GMSMEDIA.CO.ID-Nazli, Pakar Komunikasi Publik di Jambi, menyampaikan catatan kritis terhadap pemberitaan berjudul “Tampil Berkelas dengan Video AI, Kadis Kominfo Ariansyah Soroti Peran KIM sebagai Akselerator Informasi” yang dimuat di salah satu media lokal. Ia menilai pemberitaan tersebut terlalu menekankan aspek citra dan gaya, sementara persoalan substansial mengenai Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) justru terabaikan.
“Judul dan narasi berita itu terlalu menonjolkan gaya tampil berkelas dengan AI. Padahal yang lebih penting adalah bagaimana KIM benar-benar berdaya sebagai garda terdepan dalam memastikan akses informasi yang merata dan bebas manipulasi,” ujar Nazli, Kamis (25/9).
Nazli menilai penggunaan teknologi AI dalam komunikasi publik memang menarik, namun tidak boleh menutupi problem nyata di lapangan. Ia menyebut, KIM di banyak daerah masih belum maksimal menjalankan fungsi edukasi informasi, terutama di pedesaan.
“Kalau KIM disebut akselerator informasi, maka ukurannya bukan pada penampilan pejabat, melainkan pada seberapa kuat KIM mampu melawan hoaks, menghadirkan transparansi, serta membuka ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat,” tegasnya.
Lebih jauh, Nazli merinci sejumlah catatan kritis terkait pemberitaan tersebut:
1. Minim kritisisme. Porsi besar berita hanya memuji penggunaan video AI oleh Kadis Kominfo tanpa mempertanyakan efektivitas, tantangan teknis, atau etika penggunaannya.
2. Fokus citra. Narasi lebih menekankan “tampil berkelas” ketimbang dampak nyata di masyarakat, termasuk keterjangkauan informasi bagi warga desa atau yang minim akses digital.
3. Tanpa data konkret. Klaim tentang krusialnya peran KIM tidak disertai data empiris, survei, maupun suara masyarakat penerima informasi.
4. Risiko teknologi AI. Potensi penyalahgunaan, manipulasi visual, hingga kesenjangan akses digital tidak disentuh dalam pemberitaan.
5. Peran media. Media seharusnya berfungsi sebagai watchdog dalam mengawal otomatisasi informasi, bukan sekadar jembatan publikasi resmi.
6. Rekomendasi. Ke depan, Nazli mendorong agar pemberitaan menghadirkan suara masyarakat, membandingkan efektivitas metode tradisional dan digital, serta menyingkap risiko sekaligus implikasi jangka panjang penggunaan teknologi.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan KIM di daerah sangat penting, baik dari sisi kebijakan, alokasi anggaran, maupun pelatihan. Ia menekankan agar media tidak terjebak pada pencitraan, tetapi tetap mengedepankan kritik membangun sebagai fungsi kontrol sosial.
“Jangan sampai isu mendasar tenggelam hanya karena dikemas dengan bahasa pencitraan. Media harus berfungsi sebagai pengawas, bukan sekadar corong seremonial,” tutup Nazli.(**)
![]()






































Discussion about this post