GMSMEDIA.CO.ID- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi mendorong dilakukannya verifikasi faktual terhadap status lahan milik warga yang masuk dalam penetapan zona merah dan berdampak pada pemblokiran sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dorongan tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, saat menerima perwakilan Forum Warga Tolak Zona Merah di rumah dinas Ketua DPRD, Minggu (18/1/2026). Pertemuan itu membahas langkah konkret penyelesaian persoalan lahan yang dinilai merugikan masyarakat.
Hafiz menyatakan, DPRD Provinsi Jambi akan mengambil peran aktif untuk memastikan kejelasan status wilayah yang diklaim sebagai bagian dari konsesi pertambangan. Salah satu langkah awal yang ditempuh adalah pemetaan ulang melalui citra satelit guna memastikan batas wilayah secara objektif.
“Verifikasi ini penting agar tidak terjadi kesalahan penetapan kawasan. Setelah data diperoleh, kami akan membicarakannya dengan Gubernur Jambi untuk menentukan langkah yang paling tepat,” ujar Hafiz.
Ia menambahkan, koordinasi juga telah dilakukan dengan DPRD Kota Jambi agar proses pengumpulan data dapat berjalan terpadu. Hasil pemetaan dijadwalkan rampung dalam beberapa hari ke depan sebelum dibahas di tingkat Pemerintah Provinsi Jambi.
Ketua Tim Advokasi Forum Warga Tolak Zona Merah, Suhatman Pisang, menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, keterlibatan DPRD menjadi sinyal kuat bahwa aspirasi warga mulai mendapat perhatian serius di tingkat pengambil kebijakan.
“Ini bukan hanya soal sertifikat yang diblokir, tetapi soal kepastian hukum bagi warga. Kami berharap proses ini benar-benar menghasilkan solusi,” katanya.
Sementara itu, juru bicara forum warga, Derri Anandia, mengungkapkan bahwa perjuangan warga telah berlangsung cukup lama melalui berbagai aksi dan upaya advokasi. Ke depan, forum mendorong dialog terbuka yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar persoalan tidak berlarut.
“Kami ingin penyelesaian yang adil dan transparan. Hak masyarakat harus dilindungi,” ujar Derri.
Forum warga menegaskan akan terus mengawal proses tersebut dan memastikan perjuangan dilakukan melalui jalur yang konstitusional hingga ada kejelasan status lahan dan pemulihan hak-hak warga terdampak.(**)
![]()






































Discussion about this post