Oleh Isralasmadi, Pemerhati Kebijakan Publik
PROVINSI JAMBI mengalami pertumbuhan ekonomi yang lamban dan rendah yang hanya mencapai 4,78 persen. Jauh dibawah rata-rata nasional yang tumbuh sebesar 5,12 persen. Kini Pun Jambi tidak menjadi prioritas dalam dua hal penting yakni pembentukan Kodam dan Bandara Internasional.
Sebagaimana diketahui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru, 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP), dan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lanud Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). Upacara yang diikuti tiga matra TNI ini sekaligus menjadi momen peresmian sejumlah satuan operasional baru lainnya di jajaran TNI. Jambi yang semula berada diwilayah Kodam II Sriwijaya dan Sumbar berada diwilayah Kodam I Bukit Barisan. Kembali Jambi tidak diresmikan sebagai Kodam baru namun berada di wilayah Kodam Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat. Ini sangat disayangkan karena sebenarnya Jambi Pun layak untuk menjadi Kodam karena lokasinya strategis yang berbatasan langsung dengan selat Malaka.
Disisi lain, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Hubdar Kemenhub) menetapkan status internasional pada 36 bandar udara umum, tiga bandar udara khusus, dan Bandar Udara Bersujud di bawah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 dan KM 38 Tahun 2025.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, menerangkan, bahwa langkah ini merupakan strategi untuk menguatkan posisi Indonesia dalam jaringan penerbangan global, dengan tetap mengedepankan pemenuhan standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa sesuai regulasi International Civil Aviation Organization (ICAO). Namun amat disayangkan sekali nama Bandara Sultan Thaha Jambi Kembali tidak termasuk dalam jajaran bandara internasional. Dengan tidak adanya konektivitas internasional maka upaya untuk mendorong peningkatan parawisata daerah Jambi amat sulit. Bayangkan bila wisatawan mancanegara yang ingin berkunjung ke Jambi harus melalui daerah tetangga Jambi terlebih dahulu dan itu memakan waktu yang lama serta biaya yang tinggi sehingga membuat wisatawan berpikir seribu kali untuk menggunjungi Jambi.
Ini menjelaskan bahwa kurangnya lobi daerah dan politik anggaran oleh Pemprov Jambi. Seharusnya Gubernur dan jajarannya proaktif untuk melobi Kementerian terkait. Bisa saja Gubernur mengarahkan untuk setiap Dinas mengirimkan oproposal kegiatan pemnagunan di setiap Kementerian.
Misalnya Dinas perhubungan mengririmkan 100 proposal di setiap eselon I eselon dua bahkan ke eselon III di setiap Kementerian yang membina dinas terkait. Kemudian selain itu tiap kepala dinas melakukan kunjungan langsung kepada tokoh kunci tiap kementerian untuk bisa menempatkan kegiatan Kementerian mereka di wilayah Jambi. Dengan demikian setidaknya akan banyak kegiatan pusat yang ditempatkan di wilayah Jambi.(***)
![]()






































Discussion about this post