• Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
GMS Media
No Result
View All Result
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah
GMS Media
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah

Beranda » Dana Transfer Daerah: Efisiensi atau Alibi Pengabaian?

Dana Transfer Daerah: Efisiensi atau Alibi Pengabaian?

by admin
03/11/2025
in Opini
Nazli

Nazli

PostTweetSendScan

Oleh: Nazli

PERNYATAAN Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa pemangkasan dana transfer ke daerah disebabkan karena “rapatnya terlalu banyak” terdengar sederhana, tetapi menimbulkan gema yang tidak sederhana. Kalimat itu seolah ingin menegaskan bahwa pemborosan birokrasi daerah menjadi biang utama di balik keputusan pemangkasan anggaran fiskal. Namun benarkah sesederhana itu?

Menurut pemberitaan DetikFinance (1/11/2025), pemerintah pusat memangkas alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dari sekitar Rp919,9 triliun menjadi Rp650 triliun dalam rancangan APBN 2026. Artinya, ada pengurangan hampir 30 persen dari tahun sebelumnya. Pemangkasan ini diklaim sebagai upaya efisiensi belanja dan pengetatan aktivitas birokrasi daerah yang dianggap terlalu konsumtif, seperti rapat, perjalanan dinas, dan pemeliharaan.

Namun, di balik narasi efisiensi, tersimpan sejumlah persoalan mendasar yang layak dikritisi secara jernih.

Efisiensi memang mutlak. Kita tidak menutup mata bahwa sebagian pemerintah daerah memang terjebak dalam budaya birokrasi seremonial: rapat berulang tanpa hasil, perjalanan dinas tanpa output, hingga pengadaan kegiatan yang sekadar formalitas. Tetapi menjadikan hal itu sebagai alasan utama pemangkasan dana transfer justru menyederhanakan persoalan kompleks.

Pemangkasan anggaran sebesar hampir sepertiga tidak dapat dijelaskan hanya dengan alasan “rapat yang terlalu banyak”. Kebijakan fiskal adalah keputusan strategis yang berdampak luas, bukan sekadar soal gaya kerja birokrasi. Tanpa data audit yang terbuka mengenai pemborosan di tiap daerah, argumen efisiensi lebih tampak seperti alibi ketimbang hasil analisis yang obyektif.

Kita perlu mengingat bahwa bagi sebagian besar daerah, terutama yang PAD nya rendah, dana transfer dari pusat merupakan tulang punggung keuangan. Ia menjadi sumber utama pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ketika transfer ini dipangkas besar-besaran, kemampuan daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik akan terganggu.

Akibatnya, kepala daerah dipaksa untuk membuat pilihan sulit: mempertahankan pelayanan dasar, atau menunda program pembangunan. Di titik inilah keadilan fiskal diuji. Pemerintah pusat tidak bisa memperlakukan semua daerah dengan kacamata yang sama. Efisiensi yang diberlakukan seragam tanpa mempertimbangkan kapasitas fiskal dan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah justru akan memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Persoalan sesungguhnya bukan pada kuantitas rapat, melainkan kualitas tata kelola anggaran. Jika belanja birokrasi dianggap tidak efisien, solusinya bukan memangkas transfer, melainkan memperkuat mekanisme perencanaan, pengawasan, dan akuntabilitas di daerah.

Apalagi, sebagian kegiatan yang dianggap “rapat berlebihan” justru merupakan bentuk koordinasi vertikal yang diwajibkan oleh kementerian. Maka, ketika anggaran daerah dipangkas tanpa koreksi terhadap tumpang tindih kebijakan pusat, daerah justru akan semakin terjepit. Pemerintah pusat perlu mencontohkan efisiensi itu di level kementerian, bukan sekadar menuntutnya di daerah.

Dalam negara kesatuan, efisiensi harus tetap berpijak pada prinsip keadilan. Pemangkasan TKD tanpa desain kompensasi yang jelas sama saja dengan menggeser beban tanggung jawab negara ke pundak daerah. Negara tidak boleh berlindung di balik retorika efisiensi sementara tanggung jawab pelayanan dasar masyarakat diabaikan.

Kebijakan fiskal seharusnya menjadi instrumen pemerataan, bukan alat penyeragaman. Pusat boleh menuntut disiplin anggaran, tetapi juga wajib memastikan daerah tidak kehilangan kemampuan menjalankan fungsi konstitusionalnya: menyejahterakan rakyat.

Pernyataan “rapatnya terlalu banyak” mungkin terdengar ringan, tetapi dampaknya bisa berat. Efisiensi memang perlu, tetapi efisiensi tanpa empati hanya akan melahirkan ketimpangan baru. Pemerintah pusat seharusnya tidak sekadar memotong anggaran, tetapi menata ulang sistem yang membuat belanja daerah menjadi tidak produktif.

Sebab pada akhirnya, yang dinilai bukan berapa banyak rapat yang dikurangi, melainkan seberapa besar kesejahteraan rakyat yang meningkat.

(Penulis adalah pemerhati kebijakan publik, berdomisili di Jambi).(**)

Loading

Tags: MenteriDalamNegeriTitoKarnavianTKDUMKM
Previous Post

GERAM Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Ratusan Miliar di Jambi ke KPK

Next Post

OJK Dorong Penguatan Ekosisten Keuangan Syariah di Seluruh Sektor Jasa Keuangan

Next Post
Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 yang diselenggarakan OJK di Surabaya, Selasa (4/11)

OJK Dorong Penguatan Ekosisten Keuangan Syariah di Seluruh Sektor Jasa Keuangan

Kinerja Perbankan Diprediksi Tetap Solid Hingga Akhir 2025

OJK Cabut Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Sarana Aceh Ventura

Seruan Aksi Pembela Rakyat Jambi

Aliansi Bela Rakyat Jambi Kecam Penangkapan Thawaf Aly, Sebut Kriminalisasi Pejuang Petani

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menutup Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 dengan capaian signifikan. Foto : istimewa

Investor Pasar Modal Tembus 19 Juta di Penutupan Bulan Inklusi Keuangan 2025

Mahasiswa UM Jambi Borong Penghargaan Nasional di Entrepreneurship Award IX 2025

Discussion about this post

Iklan

  • Trending
  • Comments
  • Latest

In Memoriam dr. H. Abdul Hamid Syam: Arsitek Kesehatan Jambi Telah Berpulang

29/07/2025
foto dokumen aset Pertamina

Ribuan Warga Kota Jambi Terkepung Zona Merah Pertamina, SHM Tak Bisa Dialihkan

09/08/2025
Foto Berkas Laporan di Bareskrim Mabes Polri. foto: istimewa

Gubernur Jambi Dilaporkan ke Bareskrim Polri

13/06/2025
Nukman (35), saat melaporkan AS ke Polsek Merlung. foto : gmsmedia

Tak Terima Ditegur karena Pukul Istri, Oknum Wartawan Diadukan ke Polisi

06/06/2025
Kantor Satpol PP Provinsi Jambi. foto : Facebook

Isu Hibah Kantor Satpol PP ke Kejati Jambi Menguat, Publik Pertanyakan Transparansi dan Prosedur Aset

05/07/2025
Yuskandar, SH

Warga Gugat Wali Kota Jambi ke Pengadilan TUN, Soal Perwali Pengelolaan Sampah dan Kampung Bahagia

13/07/2026
DPP Gersuma Gelar Rapat Pembentukan Panitia Pelantikan. foto : istimewa.

DPP Gerakan Sumatera Maju (GERSUMA) Jadwalkan Deklarasi dan Pelantikan

15/03/2025
Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah dan Gubernur Alharis. Foto Kantor Satpol-PP. foto : Istimewa

Ketua DPRD Jambi: Belum Ada Permintaan Persetujuan Hibah Kantor Satpol PP

05/07/2025
Firmansyah, SH.MH

Gaji ke-13 Tak Dibayar, Pemkab Batang Hari dan Sarolangun Berpotensi Digugat: Antara Hak ASN dan Tanggung Jawab Pemerintah

27/06/2026
Direktur Eksekutif LSM Tegar, Erwin Munas dan foto Karcis Parkir RSUD H Hanafie Bungo. foto : istimewa

Pungutan Liar di RSUD H. Hanafie? LSM TEGAR Desak Bupati Copot Pengelola Parkir

26/07/2025
Rakernas dan Deklarasi HMTN-MP

38 DPW Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih (HMTN-MP) Hadiri Deklarasi dan Rakernas

0

Pentingnya Governansi Dalam Pengelolaan Industri Jasa Keuangan

0
Oplus_131072

UM Jambi Gelar Launching PMB 2025: Komitmen Pengembangan Pendidikan Berkualitas

0
Kegiatan Media Gathering BEI Provinsi Jambi yang digelar di Hotel Grand Makmur, Jelutung. foto : BEI

Tahun ini, BEI Jambi Targetkan  25.000 Investor Baru

0
Santri PKP Al Hidayah Foto Bersama Usai Melakukan Kunjungan Belajar ke DPRD Provinsi Jambi. foto I Istimewa

Santri PKP Al Hidayah Provinsi Jambi Kunjungan Belajar ke DPRD Provinsi Jambi

0
National Geographic Apparel - lifestyle brand terkemuka bagi para Urban Explorers - membuka pintunya hari ini di Pondok Indah Mall 1, Lantai Dasar.

National Geographic Apparel Memulai Debutnya di Indonesia di Pondok Indah Mall 1

0
Kolaborasi Eklusif Oppo bersama Timnas Indonesia. foto : Oppo

Beli Reno13 F 5G dan Dapatkan Phone Case & Wallet Edisi Spesial Timnas Indonesia!

0
Spotify menghadirkan ‘This Is Taylor Swift: A Spotify Playlist Experience’ ke Jakarta! Mulai 14-17 Februari 2025 di SCBD,

This Is Taylor Swift: A Spotify Playlist Experience’ hadir di Jakarta

0
Al Haris dan Abdullah Sani usai pelantikan di Istana Negara. Foto I Istimewa

Sah, Al Haris dan Abdullah Sani Jabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Periode 2025 – 2030

0
Touring Bersama Sepeda Motor Yamaha. foto: Yamaha Jambi

Fitur-Fitur Canggih yang Dukung Pengalaman Touring Semakin Nyaman & Menyenangkan

0
foto : ilustrasi

Polda Akui Hibah Gedung Dinsos Masih Penjajakan, YLBH Firman Keadilan Desak Gubernur Jambi Kaji Ulang

20/11/2026
Foto : ilustrasi

Proyek JBC Diduga Abaikan Standar K3, Erwin Munas Soroti Keselamatan, PERMAJA JAYA Desak Evaluasi

19/11/2026
Tim Damkartan Kota Jambi Evakuasi Korban Tenggelam

Kolam Retensi JBC Jambi Telan Korban, Bocah 8 Meninggal Dunia

19/11/2026
Founder YLBH Firman Keadilan, Dr (c).Firmansyah, S.H., M.H dan Foto bersama Rektor Universitas Batanghari, Dr. Yunan Surono, S.E., M.M.

Siapa Pemilik Unbari?

08/11/2026
Gubernur Jambi Al Haris saat menyerahkan Juara 1 kepada Bank Jambi sebagai Bank Terinklusi.

Jambi Financial Fest 2026: Bank Jambi Juara 1 Bank Terinklusi, Direktur Operasional Raih Juara 3

28/10/2026
Karyawan Distrik Selaro bersama mitra kontraktor PT Bumi Persada Permai (BPP) menggelar salat Istisqa dan doa bersama di Lapangan Sepak Bola Distrik Selaro, Jumat (23/10/2026).

Hadapi Kemarau, Distrik Selaro Gelar Salat Istisqa dan Doa Bersama

24/10/2026
Bank Jambi Sabet Predikat "Sangat Bagus" di The  Finance Award 2026.
Foto dok Bank Jambi

Bank Jambi Raih Predikat “Sangat Bagus” di The Finance Award 2026, Catat Nilai 83,54

23/10/2026
Suasana Salat Istisqa yang digelar PT Buma Persada Permai di Halaman Parkir Kantor, Jumat (23/10/2026)

PT Bumi Persada Permai Gelar Salat Istisqa, Santuni 44 Anak Yatim Piatu di Tengah Ancaman Karhutla

23/10/2026
Firmansyah, SH, MH, Founder YLBH Firman Keadilan

Bola Panas Zona Merah Jambi Beralih dari BPN ke Perbankan, Warga Masih Dibayangi Ketidakpastian

21/10/2026
Kuasa Hukum Penggugat dari YLBH Firman Keadilan, Firmansyah foto bersama dengan saksi usai sidang di PTUN Jambi, Rabu (21/10/2026)

Warga Minta TPS Sampah Dibangun Kembali, Terpaksa Bakar dan Timbun Sampah di Rumah

21/10/2026

Beranda -- Disclaimer -- Redaksi -- Pedoman Media Siber -- Kode Etik -- SOP Perlindungan Wartawan

No Result
View All Result
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah