Oleh: Firmansyah, SH, MH (Pemerhati Hukum dan Kebijakan Publik Asal Jambi) DALAM tradisi pemerintahan yang baik, proyek multiyears (tahun jamak)...
Read moreOleh: Firmansyah, S.H., M.H. Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik DALAM dinamika pengelolaan anggaran daerah, transparansi dan akuntabilitas semestinya menjadi...
Read moreOleh : Firmansyah, S.H., M.H. Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik Di balik gegap gempita pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi,...
Read moreOleh: Firmansyah, SH.MH., Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik KERJA sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Eraguna Bumi Nusa...
Read moreOleh: Firmansyah Lawyer, Pemerhati Hukum dan HAM GUBERNUR Jambi kembali menjadi sorotan setelah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4963/SE/BKD-5.3/VI/2025 yang memuat...
Read moreOleh: Firmansyah,SH.MH PENGELOLAAN parkir oleh pihak swasta di kawasan Pasar Angso Duo, Jambi, kembali menjadi sorotan. Indikasi penyimpangan dalam penyetoran...
Read moreDI tengah semangat pembangunan, perlindungan lingkungan hidup sering kali dikorbankan. Salah satunya lewat praktik penerbitan izin lingkungan secara serampangan oleh...
Read morePENERTIBAN Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak bisa dilakukan secara serampangan. Sebagai negara hukum, Indonesia menuntut kepatuhan terhadap aturan, bukan tindakan...
Read moreOleh : Firmansyah Lawyer PEMERINTAH Provinsi Jambi didesak untuk lebih transparan dan serius dalam menyelesaikan proses pengalihan Participating Interest (PI)...
Read moreOleh: Firmansyah,SH.MH PEMERINTAH Provinsi Jambi dinilai tidak transparan dalam pengelolaan Participating Interest (PI) 10% sektor minyak dan gas bumi (migas)....
Read more

Beranda -- Disclaimer -- Redaksi -- Pedoman Media Siber -- Kode Etik -- SOP Perlindungan Wartawan