Oleh: Nazli (Budak Dusun).
DITENGAH keruwetan pengelolaan tambang batubara di Jambi, satu pola yang makin mencolok, meski jarang diakui secara terbuka, pola itu adalah kecenderungan sebagian elite politik daerah menjadikan sektor tambang sebagai fondasi konsolidasi kekuasaan jangka panjang. Fenomena ini bukan tudingan personal, melainkan gejala politik yang kerap muncul ketika sumber daya alam menjadi komoditas politik yang lebih dahsyat daripada sekadar barang dagang.
Model politik berbasis keluarga atau kelompok kerap muncul ketika ekonomi daerah sangat bergantung pada satu sektor yang bersifat rent-seeking seperti batubara.
Di sinilah masalah bermula:
Akses terhadap izin dan logistik tambang menjadi alat negosiasi politik.
Jalur angkutan batubara menjadi arena kekuasaan, bukan sekadar urusan teknis.
Kebijakan sering tunduk pada kepentingan kelompok, bukan kepentingan publik.
Jika pola ini dibiarkan, tata kelola tambang apa pun, sebaik apa pun konsep teknokratiknya, akan tenggelam oleh logika “pelestarian kekuasaan”.
Tidak sedikit inisiatif pembenahan tambang yang sejak awal sudah melemah karena bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu. Beberapa indikasi klasiknya:
Kebijakan berubah mengikuti arah politik, bukan arah kompas pembangunan.
Ada keputusan tambang yang tidak masuk akal secara teknis, tapi sangat masuk akal secara politis.
Proyek pembangunan jalan khusus atau regulasi angkutan kerap ‘macet’ bukan karena teknis, tetapi karena politik.
Dalam kondisi seperti ini, publik dipaksa menanggung biaya sosial yang luar biasa besar, sementara segelintir aktor menikmati stabilitas kekuasaan.
Batubara akhirnya tidak lagi diperlakukan sebagai sumber daya publik, melainkan sebagai mata uang politik. Dan ketika itu terjadi, demokrasi lokal dipaksa tunduk pada model baru yang halus tapi mematikan yaitu ekonomi loyalitas.
Dalam model ini: Yang dekat, aman, yang kritis, terpinggirkan dan yang netral, ikut terseret arus.
Efeknya jamak: perizinan yang tidak transparan, pengawasan setengah hati, dan kebijakan yang memihak pada stabilitas kekuasaan, bukan stabilitas lingkungan dan masyarakat.
Fenomena dinasti kekuasaan yang bertumpu pada SDA bukan sekadar isu moralitas politik. Ia adalah ancaman strategis terhadap: kemandirian ekonomi daerah, mutu pembangunan jangka panjang, kemampuan pemerintah menjaga jarak dari oligarki, kepercayaan publik terhadap institusi dan legitimasi politik itu sendiri.
Jika tata kelola tambang tidak direbut kembali oleh aturan, data, dan akuntabilitas, maka masa depan daerah akan dikunci oleh segelintir kepentingan.
Opini ini bukan tentang individu atau kelompok tertentu. Ini tentang pola kekuasaan yang dapat muncul di mana saja ketika SDA menjadi sumber rente.
Dan Jambi kini berada di titik kritis: apakah ia akan memilih politik berbasis kinerja dan tata kelola, atau membiarkan politik berbasis dinasti dan dominasi terus mengakar lewat pintu tambang?
Jambi adalah tanah bertuah dan batubara adalah anugerah. Tapi tanpa tata kelola yang jujur dan bebas dari ambisi membangun lingkaran kekuasaan, tuah dan anugerah itu akan berubah menjadi musibah yang menghancurkan masa depan Jambi itu sendiri.(**)
![]()






































Discussion about this post