Oleh : Nazli
DUA berita yang muncul hampir bersamaan, satu soal oknum pejabat Pemprov Jambi diduga terlibat hubungan gelap yang mencoreng nama institusi, dan satu lagi tentang peluncuran program “Jambi Elok Nian” beserta parade budaya dan pameran Jambi Mantap Expo, jelas mencerminkan paradoks tajam dalam citra pemerintahan yang dibangun oleh penguasa daerah.
Berita pertama secara blak-blakan memaparkan bahwa seorang pejabat rumah sakit daerah di Jambi diduga memiliki hubungan gelap dengan wanita yang bukan istrinya, bahkan hubungan itu terjadi dengan seseorang yang jelas merusak norma profesional dan etika birokrasi. Relasi perselingkuhan ini bukan sekadar urusan pribadi tapi hal ini “secara otomatis bisa menjadi animo buruk masyarakat Jambi” dan mencoreng citra pemerintahan jika tak ditindak tegas. Media lokal bahkan mendesak gubernur untuk memanggil pihak-pihak terkait dan menunjukkan ketegasan moral terhadap aparatur negara.
Di sisi lain, berita kedua memuat laporan resmi tentang peluncuran branding budaya dan ekonomi yaitu “Jambi Elok Nian” dan dibukanya parade budaya serta Jambi Mantap Expo, yang dirayakan sebagai langkah strategis memperkuat citra budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menggambarkan program ini sebagai manifestasi dari “keunikan alam, kekayaan budaya, keramahan masyarakat,” sekaligus dorongan besar terhadap UMKM dan investasi.
Namun di balik retorika megah itu, muncul satu pertanyaan etis fundamental: Sejauh mana pemerintah yang mempromosikan “eloknya Jambi” sesungguhnya mampu menjaga moral dan integritas pejabatnya sendiri?. Bagaimana mungkin narasi pariwisata dan “nilai budaya luhur” yang dibanggakan justru dikelilingi oleh praktik hubungan asusila dan tidak etis yang melibatkan aparatur pemerintah?.
Kesenjangan naratif ini , antara brand identity Jambi sebagai daerah yang berbudaya, santun, dan berdaya saing dengan realitas moral aparatur yang gampang tercecer dalam isu perbuatan asusila, menunjukkan satu hal penting: Pemerintahan harus membuktikan konsistensi antara narasi pembangunan citra dan perilaku moral pejabat yang menjadi wajah publik pemerintahan itu sendiri.
Peluncuran program besar budaya dan pembangunan ekonomi memang penting dan harus diapresiasi karena punya potensi positif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, prestasi pembangunan tidak pernah bisa menggantikan integritas moral yang harus dijaga lebih dulu dalam birokrasi yang bersih, jujur, dan akuntabel.
Kalau pejabat sendiri tidak menjaga norma dasar profesionalitas dan etika personal, lalu apa yang pantas dibanggakan dari slogan besar “Jambi Elok Nian”? Tidak ada branding yang bisa menutup luka sosial dan kepercayaan publik yang runtuh akibat perilaku moral yang buruk dari oknum pejabat. Penegakan disiplin moral dan profesionalisme harus menjadi prioritas nyata, bukan sekadar retorika publik dalam acara resmi yang megah. (**)
![]()






































Discussion about this post