GMS-MEDIA.ID-Sejumlah warga Kota Jambi menggugat Wali Kota Jambi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi atas dugaan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) terkait Peraturan Wali Kota tentang pelaksanaan Program Operasional Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) dan Program Kampung Bahagia.
Gugatan tersebut didaftarkan pada Senin, 13 Juli 2026 melalui sistem e-Court oleh tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Siginjai Cabang Jambi.
Para penggugat merupakan warga yang mengaku terdampak langsung kebijakan tersebut, di antaranya berasal dari Kelurahan Simpang IV Sipin, Jelutung, dan Eka Jaya.
Dalam dokumen gugatan, objek perkara yang disengketakan adalah Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 18 Tahun 2025 yang menjadi dasar pelaksanaan program OPBM dan Kampung Bahagia. Para penggugat menilai kebijakan tersebut tidak hanya cacat secara prosedural, tetapi juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
Kuasa hukum penggugat, Yuskandar, SH, menjelaskan bahwa gugatan ini diajukan setelah upaya administratif berupa keberatan yang diajukan pada 18 Juni 2026 tidak ditindaklanjuti secara memadai oleh pihak pemerintah kota.
“Secara hukum, keberatan klien kami seharusnya dikabulkan karena tidak ada keputusan yang memenuhi permohonan mereka hingga batas waktu yang ditentukan. Ini yang kami sebut sebagai asas fiktif positif,” ujar Yuskandar.
Menurutnya, pemerintah kota dinilai telah melakukan tindakan pemerintahan yang merugikan masyarakat, antara lain melalui penutupan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) secara sepihak tanpa menyediakan fasilitas pengganti yang memadai.
Akibatnya, warga mengalami kesulitan membuang sampah rumah tangga dan terpaksa menanggung biaya tambahan melalui iuran swadaya di tingkat RT.
Ironisnya, pungutan tersebut disebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Selain itu, gugatan juga menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp4,7 miliar untuk program pengelolaan sampah yang dinilai bukan dalam kategori darurat.
Para penggugat juga mempersoalkan penyaluran dana Program Kampung Bahagia sebesar Rp100 juta per RT yang disebut tidak diberikan dalam bentuk tunai, melainkan barang seperti CCTV, yang dianggap menyimpang dari tujuan awal program.
Tak hanya itu, penggunaan armada pengangkut sampah berupa becak motor (bentor) juga menjadi sorotan. Penggugat menilai operasional kendaraan tersebut tidak memenuhi standar teknis dan melanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Ini bukan sekadar persoalan sampah, tetapi menyangkut hak dasar warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin konstitusi,” tegas Yuskandar.
Dalam petitumnya, para penggugat meminta majelis hakim PTUN Jambi untuk menyatakan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 18 Tahun 2025 batal dan tidak sah, serta menyatakan Wali Kota telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Mereka juga meminta agar pemerintah kota menghentikan seluruh kebijakan turunan program tersebut, membangun kembali fasilitas TPS atau menyediakan sarana transisi yang layak, serta mengembalikan dana BTT ke kas daerah.
Selain itu, penggugat menuntut penghentian pungutan iuran sampah tanpa dasar hukum dan meminta bantuan dana Kampung Bahagia disalurkan dalam bentuk tunai sesuai peruntukannya.
Gugatan ini juga memuat tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil atas kerugian yang dialami warga akibat kebijakan tersebut.(**)
![]()






































Discussion about this post