GMSMEDIA.CO.ID-Puluhan massa dari Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Masyarakat HAM Indonesia bersama Aliansi Masyarakat Jambi menggelar aksi unjuk rasa di pintu gerbang Mapolda Jambi, Jumat (24/10/2025). Mereka menuntut aparat kepolisian menghentikan dugaan kriminalisasi terhadap Thawaf Aly, aktivis tani yang selama ini dikenal sebagai pendamping petani di wilayah Jambi.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu dipimpin sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis lintas organisasi, di antaranya Mantan Ketua Forum Ormas Jambi, Kemas Sholihin, S.H., Erizal Ketua PPJ, Yanto Ketua DPP HAM dan Erikson Tambunan dari Elang Tiga Hambalang serta Adian Teguh Ketua Forkom. Mereka mengecam penetapan Thawaf Aly sebagai tersangka oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jambi, yang dinilai tidak prosedural dan mencederai rasa keadilan.
“Thawaf Aly adalah pendamping petani, bukan penjahat. Satu aktivis disakiti, maka semua merasa disakiti,” tegas Kemas Sholihin dalam orasinya. Ia menilai kasus ini sebagai bentuk ketidakadilan terhadap perjuangan rakyat kecil yang mempertahankan hak atas tanah.
Para pengunjuk rasa juga menyoroti perbedaan perlakuan hukum antara laporan Thawaf Aly dan laporan pihak lain bernama Sucipto. Menurut mereka, laporan Thawaf tidak pernah ditindaklanjuti, sementara laporan Sucipto justru dengan cepat diproses hingga Thawaf ditetapkan sebagai tersangka. “Kami menuntut Kapolda Jambi menindak tegas dan mencopot pejabat di Ditreskrimum yang menangani kasus ini. Jangan ada keberpihakan hukum terhadap pemodal besar,” kata Sholihin
Massa menilai penetapan tersangka terhadap Thawaf Aly merupakan bentuk kriminalisasi terhadap perjuangan petani di kawasan konflik lahan antara masyarakat dengan PT Wira Karya Sakti (WKS). Thawaf selama ini dikenal sebagai pendamping kelompok tani yang berjuang di lahan masyarakat yang disebut berada di kawasan hutan lindung. “Thawaf memperjuangkan hak petani di atas tanah yang diserahkan kembali ke desa. Tapi justru ia dijadikan tersangka. Ini jelas kriminalisasi,” ujar Erikson Tambunan, Sekjen DPP Elang Tiga Hambalang.
Massa juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam penanganan hukum, di mana penetapan tersangka terhadap Thawaf dilakukan hanya berselang beberapa jam setelah pemeriksaan. Mereka menyebut tindakan ini sebagai pelanggaran serius terhadap asas due process of law. “Dalam satu hari diperiksa siang, malam sudah jadi tersangka. Ini mencederai prinsip keadilan dan arahan Presiden agar aparat tidak mencari masalah dengan rakyat kecil,” tambah Erikson.
Para orator dari berbagai organisasi menuntut agar Kapolda Jambi segera mengevaluasi proses hukum kasus ini dan memerintahkan penyidik menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis tani. Mereka juga mengancam akan membawa laporan ke Mabes Polri apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti. “Kami datang bukan untuk gaduh, tapi menuntut keadilan. Jangan zalim terhadap rakyat kecil,” seru salah satu perwakilan Forum Komunikasi Ormas Jambi.
Setelah satu jam berorasi, perwakilan massa akhirnya diterima oleh Wasidik Ditreskrimum Polda Jambi, AKBP Ari Tonang, bersama penyidik Ipda Taufik yang menangani perkara Thawaf Aly. Dalam pertemuan itu, massa mendesak adanya gelar perkara khusus serta peninjauan ulang terhadap proses hukum yang dianggap cacat prosedur.
Selain itu, sejumlah tokoh seperti Erizal dari Perkumpulan Pemuda Jambi (PPJ) turut menyampaikan adanya ketimpangan dalam proses hukum. Mereka meminta kepolisian menjelaskan secara terbuka apakah status hukum pihak lain seperti Sucipto juga diperiksa secara setara. “Kami melihat ada ketimpangan. Jika benar ada koordinasi antara pihak perusahaan dengan oknum pejabat, maka penegakan hukum harus menyentuh semuanya, bukan hanya aktivis yang membela petani,” tegas Erizal.
Kasus yang menjerat Thawaf Aly berawal dari konflik klaim lahan antara kelompok tani dengan PT WKS di kawasan yang disebut masuk wilayah hutan produksi. Berdasarkan informasi lapangan, sebagian lahan itu telah diserahkan kepada desa dan dijadikan kebun masyarakat sejak 2013, namun belakangan kembali diklaim sebagai konsesi perusahaan. “Perusahaan berdiri di atas izin yang dipertanyakan, tapi justru rakyat yang dikriminalisasi. Kalau perusahaan bisa menanam di atas lahan tanpa izin sah, mengapa rakyat dilarang memanen hasil kebunnya?” kata Kemas Sholihin menegaskan.
Massa menegaskan bahwa perjuangan Thawaf Aly adalah perjuangan rakyat Jambi untuk mempertahankan hak atas tanah. Mereka meminta aparat penegak hukum, khususnya Polda Jambi, menegakkan hukum secara berimbang dan berintegritas. “Kami akan terus kawal kasus ini sampai Thawaf Aly dibebaskan. Jangan biarkan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tutup Erikson.(***)
![]()





































Discussion about this post