• Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
GMS Media
No Result
View All Result
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah
GMS Media
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah

Beranda » Pengusiran Senyap (Silent Eviction) Lahan Pangan : Studi Kasus PT. SAS Jambi

Pengusiran Senyap (Silent Eviction) Lahan Pangan : Studi Kasus PT. SAS Jambi

by admin
01/08/2025
in Opini
Noviardi Ferzi

Noviardi Ferzi

PostTweetSendScan

Oleh: Dr. Noviardi Ferzi*

GMSMEDIA.CO.ID-Di tengah hiruk pikuk pembangunan dan narasi ketahanan pangan nasional, sebuah ancaman senyap tengah merayap di Aur Kenali, Jambi. Bukan dengan kekuatan militer, melainkan melalui dugaan penyalahgunaan izin dan manipulasi tata ruang, masyarakat lokal menghadapi pengusiran senyap (silent eviction) dari tanah yang telah mereka tempati secara turun-temurun. Praktik semacam ini, yang diduga dilakukan oleh PT. SAS dengan menumpuk batubara di zona pertanian, bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi sebuah penggerusan fundamental terhadap hak-hak masyarakat dan potensi pangan Jambi di masa depan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 secara gamblang telah menetapkan Aur Kenali sebagai zona krusial untuk permukiman, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan yang terpenting, pertanian. Penumpukan batubara, sebuah aktivitas yang secara inheren bersifat ekstraktif dan merusak lingkungan, adalah antitesis dari peruntukan tersebut. Keberadaan fasilitas PT. SAS, yang mencakup jalan khusus, stockpile, dan Terminal Umum untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di zona pertanian, secara terang-terangan melanggar prinsip keselarasan pembangunan dengan RTRW, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ironisnya, di saat Presiden Prabowo menggaungkan program ketahanan pangan sebagai prioritas nasional, Jambi justru dihadapkan pada praktik yang mengancam fondasi ketahanan pangan lokal. Pengalihfungsian lahan pertanian produktif secara ilegal akan mengakibatkan erosi lahan pertanian abadi, yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Seperti yang ditegaskan Wiradi (2000) dalam analisisnya tentang tanah dan petani, perlindungan lahan pertanian adalah kunci keberlanjutan hidup masyarakat. Jika preseden ini dibiarkan, bukan hanya Jambi yang akan kehilangan potensi pangannya, tetapi juga akan mengirim sinyal buruk bagi komitmen nasional terhadap ketahanan pangan.

Fenomena silent eviction terjadi ketika masyarakat secara bertahap dipaksa meninggalkan tanah mereka bukan melalui penggusuran paksa secara langsung, melainkan melalui mekanisme tidak langsung seperti pencemaran lingkungan, hilangnya akses, atau perubahan peruntukan lahan yang tidak adil. Di Aur Kenali, aktivitas penumpukan batubara PT. SAS, jika terbukti menyalahi aturan, adalah contoh nyata dari silent eviction.

Dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat masif dan melumpuhkan. Penumpukan batubara tanpa pengelolaan yang memadai akan menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara, sebagaimana diuraikan oleh Kusmana (2010) dalam studinya tentang hidrologi pertambangan. Debu batubara yang bertebaran akan mengganggu kesehatan pernapasan masyarakat dan mencemari lahan pertanian, menurunkan produktivitas tanaman. Lebih lanjut, keberadaan stockpile batubara skala besar jelas memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang sesuai, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Jika izin pertanian digunakan sebagai kamuflase, ini mengindikasikan ketiadaan dokumen lingkungan yang relevan untuk kegiatan batubara, berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Di sisi sosial, silent eviction ini akan melahirkan kemiskinan struktural bagi petani yang kehilangan mata pencarian. Mereka akan terpaksa beralih profesi atau menjadi buruh serabutan, terlepas dari ikatan sosial dan ekonomi yang telah lama terbangun di lingkungan pertanian. Scott (1998) dalam karyanya Seeing Like a State, mengingatkan bahwa skema pembangunan yang terpusat seringkali gagal ketika tidak sesuai dengan realitas lokal dan kebutuhan sesungguhnya. Dalam kasus Aur Kenali, skema logistik batubara yang bersembunyi di balik izin pertanian berpotensi mengabaikan realitas dan kebutuhan fundamental masyarakat petani.

Klaim PT. SAS yang menyatakan fasilitas infrastruktur logistiknya diperuntukkan bagi sektor pertanian perlu dipertanyakan secara serius. Skala kebutuhan logistik yang sedemikian masif untuk komoditas pertanian seperti kelapa sawit, karet, atau kopi di Jambi, sehingga harus mengorbankan lahan pertanian, adalah sebuah anomali. Satu-satunya cara untuk membuktikan klaim ini adalah dengan membuka seluruh dokumen perizinan kepada publik secara transparan.

Masyarakat memiliki hak penuh untuk mengakses dan meninjau setiap izin yang menjadi dasar operasional PT. SAS, termasuk Izin Usaha Perdagangan (IUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Izin Lingkungan. Penting untuk memastikan apakah dokumen-dokumen tersebut secara eksplisit hanya mencantumkan komoditas pertanian dan perkebunan, ataukah terdapat klausul ambigu, kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang umum, atau interpretasi ganda yang memungkinkan masuknya komoditas pertambangan seperti batubara di kemudian hari. Transparansi perizinan adalah kunci utama untuk membangun kepercayaan publik; tanpanya, janji “bukan batubara” akan menjadi janji hampa yang berpotensi menciptakan preseden buruk bagi pembangunan di Jambi, bahkan dapat mengindikasikan upaya penghindaran pajak, sebagaimana disoroti oleh Ross (2012) terkait kompleksitas fiskal dari komoditas ekstraktif.

Dugaan penyalahgunaan izin pertanian untuk penumpukan batubara oleh PT. SAS adalah pelanggaran serius terhadap berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah, masyarakat, dan pihak berwenang harus bertindak tegas untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak masyarakat serta kelestarian lingkungan di Jambi. Seperti yang diutarakan Tjokroamidjojo (2000), ini merupakan ujian nyata terhadap komitmen pemerintah dalam menata ruang dan menjamin kesejahteraan publik.

Pembangunan infrastruktur logistik adalah investasi jangka panjang yang akan membentuk wajah dan arah pembangunan Jambi di masa depan. Jika komitmen untuk mendukung sektor pertanian secara berkelanjutan adalah tujuan utama, maka seluruh aspek perizinan, tata ruang, hingga operasional fasilitas logistik harus selaras dan berorientasi pada semangat tersebut. Jangan sampai, di balik “dukungan” terhadap pertanian, justru tanpa disadari membuka celah bagi dominasi komoditas lain yang pada akhirnya menimbulkan masalah baru dan memperparah persoalan yang sudah ada, serta berujung pada pengusiran senyap masyarakat dari tanahnya sendiri. Masyarakat Jambi sudah sangat cerdas dan mampu membedakan antara janji manis dan realitas pahit. Mari bersama-sama mengawal pembangunan ini agar benar-benar berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Jambi, bukan hanya segelintir pihak, dan yang terpenting, sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati bersama.
(Penulis Seorang Pemerhati Sosial Ekonomi Lingkungan)

Loading

Tags: AurKenaliNoviardiferzi lopiniPenyengat rendahPTSASRTRWStockfileBatuBara
Previous Post

Hasto Tetap Narapidana Tom Lembong Bersih

Next Post

Pekerja Batang Hari Tujuh Bulan Tak Digaji, Mahasiswa Ancam Aksi Besar 17 Agustus

Next Post
Aliansi dan Mahasiswa Batanghari Unjuk Rasa ke Pemkab Batanghari..foto : istimewa

Pekerja Batang Hari Tujuh Bulan Tak Digaji, Mahasiswa Ancam Aksi Besar 17 Agustus

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A.,
Hadiri Grand Opening NAARM Aesthetic Skin, Sabtu (2/8/2025). foto : istimewa

Wakil Wali Kota Jambi Hadiri Grand Opening NAARM Aesthetic Skin

Ketua Lembaga GAB Peduli, Syaiful Iskandar dan Stockfile Batubara. foto : istimewa

Perlawanan Warga terhadap PT SAS di Jambi Meningkat, Aktivis Peringatkan Pemerintah: “Jangan Main Api dengan Gelora Rakyat”

Walikota Jambi, Dr.dr Maulana dan Firmansyah,SH.MH. foto : istimewa

Pemkot Abu-Abu Tak Serius Membela Kepentingan Warga

Isra Lasmadi, Kandidat Doktor Unpad

Ekonomi Jambi Lamban Tumbuh, Ini Peringatan Serius untuk Pemprov

Discussion about this post

Iklan

  • Trending
  • Comments
  • Latest

In Memoriam dr. H. Abdul Hamid Syam: Arsitek Kesehatan Jambi Telah Berpulang

29/07/2025
foto dokumen aset Pertamina

Ribuan Warga Kota Jambi Terkepung Zona Merah Pertamina, SHM Tak Bisa Dialihkan

09/08/2025
Foto Berkas Laporan di Bareskrim Mabes Polri. foto: istimewa

Gubernur Jambi Dilaporkan ke Bareskrim Polri

13/06/2025
Nukman (35), saat melaporkan AS ke Polsek Merlung. foto : gmsmedia

Tak Terima Ditegur karena Pukul Istri, Oknum Wartawan Diadukan ke Polisi

06/06/2025
Kantor Satpol PP Provinsi Jambi. foto : Facebook

Isu Hibah Kantor Satpol PP ke Kejati Jambi Menguat, Publik Pertanyakan Transparansi dan Prosedur Aset

05/07/2025
Yuskandar, SH

Warga Gugat Wali Kota Jambi ke Pengadilan TUN, Soal Perwali Pengelolaan Sampah dan Kampung Bahagia

13/07/2026
DPP Gersuma Gelar Rapat Pembentukan Panitia Pelantikan. foto : istimewa.

DPP Gerakan Sumatera Maju (GERSUMA) Jadwalkan Deklarasi dan Pelantikan

15/03/2025
Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah dan Gubernur Alharis. Foto Kantor Satpol-PP. foto : Istimewa

Ketua DPRD Jambi: Belum Ada Permintaan Persetujuan Hibah Kantor Satpol PP

05/07/2025
Firmansyah, SH.MH

Gaji ke-13 Tak Dibayar, Pemkab Batang Hari dan Sarolangun Berpotensi Digugat: Antara Hak ASN dan Tanggung Jawab Pemerintah

27/06/2026
Direktur Eksekutif LSM Tegar, Erwin Munas dan foto Karcis Parkir RSUD H Hanafie Bungo. foto : istimewa

Pungutan Liar di RSUD H. Hanafie? LSM TEGAR Desak Bupati Copot Pengelola Parkir

26/07/2025
Rakernas dan Deklarasi HMTN-MP

38 DPW Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih (HMTN-MP) Hadiri Deklarasi dan Rakernas

0

Pentingnya Governansi Dalam Pengelolaan Industri Jasa Keuangan

0
Oplus_131072

UM Jambi Gelar Launching PMB 2025: Komitmen Pengembangan Pendidikan Berkualitas

0
Kegiatan Media Gathering BEI Provinsi Jambi yang digelar di Hotel Grand Makmur, Jelutung. foto : BEI

Tahun ini, BEI Jambi Targetkan  25.000 Investor Baru

0
Santri PKP Al Hidayah Foto Bersama Usai Melakukan Kunjungan Belajar ke DPRD Provinsi Jambi. foto I Istimewa

Santri PKP Al Hidayah Provinsi Jambi Kunjungan Belajar ke DPRD Provinsi Jambi

0
National Geographic Apparel - lifestyle brand terkemuka bagi para Urban Explorers - membuka pintunya hari ini di Pondok Indah Mall 1, Lantai Dasar.

National Geographic Apparel Memulai Debutnya di Indonesia di Pondok Indah Mall 1

0
Kolaborasi Eklusif Oppo bersama Timnas Indonesia. foto : Oppo

Beli Reno13 F 5G dan Dapatkan Phone Case & Wallet Edisi Spesial Timnas Indonesia!

0
Spotify menghadirkan ‘This Is Taylor Swift: A Spotify Playlist Experience’ ke Jakarta! Mulai 14-17 Februari 2025 di SCBD,

This Is Taylor Swift: A Spotify Playlist Experience’ hadir di Jakarta

0
Al Haris dan Abdullah Sani usai pelantikan di Istana Negara. Foto I Istimewa

Sah, Al Haris dan Abdullah Sani Jabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Periode 2025 – 2030

0
Touring Bersama Sepeda Motor Yamaha. foto: Yamaha Jambi

Fitur-Fitur Canggih yang Dukung Pengalaman Touring Semakin Nyaman & Menyenangkan

0
foto : ilustrasi

Polda Akui Hibah Gedung Dinsos Masih Penjajakan, YLBH Firman Keadilan Desak Gubernur Jambi Kaji Ulang

20/11/2026
Foto : ilustrasi

Proyek JBC Diduga Abaikan Standar K3, Erwin Munas Soroti Keselamatan, PERMAJA JAYA Desak Evaluasi

19/11/2026
Tim Damkartan Kota Jambi Evakuasi Korban Tenggelam

Kolam Retensi JBC Jambi Telan Korban, Bocah 8 Meninggal Dunia

19/11/2026
Founder YLBH Firman Keadilan, Dr (c).Firmansyah, S.H., M.H dan Foto bersama Rektor Universitas Batanghari, Dr. Yunan Surono, S.E., M.M.

Siapa Pemilik Unbari?

08/11/2026
Gubernur Jambi Al Haris saat menyerahkan Juara 1 kepada Bank Jambi sebagai Bank Terinklusi.

Jambi Financial Fest 2026: Bank Jambi Juara 1 Bank Terinklusi, Direktur Operasional Raih Juara 3

28/10/2026
Karyawan Distrik Selaro bersama mitra kontraktor PT Bumi Persada Permai (BPP) menggelar salat Istisqa dan doa bersama di Lapangan Sepak Bola Distrik Selaro, Jumat (23/10/2026).

Hadapi Kemarau, Distrik Selaro Gelar Salat Istisqa dan Doa Bersama

24/10/2026
Bank Jambi Sabet Predikat "Sangat Bagus" di The  Finance Award 2026.
Foto dok Bank Jambi

Bank Jambi Raih Predikat “Sangat Bagus” di The Finance Award 2026, Catat Nilai 83,54

23/10/2026
Suasana Salat Istisqa yang digelar PT Buma Persada Permai di Halaman Parkir Kantor, Jumat (23/10/2026)

PT Bumi Persada Permai Gelar Salat Istisqa, Santuni 44 Anak Yatim Piatu di Tengah Ancaman Karhutla

23/10/2026
Firmansyah, SH, MH, Founder YLBH Firman Keadilan

Bola Panas Zona Merah Jambi Beralih dari BPN ke Perbankan, Warga Masih Dibayangi Ketidakpastian

21/10/2026
Kuasa Hukum Penggugat dari YLBH Firman Keadilan, Firmansyah foto bersama dengan saksi usai sidang di PTUN Jambi, Rabu (21/10/2026)

Warga Minta TPS Sampah Dibangun Kembali, Terpaksa Bakar dan Timbun Sampah di Rumah

21/10/2026

Beranda -- Disclaimer -- Redaksi -- Pedoman Media Siber -- Kode Etik -- SOP Perlindungan Wartawan

No Result
View All Result
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah