GMSMEDIA.CO.ID-Ratusan warga RT 13 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, mendeklarasikan perlawanan terhadap penetapan wilayah permukiman mereka sebagai zona merah oleh Pertamina EP Rokan Jambi. Deklarasi tersebut digelar sebagai bentuk penegasan bahwa warga menolak segala kebijakan yang dianggap merampas hak mereka atas tanah yang telah dikuasai puluhan tahun.
Gerakan penolakan ini akan berlanjut dengan aksi demonstrasi besar-besaran yang menyasar kantor Pertamina dan DPRD Provinsi Jambi pada Rabu, 10 Desember 2025. Warga juga resmi membentuk Forum Warga Tolak Zona Merah yang akan menghimpun lebih dari 6.000 warga terdampak dari tujuh kelurahan di dua kecamatan di Kota Jambi.
Koordinator aksi, Syamsul Bahri, mengatakan penetapan zona merah telah menimbulkan rasa takut dan kegelisahan mendalam di tengah warga. Dampaknya sangat serius karena seluruh aktivitas administrasi pertanahan diblokir. Padahal sebagian besar warga sudah tinggal turun-temurun dan telah memiliki sertifikat hak milik.
“Penetapan sepihak ini membuat warga kehilangan hak dasar mereka. Ini tanah yang kami tempati puluhan tahun dan telah bersertifikat. Kenapa tiba-tiba disebut zona merah?” tegas Syamsul.
Sementara itu, koordinator aksi deklarasi, Derri Anindia, menegaskan bahwa langkah yang dilakukan hari ini merupakan konsolidasi awal dalam mengumpulkan kekuatan masyarakat untuk melawan keputusan yang dinilai merugikan rakyat kecil.
“Kami akan menggerakkan ribuan warga untuk melakukan perlawanan. Ini perjuangan mempertahankan hak hidup kami,” ujar Derri dengan nada keras.
Ketua RT 13 Sukakarya, Asep, mengungkapkan keresahan warganya sudah terjadi sejak banyaknya penolakan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap proses pemecahan maupun balik nama sertifikat.
“Banyak warga yang bingung dan bertanya kenapa permohonan mereka ditolak. Setelah kami telusuri, ternyata wilayah kami dimasukkan sepihak sebagai zona merah,” kata Asep.
Sebelumnya, warga juga telah melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Pertamina dan Pemerintah Kota Jambi, namun hingga kini belum ada solusi yang berpihak pada masyarakat.
Aksi warga akan diperkuat dengan pendampingan hukum oleh sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Forum Warga Tolak Zona Merah, di bawah koordinasi Suhatman Pisang.
“Upaya hukum akan kami tempuh. Warga tidak boleh diperlakukan semena-mena di tanah sendiri,” tegas Suhatman.
Forum tersebut menyerukan dukungan berbagai pihak untuk ikut mengawal perjuangan warga mempertahankan hak atas tanah yang telah mereka tempati turun temurun.(**)
![]()






































Discussion about this post