PEMERINTAH Provinsi Jambi tengah menjadi sorotan publik menyusul mencuatnya isu hibah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi.
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi, Agus Pirngadi, telah membantah adanya proses hibah tersebut.
Bahkan Ketua DPRD Provinsi Jambi secara tegas menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada permintaan persetujuan hibah dari pemerintah provinsi.
Polemik ini tidak bisa dipandang remeh, karena pernyataan-pernyataan tersebut telah menguak carut-marutnya tata kelola pemerintahan Provinsi Jambi.
Bahwa isu hibah bisa muncul dan menggelinding begitu saja menunjukkan bahwa ada persoalan serius dalam transparansi dan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan aset daerah.
Pemindahan kantor Satpol PP dari kawasan perkantoran Telanaipura ke gedung eks MTQ (kini dikenal sebagai Islamic Center) di kawasan Taman Rimba dilakukan atas dalih pemanfaatan aset dan pengamanan kawasan strategis.
Ini merupakan Alasan sangat mengada-ada dan tidak logis, Menjaga aset tidak harus dengan memindahkan seluruh kantor, cukup dengan penempatan pos jaga atau petugas di lokasi tersebut.
Dalih tersebut hanya mempertebal kecurigaan bahwa ada motif tersembunyi di balik pemindahan kantor Satpol PP yang terkesan tergesa-gesa.
Kawasan Islamic Center sejatinya memiliki nilai historis dan fungsi tersendiri, Dulu kawasan ini dikelola oleh Yayasan Peduli Anak Jambi sejak 1973, dan kemudian dialihkan ke Dinas Pariwisata pada 1997 saat Jambi menjadi tuan rumah MTQ Nasional.
Tidak semestinya kawasan ini dijadikan lokasi perkantoran dengan menepatkan kantor Satpol PP disana.
Pemprov seharusnya tetap menempatkan dinas-dinasnya di kawasan perkantoran Telanaipura, yang sejak awal dirancang sebagai pusat pemerintahan untuk memudahkan koordinasi antar instansi dan pelayanan publik.
Lantas apa urgensinya pemindahan kantor Satpol PP yang terburu-buru ini, dan kemudian disinyalir akan dihibahkan ke Kejati Jambi.
Wajar jika publik bertanya dan mencurigai adanya agenda pribadi dari Gubernur dalam hal ini.
Apalagi jika hibah dilakukan secara berulang kepada instansi vertikal (Kejaksaan Tinggi) yang seharusnya independen, tanpa dasar kebutuhan mendesak atau kajian akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ironisnya, berdasarkan pantauan di lapangan, yang justru lebih membutuhkan perluasan fasilitas adalah Pengadilan Negeri Jambi, bukan Kejati Jambi.
Namun tentu saja kebutuhan ini tetap harus melalui kajian mendalam dan analisis skala prioritas pembangunan, bukan keputusan sepihak tanpa melibatkan DPRD sebagai wakil rakyat.
Gubernur tidak bisa memperlakukan aset negara seperti aset milik pribadi. Setiap rencana hibah kepada lembaga vertikal seperti Kejaksaan harus melewati prosedur resmi dan mendapatkan persetujuan DPRD.
Sebab aset daerah adalah kekayaan rakyat yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral kepada masyarakat melalui lembaga legislatif.
Polemik hibah kantor Satpol PP ini menjadi ujian bagi integritas dan keseriusan DPRD Provinsi Jambi dalam menjalankan fungsi pengawasan.
DPRD tidak boleh diam, Sudah saatnya mereka bersuara dan mengambil sikap tegas.
Jika dibiarkan, praktik semaunya ini terus berlangsung, maka kita akan menyaksikan aset daerah berpindah tangan dan hilang tanpa kontrol publik.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah bukanlah pilihan, melainkan keharusan konstitusional.
Setiap pengalihan aset, meski kepada lembaga negara sekalipun, wajib disertai prosedur yang jelas dan terbuka, serta disetujui oleh DPRD, Inilah esensi dari pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Jika Gubernur terus bertindak tanpa dasar hukum yang sah dan mengabaikan kewajiban konstitusional, maka bisa dikatakan bahwa tata kelola pemerintahan di Provinsi Jambi sedang mengalami krisis.
Masyarakat berhak tahu, berhak bertanya, dan berhak menuntut pertanggungjawaban. Jangan biarkan Jambi terus dikelola dengan gaya otoriter dan tidak transparan.(***)
![]()






































Discussion about this post