GMSMEDIA.CO.ID-Persidangan kasus sengketa lahan dengan terdakwa Thawaf Aly seorang aktivis Petani kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada Selasa (4/2). Sidang yang berlangsung maraton hingga dini hari tersebut beragendakan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Anselmus Vialino Sinaga, dengan hakim anggota Yessika Florencia dan Amelia Amrina Rosyada.
Dalam persidangan ini, JPU menghadirkan sejumlah saksi, di antaranya Ahmad Zaidan, Budiman, Abdul Aziz, Asman Tanwir, Bachtiar, Hendra, serta saksi ahli Daniel dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Namun, saksi korban dilaporkan tidak hadir.
Juru Bicara Tim Pengacara Thawaf Aly, Abdullah Ihsan, memberikan catatan kritis atas kualitas pembuktian yang disampaikan oleh JPU. Ia menilai bahwa keterangan saksi yang dihadirkan tidak cukup kuat secara hukum karena dianggap tidak memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa yang sedang dipersidangkan (testimonium de auditu).
“Saksi yang dihadirkan JPU kami nilai tidak memenuhi syarat pembuktian yang sah karena hanya mendengar cerita dari pihak lain. Ini menambah keraguan atas kualitas pembuktian yang diajukan,” ujar Ihsan.
Pihak pengacara juga menyoroti fakta mengejutkan yang terungkap dalam persidangan terkait objek sengketa. Berdasarkan keterangan ahli, titik koordinat yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi dasar tuntutan JPU justru menunjukkan lokasi yang tidak lazim. “Temuan koordinat SHM menunjukkan lokasi berada di tengah laut, bukan di daratan. Hal ini memperkuat keraguan kami atas keabsahan klaim kepemilikan lahan tersebut,” tegas Ihsan.
Selain masalah koordinat, tim pengacara juga menyayangkan ketidakhadiran saksi-saksi kunci, seperti pihak yang mengklaim kepemilikan lahan, pembuat dokumen sporadik tahun 2013, dan pihak BPN yang seharusnya bisa memperjelas status administrasi lahan.
Persoalan ini juga menyeret isu yang lebih luas mengenai penguasaan lahan di wilayah Merbau.
Abdullah Ihsan menduga adanya praktik mafia lahan yang mengkriminalisasi masyarakat setempat setelah terbitnya SK 6613. Ihsan juga menyoroti penguasaan lahan oleh perusahaan perseorangan milik Sucipto yang mencapai 200 hektar. Menurutnya, hal tersebut melanggar aturan batas maksimum penguasaan lahan individu, yaitu 25 hektar untuk perkebunan dan 20 hektar untuk pertanian.
Menanggapi rangkaian kesaksian dari JPU, tim pengacara Thawaf Aly menyatakan siap melakukan perlawanan hukum pada sidang berikutnya yang dijadwalkan pada Jumat (6/2/2026);mendatang. “Kami akan menghadirkan saksi tandingan dan saksi ahli untuk membuktikan sejarah kepemilikan lahan yang sebenarnya dan mengungkap fakta yang selama ini belum terungkap,” pungkas Ihsan.(**)
![]()






































Discussion about this post