Oleh Isralasmadi, Pemerhati Kebijakan Publik
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi bukan lagi sekadar persoalan musim kemarau, melainkan ujian serius bagi kemampuan negara dalam melindungi masyarakat dan lingkungan. Ketika api terus mengancam kawasan hutan, lahan gambut, perkebunan, hingga permukiman, masyarakat kembali menghadapi ancaman kabut asap, gangguan kesehatan, terganggunya aktivitas ekonomi, serta risiko terhambatnya kegiatan pendidikan.
Situasi ini semestinya menjadi peringatan serius bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan imbauan, apel siaga, rapat koordinasi, dan pengerahan petugas di lapangan. Ketika skala ancaman kebakaran melampaui kapasitas daerah, pemerintah harus berani mengakui keterbatasan dan segera memperkuat penanganan dengan sumber daya yang memadai. Jangan sampai negara terlihat sibuk menyatakan kesiapsiagaan, sementara masyarakat justru harus menanggung dampak bencana yang terus berulang.
Apabila kemampuan pemadaman di Jambi tidak lagi sebanding dengan luas dan intensitas kebakaran, pemerintah pusat harus segera mengambil langkah luar biasa yang terukur. Salah satu opsi yang patut dipertimbangkan adalah menyewa pesawat khusus pemadam kebakaran dari negara tetangga yang memiliki kapasitas dan peralatan sesuai kebutuhan. Selain itu, pengerahan helikopter pemadam atau water bombing, baik dari dalam maupun luar negeri, juga perlu dipertimbangkan.
Pesawat berkapasitas besar dapat membantu menjangkau kawasan kebakaran yang luas, sedangkan helikopter dapat mendukung pemadaman di titik-titik yang sulit diakses melalui jalur darat. Namun, pemilihan armada harus didasarkan pada pemetaan titik api, kondisi lahan gambut, akses terhadap sumber air, faktor cuaca, serta analisis kebutuhan operasional.
Pemerintah juga harus memastikan koordinasi lintas negara, perizinan penerbangan, dan sistem komando operasi berjalan cepat dan efektif. Jika kemampuan dalam negeri tidak mencukupi, mengapa harus ragu memanfaatkan bantuan atau menyewa peralatan dari luar negeri? Keselamatan masyarakat dan perlindungan lingkungan seharusnya menjadi prioritas utama, bukan gengsi birokrasi ataupun pertimbangan pencitraan.
Meski demikian, mendatangkan pesawat dan helikopter saja tidak akan menyelesaikan persoalan apabila pemerintah terus bekerja secara reaktif. Pemadaman dari udara harus didukung personel di darat, pemantauan titik api secara real time, ketersediaan sumber air, serta koordinasi yang efektif antarlembaga.
Pada saat yang sama, pemerintah harus menindak tegas setiap pelaku pembakaran yang terbukti melanggar hukum, termasuk korporasi apabila ditemukan bukti keterlibatan. Kawasan gambut perlu dikelola agar tetap basah, sementara pengawasan terhadap konsesi perkebunan dan kehutanan harus dilaksanakan secara konsisten.
Pemerintah pusat juga perlu mengevaluasi kecukupan peralatan, anggaran, dan sistem komando penanggulangan karhutla di daerah agar sesuai dengan tingkat risiko kebakaran. Jangan sampai anggaran penanggulangan bencana terus terserap untuk menangani kebakaran yang berulang, sementara investasi dalam pencegahan dan pengawasan justru tidak memadai. Negara harus hadir bukan hanya ketika api telah membesar, tetapi juga jauh sebelum kebakaran terjadi.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan ritual tahunan berupa pernyataan siaga yang terdengar tegas, tetapi tidak selalu sejalan dengan hasil di lapangan. Masyarakat membutuhkan udara bersih, lingkungan yang terlindungi, kepastian agar kegiatan pendidikan dan ekonomi tidak terus-menerus terganggu, serta jaminan bahwa pelaku pembakaran tidak kebal hukum.
Pemerintah Provinsi Jambi harus terbuka mengenai keterbatasan yang dihadapi. Sementara itu, pemerintah pusat harus bertindak cepat apabila skala bencana telah melampaui kemampuan daerah. Jika diperlukan, sewa pesawat pemadam kebakaran dari negara tetangga, kerahkan helikopter water bombing, dan mobilisasi seluruh sumber daya yang relevan sebelum api semakin sulit dikendalikan.
Biaya operasi tersebut memang harus diperhitungkan secara serius. Namun, kerugian akibat terganggunya kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, kerusakan lingkungan, dan menurunnya kepercayaan publik akibat keterlambatan penanganan juga tidak boleh diabaikan.
Ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah banyaknya rapat atau panjangnya daftar imbauan, melainkan kemampuan menyelamatkan masyarakat, mengendalikan kebakaran, dan mencegah bencana serupa terus berulang.
Ketika daerah kewalahan menghadapi karhutla, pemerintah pusat tidak boleh sekadar menjadi penonton dari jauh. Pemerintah harus hadir melalui keputusan yang tepat, dukungan anggaran, penyediaan peralatan, dan tindakan nyata.(**)
![]()






































Discussion about this post