan korban baru.
Program MBG lahir dari niat mulia: memperbaiki gizi anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menekan stunting. Namun niat baik tanpa sistem yang disiplin hanya akan melahirkan ironi. Makanan yang seharusnya menyehatkan justru berubah menjadi sumber racun massal. Pada titik ini, publik berhak bertanya: di mana pemerintah saat fungsi pengawasan runtuh?
Bukan Insiden Teknis, Melainkan Kegagalan Sistemik
Jumlah korban yang besar menyingkirkan dalih “kesalahan teknis” atau “human error”. Ini adalah kegagalan sistemik: SOP yang longgar, pengawasan yang abai, serta kultur kerja yang tidak menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai prioritas tertinggi. Jika satu dapur bisa mencederai ratusan orang dalam satu waktu, maka yang bermasalah bukan hanya koki, melainkan rantai kebijakan dari hulu ke hilir.
Standar keamanan pangan bukan dokumen pajangan. Ia menuntut disiplin: pengadaan bahan, penyimpanan, proses masak, pengemasan, distribusi, hingga waktu konsumsi. Ketika semua itu gagal sekaligus, maka klaim “sesuai prosedur” kehilangan makna.
Akuntabilitas Tak Cukup dengan Empati
Memberikan pengobatan gratis kepada korban tidak otomatis menghapus tanggung jawab. Empati tanpa sanksi hanyalah kemunafikan kebijakan. Jika tidak ada audit menyeluruh, tidak ada sanksi tegas, dan tidak ada pejabat yang dimintai pertanggungjawaban, maka pesan yang dikirim sangat jelas: keselamatan bisa ditawar, asal program tetap jalan.
Logika ini berbahaya. Ia mengajarkan bahwa kegagalan boleh ditoleransi selama dibungkus narasi kepedulian.
Anak Bukan Target Statistik
Program nasional kerap terjebak pada logika kuantitas: berapa porsi tersalurkan, berapa sekolah terjangkau, berapa anggaran terserap. Kasus Sengeti menunjukkan sisi gelap pendekatan ini. Anak bukan angka, dan gizi bukan sekadar distribusi. Keselamatan adalah prasyarat mutlak, tanpa itu seluruh target program kehilangan legitimasi moral.
Lebih berbahaya lagi, insiden seperti ini merusak kepercayaan publik. Orang tua akan ragu, sekolah waswas, guru cemas. Program yang seharusnya menyatukan justru menciptakan ketakutan.
Hentikan Retorika, Mulai Tanggung Jawab
Penutupan sementara dapur hanyalah langkah kosmetik. Yang dibutuhkan adalah evaluasi menyeluruh terhadap MBG:
- Siapa yang menetapkan standar?,
- Siapa yang mengawasi?,
- Siapa yang lalai?, dan
- Siapa yang harus bertanggung jawab?.
Jika pejabat berani mengklaim keberhasilan, mereka juga harus berani menanggung kegagalan. Tanpa itu, MBG hanya akan menjadi monumen kebijakan yang rakus citra namun miskin akal sehat.
Evaluasi Total atau Ulangi Tragedi
Menutup sementara satu dapur tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah evaluasi total:
- Audit independen seluruh dapur MBG, bukan sekadar lokasi kejadian.
- Standardisasi SOP yang realistis dan bisa diawasi, bukan prosedur ideal di atas kertas.
- Pengawasan rutin dan transparan dengan melibatkan lembaga pengawas pangan independen.
- Sanksi tegas jika ditemukan kelalaian, agar ada efek jera dan pembelajaran sistemik.
Tanpa langkah ini, MBG akan terus berjalan di atas ranjau yang sama, menunggu waktu untuk meledak kembali di daerah lain.
Kasus keracunan MBG di Sengeti adalah peringatan. Pemerintah tidak boleh gagap, apalagi defensif. Program sebesar MBG menuntut disiplin yang sama besarnya. Jika keselamatan anak saja tak bisa dijamin, maka persoalannya bukan pada dapur, melainkan pada cara kita mengelola kebijakan publik.
Saatnya pemerintah memilih: “berbenah serius atau membiarkan tragedi berulang”.(**)
![]()






































Discussion about this post