Oleh: Nazli (Anak Dusun)
TERPILIHNYA Gubernur Jambi, Al Haris, sebagai Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) menjadi sorotan nasional. Jabatan ini bukan sekadar kehormatan, melainkan ujian besar: mampukah Al Haris menjadikan ADPMET bukan hanya forum pejabat, tetapi wadah perjuangan keadilan energi bagi daerah?
Langkah awal Al Haris patut diapresiasi. Usai terpilih, ia langsung memimpin Rakernas ADPMET dengan semangat kolaboratif, merangkul seluruh daerah penghasil migas dan energi. Tema besar yang diusung, “Dari Daerah untuk Keberlanjutan Energi Nasional,” menunjukkan tekadnya untuk menempatkan daerah sebagai subjek penting dalam tata kelola energi.
Gaya kepemimpinannya yang cepat dan komunikatif memperlihatkan bahwa jabatan ini tidak ingin dijalani sekadar simbolis. Di tengah banyak kepala daerah yang pasif dalam isu energi, kehadiran Al Haris membawa harapan baru: suara daerah penghasil tak lagi boleh dipinggirkan dalam kebijakan nasional.
Namun, publik juga menaruh ekspektasi besar agar kepemimpinan Al Haris tidak berhenti pada seremoni dan retorika. Sudah terlalu sering ADPMET menjadi ajang diskusi tanpa tindak lanjut. Padahal, persoalan di lapangan semakin kompleks dari eksploitasi migas yang tak berpihak pada masyarakat lokal, dana bagi hasil yang tidak transparan, hingga lemahnya kapasitas daerah dalam mengelola energi.
Jabatan ini seharusnya menjadi instrumen perjuangan, bukan sekadar simbol politik. Tak bisa dipungkiri, posisi Al Haris sebagai Gubernur sekaligus Ketua ADPMET menimbulkan pertanyaan publik: sejauh mana ia mampu memisahkan kepentingan daerah, asosiasi, dan politik nasional? Risiko conflict of interest selalu ada, terlebih menjelang tahun-tahun politik. ADPMET jangan sampai terjebak menjadi alat promosi kekuasaan. Ujian moral sejati akan datang ketika ia harus memilih antara kepentingan rakyat dan tekanan politik.
Sebagai Ketua, Al Haris dituntut menjaga ADPMET tetap menjadi jembatan antara kepentingan daerah dan pusat, bukan tembok yang memperlebar jarak keduanya. Kepemimpinan energi bukan soal siapa yang paling lantang berbicara, tetapi siapa yang paling konsisten memperjuangkan keseimbangan.
Kini Jambi memiliki posisi penting. Melalui Al Haris, suara daerah penghasil migas berpotensi lebih kuat di tingkat nasional. Namun suara saja tidak cukup; yang dibutuhkan adalah kebijakan nyata: perbaikan tata kelola migas rakyat, pemberdayaan BUMD energi, serta keberanian menegakkan transparansi dan akuntabilitas publik.
Jika Al Haris mampu menakhodai ADPMET dengan semangat itu, sejarah akan mencatat bahwa dari Jambi lahir seorang pemimpin yang tidak hanya membanggakan daerahnya, tetapi juga menata ulang keadilan energi nasional.
Apresiasi terhadap jabatan baru Al Haris tentu wajar. Namun apresiasi sejati bukanlah pujian tanpa syarat, melainkan dorongan agar jabatan itu membawa manfaat bagi rakyat banyak. Kepemimpinan energi menuntut integritas, keberanian, dan kepekaan terhadap nasib masyarakat di daerah penghasil migas.
Semoga Al Haris mampu melewati ujian itu dengan karya nyata, bukan sekadar wacana. Sebab jabatan boleh bergengsi, tetapi maknanya hanya sebesar manfaat yang dirasakan rakyatnya.(***)
![]()






































Discussion about this post