GMS-MEDIA.ID-Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia resmi meregistrasi permohonan hak uji materiil yang diajukan warga Kota Jambi, Dedy Verisandy dan Rosa Juniarti, terhadap Peraturan Wali Kota (Perwal) Jambi Nomor 18 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah melalui Perwal Jambi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Bahagia.
Permohonan tersebut tercatat dalam Register Perkara Nomor 50 P/HUM/2026 tertanggal 22 September 2026.
Registrasi itu tertuang dalam surat Kepaniteraan MA Nomor 50/PR/IX/50 P/HUM/2026 yang ditandatangani Panitera Muda Tata Usaha Negara MA, H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum. Dalam surat tersebut, MA menyatakan berkas fisik dan elektronik permohonan telah lengkap.
Para pemohon mempersoalkan keberadaan Perwal Kampung Bahagia yang mereka nilai memiliki ketentuan yang bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dalam permohonan uji materiil tersebut, sejumlah regulasi dijadikan sebagai batu uji, di antaranya Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kuasa hukum para pemohon, Firmansyah, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Siginjai, mengatakan registrasi oleh MA menunjukkan permohonan warga telah memenuhi persyaratan secara formal untuk diperiksa.
“Wali Kota tidak boleh membuat aturan yang melabrak undang-undang. Kami minta Mahkamah Agung membatalkan Perwal ini karena merugikan warga, terutama soal pengelolaan sampah dan penggunaan keuangan daerah,” tegas Firmansyah.
Pengajuan uji materiil ke MA tersebut juga berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi.
Sebelumnya, warga mengajukan gugatan terhadap Wali Kota Jambi dalam Perkara Nomor 15/G/TF/2026/PTUN.JBI. Gugatan itu berkaitan dengan penutupan dan pembongkaran tempat pembuangan sementara (TPS) sampah komunal di sejumlah lokasi di Kota Jambi.
Dengan diregistrasinya permohonan tersebut, substansi Perwal Kampung Bahagia kini menjadi objek pengujian di MA, sementara persoalan penutupan dan pembongkaran TPS komunal juga tengah berproses melalui jalur peradilan di PTUN Jambi.(**)
![]()






































Discussion about this post