• Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
GMS Media
No Result
View All Result
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah
GMS Media
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah

Beranda » Gubernur Jambi tak serius cegah dan tanggulangi bencana kebakaran

Gubernur Jambi tak serius cegah dan tanggulangi bencana kebakaran

by admin
06/10/2026
in Opini
Firmansyah, SH.MH

Firmansyah, SH.MH

PostTweetSendScan

Oleh: Firmansyah, S.H., M.H.
Advokat, Ketua YLBH Firman Keadilan

SETIAP musim kemarau, warga Jambi seolah kembali menyaksikan persoalan yang sama. Asap muncul, sekolah diliburkan, rumah sakit dipenuhi pasien infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), sementara pemerintah kemudian sibuk mengumumkan berbagai langkah penanganan, seperti water bombing dan hujan buatan.

Tahun ini, Pemerintah Provinsi Jambi menerima bantuan Rp30 miliar dari pemerintah pusat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bantuan tersebut semestinya menjadi kabar yang melegakan bagi masyarakat.

Namun, menurut Ketua YLBH Firman Keadilan, Firmansyah, rincian penggunaan dana tersebut justru memperlihatkan persoalan mendasar dalam kebijakan penanganan karhutla di Jambi.

Sekitar Rp18 miliar dialokasikan kepada BPBD untuk pemadaman dan peralatan, Rp6,5 miliar kepada RSUD Raden Mattaher, Rp2,8 miliar kepada Dinas Kesehatan, dan hanya Rp1,8 miliar kepada Dinas Kehutanan.

Menurut Firmansyah, lebih dari 90 persen dana tersebut digunakan untuk pemadaman serta penanganan dampak kesehatan, sementara alokasi untuk instansi yang berkaitan langsung dengan upaya pencegahan tidak sampai enam persen.

“Api memang harus dipadamkan dan warga yang sakit harus diobati. Tetapi pola anggaran ini menunjukkan Pemprov Jambi masih memperlakukan karhutla sebagai bencana yang datang tiba-tiba, bukan kegagalan tata kelola yang bisa diperkirakan,” kata Firmansyah dalam pandangannya.

Ia menilai karhutla di Jambi bukan persoalan baru karena hampir setiap tahun terjadi, bahkan di sejumlah lokasi yang relatif sama, terutama kawasan lahan gambut dan areal konsesi.

Menurutnya, persoalan semakin terlihat ketika dana Rp30 miliar tersebut sempat tertahan selama berminggu-minggu karena menunggu pembahasan APBD Perubahan. Sementara itu, kebakaran terus berlangsung tanpa menunggu proses penganggaran.

“Api tidak menunggu ketok palu DPRD,” tegasnya.

Firmansyah juga menyoroti status penanganan karhutla di tingkat provinsi. Gubernur Jambi telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 27 April 2026. Menurutnya, terdapat waktu sekitar lima bulan untuk memperkuat pencegahan sebelum memasuki puncak musim kemarau.

Namun, ketika ratusan titik panas terdeteksi dan kualitas udara masuk kategori tidak sehat, status tersebut disebut tidak dinaikkan menjadi tanggap darurat. Sementara Kabupaten Muaro Jambi telah menaikkan statusnya sejak akhir Agustus, Pemerintah Provinsi Jambi masih mempertahankan status siaga.

Bagi Firmansyah, persoalan tersebut bukan sekadar perbedaan istilah administratif. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang memberikan kemudahan akses dalam kondisi tanggap darurat, termasuk pengerahan sumber daya, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran secara cepat.

“Keengganan menaikkan status membuat penanganan berjalan dengan ritme birokrasi biasa di tengah keadaan yang luar biasa,” ujarnya.

Firmansyah juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan pencegahan, bukan hanya bertindak setelah bencana terjadi.

Ia merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan pencegahan kerusakan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.

Selain itu, Undang-Undang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa penanggulangan bencana dimulai sejak tahap pra-bencana melalui mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini.

Menurut Firmansyah, sejumlah langkah pencegahan seharusnya telah dilakukan sejak awal, antara lain pembasahan gambut melalui sekat kanal, patroli bersama Masyarakat Peduli Api, pemberian insentif untuk membuka lahan tanpa membakar, sistem peringatan dini hingga tingkat desa, serta pengawasan terhadap pemegang konsesi dan HGU.

“Semestinya dikerjakan sejak awal tahun, bukan ketika langit sudah menguning,” katanya.

Ia juga mempertanyakan tindak lanjut terhadap perusahaan pemegang konsesi yang arealnya mengalami kebakaran. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Jambi sebelumnya berulang kali menyatakan pemegang HGU bertanggung jawab atas kebakaran di arealnya.

“Pertanyaannya, berapa izin yang dievaluasi dan berapa perusahaan yang dikenai sanksi?” ujar Firmansyah.

Atas kondisi tersebut, Firmansyah mendorong empat langkah kepada Pemerintah Provinsi Jambi.

Pertama, Gubernur Jambi diminta membuka secara transparan rincian penggunaan dana Rp30 miliar kepada publik. Kedua, pemerintah provinsi diminta segera mengevaluasi status siaga darurat dan menaikkannya apabila kondisi di lapangan memang membutuhkan.

Ketiga, mulai APBD 2027, anggaran penanganan karhutla diminta diarahkan secara signifikan pada upaya pencegahan dengan target yang terukur. Keempat, penindakan terhadap perusahaan pemilik konsesi yang arealnya terbakar diminta dilakukan secara terbuka.

Dorongan tersebut, kata Firmansyah, tidak berhenti pada pernyataan. Pada Senin, 5 Oktober 2026, YLBH Firman Keadilan sebagai kuasa warga Jambi yang terdampak asap telah menyerahkan notifikasi gugatan warga negara (citizen lawsuit) kepada Gubernur Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Notifikasi tersebut memberikan waktu 60 hari kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah nyata dalam pencegahan karhutla, pemulihan hak warga atas udara bersih, serta pengawasan terhadap pemegang konsesi.

“Bila tidak ada perubahan berarti, kami akan membawa persoalan ini ke Pengadilan Negeri Jambi,” kata Firmansyah.

Ia menegaskan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Menurutnya, citizen lawsuit merupakan salah satu jalan hukum bagi warga untuk menagih pemenuhan kewajiban negara.

“Kami justru berharap gugatan ini tidak perlu didaftarkan, karena pemerintah lebih dulu berbenah,” ujarnya.

Firmansyah menilai masyarakat Jambi tidak hanya membutuhkan pemerintah yang bergerak ketika asap sudah menyebar, tetapi juga pemerintah yang mampu membangun sistem pencegahan agar karhutla tidak terus berulang.

“Warga Jambi tidak butuh pemerintah yang paling sibuk ketika asap datang. Warga Jambi butuh pemerintah yang bekerja keras agar asap tidak pernah datang,” katanya.

Ia menambahkan, apabila tahun depan persoalan yang sama kembali terjadi, evaluasi tidak cukup diarahkan kepada petugas pemadam di lapangan.

“Yang gagal bukan petugas pemadam di lapangan, melainkan kepemimpinan yang abai pada pencegahan,” tegasnya.(**)

Loading

Tags: FirmansyahGubernur AlharisKarhutlah
Previous Post

Somasi Citizen Lawsuit Dilayangkan ke Gubernur Jambi, YLBH Firman Keadilan: Warga Sudah Terlalu Lama Menanggung Asap

Next Post

Bank Jambi Raih Jamsostek Award 2026, Komitmen Lindungi Pekerja dan Bantu Masyarakat Miskin Ekstrem Diapresiasi

Next Post
Bank Jambi meraih penghargaan kategori Badan Usaha Skala Besar Menengah dalam ajang yang digelar di Gedung Mahligai Bank Jambi, Rabu (7/10/2026).

Bank Jambi Raih Jamsostek Award 2026, Komitmen Lindungi Pekerja dan Bantu Masyarakat Miskin Ekstrem Diapresiasi

.

MA Registrasi Uji Materiil Perwal Kampung Bahagia, Warga Jambi Tempuh Jalur Hukum

Isralasmadi

Karhutla Jambi: Ketika Negara Kewalahan Menghadapi Api, Pemerintah Pusat Harus Turun Tangan

Firmansyah, SH.MH

Gugatan Asap Bukan untuk Hari Ini, tapi untuk Kemarau Berikutnya

Pembangunan Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Jambi ambi Dimulai

UM Jambi Resmikan Mentari Mart ke-8, Pembangunan Kampus 2 Resmi Dimulai

Discussion about this post

Iklan

  • Trending
  • Comments
  • Latest

In Memoriam dr. H. Abdul Hamid Syam: Arsitek Kesehatan Jambi Telah Berpulang

29/07/2025
foto dokumen aset Pertamina

Ribuan Warga Kota Jambi Terkepung Zona Merah Pertamina, SHM Tak Bisa Dialihkan

09/08/2025
Foto Berkas Laporan di Bareskrim Mabes Polri. foto: istimewa

Gubernur Jambi Dilaporkan ke Bareskrim Polri

13/06/2025
Nukman (35), saat melaporkan AS ke Polsek Merlung. foto : gmsmedia

Tak Terima Ditegur karena Pukul Istri, Oknum Wartawan Diadukan ke Polisi

06/06/2025
Kantor Satpol PP Provinsi Jambi. foto : Facebook

Isu Hibah Kantor Satpol PP ke Kejati Jambi Menguat, Publik Pertanyakan Transparansi dan Prosedur Aset

05/07/2025
Yuskandar, SH

Warga Gugat Wali Kota Jambi ke Pengadilan TUN, Soal Perwali Pengelolaan Sampah dan Kampung Bahagia

13/07/2026
DPP Gersuma Gelar Rapat Pembentukan Panitia Pelantikan. foto : istimewa.

DPP Gerakan Sumatera Maju (GERSUMA) Jadwalkan Deklarasi dan Pelantikan

15/03/2025
Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah dan Gubernur Alharis. Foto Kantor Satpol-PP. foto : Istimewa

Ketua DPRD Jambi: Belum Ada Permintaan Persetujuan Hibah Kantor Satpol PP

05/07/2025
Firmansyah, SH.MH

Gaji ke-13 Tak Dibayar, Pemkab Batang Hari dan Sarolangun Berpotensi Digugat: Antara Hak ASN dan Tanggung Jawab Pemerintah

27/06/2026
Direktur Eksekutif LSM Tegar, Erwin Munas dan foto Karcis Parkir RSUD H Hanafie Bungo. foto : istimewa

Pungutan Liar di RSUD H. Hanafie? LSM TEGAR Desak Bupati Copot Pengelola Parkir

26/07/2025
Rakernas dan Deklarasi HMTN-MP

38 DPW Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih (HMTN-MP) Hadiri Deklarasi dan Rakernas

0

Pentingnya Governansi Dalam Pengelolaan Industri Jasa Keuangan

0
Oplus_131072

UM Jambi Gelar Launching PMB 2025: Komitmen Pengembangan Pendidikan Berkualitas

0
Kegiatan Media Gathering BEI Provinsi Jambi yang digelar di Hotel Grand Makmur, Jelutung. foto : BEI

Tahun ini, BEI Jambi Targetkan  25.000 Investor Baru

0
Santri PKP Al Hidayah Foto Bersama Usai Melakukan Kunjungan Belajar ke DPRD Provinsi Jambi. foto I Istimewa

Santri PKP Al Hidayah Provinsi Jambi Kunjungan Belajar ke DPRD Provinsi Jambi

0
National Geographic Apparel - lifestyle brand terkemuka bagi para Urban Explorers - membuka pintunya hari ini di Pondok Indah Mall 1, Lantai Dasar.

National Geographic Apparel Memulai Debutnya di Indonesia di Pondok Indah Mall 1

0
Kolaborasi Eklusif Oppo bersama Timnas Indonesia. foto : Oppo

Beli Reno13 F 5G dan Dapatkan Phone Case & Wallet Edisi Spesial Timnas Indonesia!

0
Spotify menghadirkan ‘This Is Taylor Swift: A Spotify Playlist Experience’ ke Jakarta! Mulai 14-17 Februari 2025 di SCBD,

This Is Taylor Swift: A Spotify Playlist Experience’ hadir di Jakarta

0
Al Haris dan Abdullah Sani usai pelantikan di Istana Negara. Foto I Istimewa

Sah, Al Haris dan Abdullah Sani Jabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Periode 2025 – 2030

0
Touring Bersama Sepeda Motor Yamaha. foto: Yamaha Jambi

Fitur-Fitur Canggih yang Dukung Pengalaman Touring Semakin Nyaman & Menyenangkan

0
Foto : ilustrasi

Proyek JBC Diduga Abaikan Standar K3, Erwin Munas Soroti Keselamatan, PERMAJA JAYA Desak Evaluasi

19/11/2026
Tim Damkartan Kota Jambi Evakuasi Korban Tenggelam

Kolam Retensi JBC Jambi Telan Korban, Bocah 8 Meninggal Dunia

19/11/2026
Founder YLBH Firman Keadilan, Dr (c).Firmansyah, S.H., M.H dan Foto bersama Rektor Universitas Batanghari, Dr. Yunan Surono, S.E., M.M.

Siapa Pemilik Unbari?

08/11/2026
Gubernur Jambi Al Haris saat menyerahkan Juara 1 kepada Bank Jambi sebagai Bank Terinklusi.

Jambi Financial Fest 2026: Bank Jambi Juara 1 Bank Terinklusi, Direktur Operasional Raih Juara 3

28/10/2026
Karyawan Distrik Selaro bersama mitra kontraktor PT Bumi Persada Permai (BPP) menggelar salat Istisqa dan doa bersama di Lapangan Sepak Bola Distrik Selaro, Jumat (23/10/2026).

Hadapi Kemarau, Distrik Selaro Gelar Salat Istisqa dan Doa Bersama

24/10/2026
Bank Jambi Sabet Predikat "Sangat Bagus" di The  Finance Award 2026.
Foto dok Bank Jambi

Bank Jambi Raih Predikat “Sangat Bagus” di The Finance Award 2026, Catat Nilai 83,54

23/10/2026
Suasana Salat Istisqa yang digelar PT Buma Persada Permai di Halaman Parkir Kantor, Jumat (23/10/2026)

PT Bumi Persada Permai Gelar Salat Istisqa, Santuni 44 Anak Yatim Piatu di Tengah Ancaman Karhutla

23/10/2026
Firmansyah, SH, MH, Founder YLBH Firman Keadilan

Bola Panas Zona Merah Jambi Beralih dari BPN ke Perbankan, Warga Masih Dibayangi Ketidakpastian

21/10/2026
Kuasa Hukum Penggugat dari YLBH Firman Keadilan, Firmansyah foto bersama dengan saksi usai sidang di PTUN Jambi, Rabu (21/10/2026)

Warga Minta TPS Sampah Dibangun Kembali, Terpaksa Bakar dan Timbun Sampah di Rumah

21/10/2026
Rapat Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Jambi

Firmansyah: Buka Blokir 5.506 Sertifikat Bukan Akhir, Status Tanah Warga Zona Merah Harus Tuntas

20/10/2026

Beranda -- Disclaimer -- Redaksi -- Pedoman Media Siber -- Kode Etik -- SOP Perlindungan Wartawan

No Result
View All Result
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah