GMSMEDIA.CO.ID-Polemik tarif parkir di RSUD H Hanafie Muara Bungo terus mencuat. Aktivis Gerakan Anak Peduli (GAB) Jambi, Syaiful Iskandar, menilai penerapan tarif progresif di rumah sakit daerah tersebut menyimpang dari ketentuan hukum dan bisa masuk kategori pungutan liar (pungli).
Menurut Syaiful, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mengatur tarif parkir flat, bukan progresif. Dalam perda disebutkan, tarif parkir untuk sepeda motor Rp2.000 per dua jam pertama, mobil Rp3.000 per dua jam pertama, dan bus Rp5.000 per dua jam pertama. Sementara untuk jam berikutnya hanya dikenakan tarif tambahan tetap, bukan progresif sebagaimana dipraktikkan di RSUD.
“Ketentuan tarif parkir di RSUD H Hanafie jelas tidak sesuai perda. Jangan sampai perda dijadikan dalih untuk memungut secara berlebihan. Kalau tidak sesuai aturan, itu bisa dikategorikan pungli,” tegas Syaiful, Selasa (2/9/2025).
Ia menambahkan, penerapan tarif progresif lazim diberlakukan di pusat perbelanjaan besar di kota-kota besar, bukan di fasilitas publik seperti rumah sakit daerah. “RSUD bukan mall, sehingga tidak bisa menggunakan pola tarif seperti itu,” ujarnya.
Menanggapi kritik tersebut, Direktur RSUD H Hanafie, dr. Edi Mustafa, menyatakan pihak rumah sakit tidak mengelola parkir secara langsung. “Parkir dikelola oleh pihak ketiga. Rumah sakit hanya menerima imbas dari kebijakan tersebut,” jelasnya.
Edi menegaskan, pihaknya telah menyampaikan masukan kepada pengelola agar mekanisme parkir disesuaikan dengan aturan yang berlaku. “Kami tidak ingin masyarakat terbebani. Rumah sakit sudah meminta pengelola parkir mengikuti regulasi sesuai perda agar tidak menimbulkan keresahan,” katanya.
Hingga kini, masyarakat menunggu langkah tegas pemerintah daerah untuk memastikan tarif parkir di RSUD H Hanafie sesuai perda, sehingga tidak lagi menimbulkan polemik maupun dugaan pungli.(**)
![]()






































Discussion about this post