Oleh : Nazli
UPAYA meluruskan pernyataan Sarwani oleh Ar Syahbandar dengan dalih “aturan G to G tidak bisa asal kirim” sesungguhnya menyederhanakan persoalan secara keliru dan berpotensi menyesatkan publik. Pernyataan tersebut mengesankan seolah wacana beasiswa ke Mesir adalah gagasan liar yang tidak pernah memiliki dasar kebijakan. Padahal, sejumlah fakta publik justru menunjukkan sebaliknya.
Pertama, Gubernur Jambi secara terbuka dan resmi telah mengakui serta melepas mahasiswa penerima beasiswa luar negeri, termasuk ke Mesir. Dalam pemberitaan media nasional, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa penerima beasiswa ke luar negeri wajib kembali ke Jambi dan membangun daerah setelah menyelesaikan studi. Pernyataan ini bukan wacana informal, melainkan pernyataan kebijakan yang disampaikan di ruang publik dan disiarkan secara luas . Fakta ini sekaligus membantah narasi bahwa beasiswa ke Mesir tidak pernah menjadi bagian dari agenda pemerintah daerah.
Kedua, preseden kebijakan telah nyata terjadi. Baznas Provinsi Jambi, dengan dukungan dan fasilitasi pemerintah daerah, pernah menyalurkan bantuan pendidikan kepada puluhan pelajar Jambi yang melanjutkan studi ke Mesir dan Turki. Artinya, secara praktik pemerintahan, skema pembiayaan pendidikan luar negeri sudah pernah dijalankan, meskipun melalui jalur non-APBD langsung, seperti lembaga zakat resmi negara . Fakta ini memperlihatkan bahwa masalahnya bukan “boleh atau tidak boleh”, melainkan kemauan politik dan kecakapan administratif dalam memilih instrumen hukum yang tepat.
Ketiga, regulasi hibah memang ketat, terutama jika menyangkut transfer dana langsung ke luar negeri. Namun dalam perspektif hukum administrasi negara, regulasi tidak pernah dimaksudkan untuk membatalkan janji politik, melainkan mengatur cara merealisasikannya. Prinsip good governance mengajarkan bahwa ketika sebuah janji publik telah disampaikan oleh kepala daerah, maka kewajiban moral dan konstitusional pemerintah adalah mencari desain kebijakan yang sah, bukan berlindung di balik larangan prosedural seolah negara tak berdaya.
Keempat, DPRD justru menjalankan fungsi konstitusionalnya ketika mempertanyakan realisasi janji tersebut. Dalam teori akuntabilitas publik, kritik legislatif bukanlah bentuk pembangkangan terhadap aturan, melainkan mekanisme koreksi agar eksekutif tidak menjadikan regulasi sebagai tameng teknokratis untuk menghindari pertanggungjawaban politik. Mengerdilkan kritik DPRD menjadi “salah paham aturan” adalah sikap yang berbahaya bagi demokrasi lokal.
Kelima, jika beasiswa ke Mesir di masa lalu bisa difasilitasi melalui kerja sama kelembagaan, Baznas, atau skema non-hibah langsung, maka argumen bahwa “sekarang tidak bisa karena aturan” menjadi inkonsisten. Negara tidak boleh selektif dalam menggunakan regulasi: fleksibel saat ingin dipuji, kaku saat ditagih janji.
Dengan demikian, bantahan terhadap Sarwani bukan soal emosi politik, melainkan soal konsistensi kebijakan dan integritas janji publik. Pernyataan Ar Syahbandar yang menjadikan regulasi sebagai tembok pemutus antara janji Gubernur dan realitas lapangan justru memperlihatkan kegagalan memahami esensi tata kelola pemerintahan modern. Regulasi adalah alat, bukan alasan. Dan ketika alat itu dipakai untuk menghindari tanggung jawab, maka yang rusak bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga martabat kebijakan itu sendiri.
Buatkan desain grafisnya Nazli dan Syahbandar Tentang Biasiswa ke Mesir(**)
![]()






































Discussion about this post