GMSMEDIA.CO.ID-Dugaan kejanggalan pada proyek pembangunan Pintu Air Parit 10 di Desa Tungkal I, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), akhirnya terkonfirmasi. Audit Tata Kelola Barang dan Jasa yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jambi tahun 2025 menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 781.636.546,27 dari proyek bernilai sekitar Rp 4 miliar tersebut.
Laporan hasil audit BPKP itu diterima Inspektorat Tanjabbar pada awal Januari 2026. Kepala Inspektorat Tanjabbar, Eko Suwello, membenarkan temuan tersebut saat dikonfirmasi, Rabu (14/1/2026).
Menurut Eko, audit yang dilakukan BPKP pada awalnya bersifat menyeluruh terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Namun, dari sejumlah kegiatan yang diperiksa, proyek pintu air dinilai memiliki temuan yang menonjol sehingga dilakukan audit secara khusus.
“Memang temuan yang paling menonjol ada pada proyek pintu air, sehingga BPKP melakukan audit khusus,” ujar Eko.
Hasil audit tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat dengan menyurati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tanjabbar untuk disampaikan kepada pihak rekanan proyek. Dari total nilai temuan, pihak rekanan disebut telah mengembalikan sebagian kerugian negara.
“Rekanan sudah mengembalikan Rp 300 juta dari total temuan BPKP,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Eko menyebutkan hingga kini Inspektorat belum menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP). “Kalau dari BPK RI belum ada. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan menyeluruh,” katanya.
Sebelumnya, Komisi III DPRD Tanjabbar juga sempat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek pada awal Desember 2025. Ketua Komisi III DPRD Tanjabbar, Albert Chaniago, mengakui adanya keretakan pada bagian turap sisi kanan bangunan pintu air.
“Di bagian kanan memang terlihat ada retakan. Bangunannya seperti tidak menyatu, sehingga muncul retak. Namun secara keseluruhan tidak mempengaruhi konstruksi utama,” kata Albert.
Temuan tersebut, lanjut Albert, telah disampaikan secara lisan kepada Dinas PUPR dan diperkuat dengan dokumentasi video yang dikirim melalui pesan WhatsApp. Menurutnya, pihak dinas telah menindaklanjuti laporan tersebut.
Terkait legalitas perusahaan pelaksana, termasuk Sertifikat Badan Usaha (SBU), Albert menyebut Komisi III tidak masuk terlalu jauh ke ranah proses tender. “Kalau soal SBU itu menjadi kewenangan Dinas PUPR,” ujarnya.
Albert juga menegaskan bahwa proyek pintu air tersebut bukan berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Ia meyakini proyek itu merupakan program Dinas PUPR atas usulan masyarakat setempat, mengingat fungsi pintu air sangat dibutuhkan untuk melindungi kebun warga dari genangan.
“Di sekitar lokasi banyak kebun kelapa, dan pintu air ini penting agar kebun tidak terendam. Kalau nilainya sampai Rp 4 miliar, kecil kemungkinan itu proyek pokir,” tambahnya.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Tanjabbar, Apridasman, hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan WhatsApp pada Rabu (14/1/2026) belum mendapat respons.(nik/zir)
![]()






































Discussion about this post